Sekoci untuk Kapal Rusak

Analisis kritis kebijakan

  1. Legitimasi hukum dari Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, sebelumnya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
  2. Dasar pemikiran dan alur logika lahirnya Pendidikan Profesi Guru (PPG) jika dilihat dari acuan hukum tersebut sangat dipengaruhi konsep profesi dan pendidikan profesi pada bidang pekerjaan lain, yaitu dokter, insinyur, pengacara, akuntan, dan lainnya.[3] Sebagaimana dalam Permendikbud No. 87 tahun 2013 pasal 1 ketentuan pertama, bahwa: “Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”.
  3. Padahal guru sebagai sebuah profesi/pekerjaan, hakikat, konsep dasar, nature-nya berbeda dengan jenis pekerjaan lain yang dibagi-bagi menjadi keampuan umum dan spesifik—yang mengacu pada konsep spesifikasi kewenangan kerja (job desc) yang akarnya adalah konsep division of labour dari Emile Durkheim. Untuk menjadi dokter spesialis, seorang dokter harus lulus S1 menjadi dokter umum, baru mengambil spesialis. Untuk menjadi auditor publik, seorang akuntan harus lulus S1 menjadi akuntan umum, baru ia mengambil pendidikan profesi yang membolehkan ia menjadi auditor publik.
  4. Guru berbeda. Mengapa? Karena guru sejak awal memang harus menguasai hal umum dan spesifik sekaligus. Tanpa menguasai hal spesifik yaitu pedagogy content knowledge dan/atau subject-specific pedagogy, maka guru tidak akan dapat mengajar.[4] Hal ini berbeda dibandingkan dengan dokter, kuliah S1 lulusannya menjadi dokter umum, kemudian ambil spesialis/keahlian spesifik menjadi dokter spesialis. Hanya dengan menguasai pedagogy content knowledge dan/atau subject-specific pedagogy tertentu maka guru akan bisa mengajar dan menjadi guru Bahasa Indonesia, Kimia, Fisika, dan lainnya sesuai hal spesifik yang ia akan ajarkan.
  5. Dan ketika di S1 pedagogy content knowledge dan/atau subject-specific pedagogy—yang equal dengan program profesi psikolog, dokter spesialis, dan akuntan publik—sudah dipelajari, lalu untuk apa PPG? Kalau kemudian di PPG diarahkan untuk mempelajari dan menguasai pedagogy content knowledge dan/atau subject-specific pedagogy, lalu di S1 mempelajari apa? Teori belajar umum, ilmu pendidikan umum, metode pembelajaran umum, tanpa dikaitkan dengan subject-specific pedagogy? Sangat tidak masuk akal bukan!?
  6. Bahkan pada Permendikbud No. 87 tahun 2013, tujuan dari program PPG sejatinya sudah tercakup dalam tujuan pendidikan S1 kependidikan! Silakan baca pada Permendikbud No. 87 tahun 2013 pasal 2 yang menyatakan bahwa tujuan program PPG adalah:
    1. untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
    2. menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan
    3. mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
  7. Semua hal yang dikemukakan dalam pasal 2 tersebut sudah menjadi bagian dari visi dan cita-cita serta misi semua program studi kependidikan di kampus-kampus IKIP dan eks-IKIP se-Indonesia.
  8. Hal tersebut belum lagi problem “rebutan” lahan pekerjaan bagi lulusan kependidikan dan non-kependidikan. Diperbolehkannya lulusan non-kependidikan untuk mengikuti program PPG (lihat Permendikbud No. 87 tahun 2013 pasal 6) dirasa sebagai telah merebut lahan kerja bagi lulusan kependidikan. Bukankah jika memang seorang calon mahasiswa tersebut minat untuk menjadi guru, atau berjiwa guru, maka mestinya sejak awal ia mendaftar di LPTK, bukan di kampus umum dan prodi non-kependidikan. Namun hal ini sejak awal memang sudah problematik, yaitu ketika sebagian besar calon mahasiswa mendaftar kuliah bukan didasari oleh motif minat dan “jiwa” (soul) tadi, melainkan oleh pertimbangan: (1) Program Studi mana yang mudah dimasuki; dan (2) Program Studi mana yang akan membuka peluang kerja lebih mudah dan luas?
  9. Dengan demikian, (a) program PPG secara konseptual salah dalam memahami profesi guru yang disamakan dengan profesi lain tentang hal umum dan spesifik keahlian kerja yang berimbas pada model sistem pendidikan formalnya, (b) program PPG berbuah kecemburuan bagi lulusan kependidikan terhadap lulusan non-kependidikan, mengapa tidak sekalian semua calon guru harus berasal dari mahasiswa non-kependidikan saja, baru kemudian diajari Ilmu Pendidikan, teori belajar, dan pedagogy content knowledge dan/atau subject-specific pedagogy selama 1 tahun saja biar dapat disebut sebagai profesional dan mendapat gelar Gr?

 

Analisis kritis kurikulum

  1. Secara umum konsep penyelenggaraan program PPG, termasuk kurikulum yang ada di dalamnya, tidak jauh berbeda dari konsep dasar dan idealnya perkuliahan kependidikan S1. Mengacu pada Permendikbud No. 87 tahun 2013 pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Struktur kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan program pengayaan bidang studi dan/atau pedagogi”.
  2. Jika dicermati, maka (a) mengembangkan perangkat pembelajaran, (b) latihan mengajar melalui pembelajaran mikro (micro teaching), (c) pembelajaran pada teman sejawat (peer teching), (d) PPL, dan (e) pengayaan bidang studi/pedagogi, semuanya sudah dipelajari dan juga menjadi concern dari perkuliahan S1 selama ini. Dengan demikian, secara substansial isi/content kurikulum program PPG Prajabatan tidak berbeda dari program kependidikan S1. Jika begitu, lalu mengapa perlu ada PPG jika isinya sama?
  3. Mari kita lihat lagi dari Permendikbud No. 87 tahun 2013 pasal 9 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

(2)  Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut.

(3)  Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

  1. Jika kita perhatikan lebih seksama lagi, maka program PPG difokuskan pada praktik langsung (melalui lokakarya, PPL, dan sejenisnya) ketimbang teori. Namun lagi-lagi semua hal yang terdapat pada pasal 9 ayat (2) dan (3) juga sudah menjadi bagian dari visi, misi, dan concern dari program studi kependidikan di Indonesia selama ini. Hal yang membedakan tentu saja adalah: di S1 kependidikan lebih banyak teori ketimbang praktik. Jika memang yang dirasa kurang dari lulusan S1 kependidikan selama ini adalah “profesionalisme” dan hal tersebut dapat diatasi dengan memperbesar porsi praktik, mengapa desain kurikulum S1 kependidikan tidak seimbang antara teori dan praktik (50:50)?
  2. Dalam Panduan Program PPGT Prajabatan SM-3T (2014, p. 15) juga terdapat beberapa prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu: (a) belajar dengan berbuat (learning by doing); (b) keaktifan peserta didik; (c) kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking); (d) dampak pengiring (nurturant effect); (e) mekanisme balikan secara berkala; (f) pemanfaatan teknologi informasi; (g) pembelajaran kontekstual; (h) penggunaan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi dalam mengaktifkan peserta didik. Jika kita cermati, semua hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya perbaikan kualitas perkuliahan di S1 kependidikan.

 

Analisis ideologis

  1. Memahami profesi guru sebagai profesi yang spesifik dan membutuhkan desain pendidikan spesifik sama halnya dengan mengarahkan agar LPTK dan program PPG mencetak guru hanya sebagai ahli di bidangnya, namun tidak awas dan tidak memiliki wawasan luas mengenai konteks sosial yang melingkupi praksis pendidikan, yaitu politik, ekonomi, budaya, ideologi, dan lainnya. Melakukan drill and practice pada calon guru untuk menjadi expert dalam mengembangkan lesson plan, mengisi administrasi pembelajaran, dan lainnya ibarat mempersempit para calon guru untuk mengembangkan jiwa seninya sebagai guru. Padahal mengajar bukan cuma hal teknis-metodis belaka, melainkan juga seni.
  2. Membagi-bagi pendidikan calon guru menjadi S1 belajar teori dan program PPG belajar praktik, sama halnya dengan memisahkan teori dan praksis, tidak mengamalkan prinsip learning by doing dan contextual learning.
  3. Program PPG menjadikan alur orang dalam mengikuti track pendidikan formal lebih panjang. Jika sebelumnya S1 yang normalnya dapat ditempuh selama 4 tahun lulusannya sudah dapat jadi guru, maka dengan PPG masih harus tambah 1 tahun lagi baru dapat menjadi guru. Penambahan waktu belajar dalam sistem pendidikan formal, artinya adalah menambah perputaran modal dalam bentuk uang, perang kepentingan politik, ideologi, budaya, dan lain-lain di dalam praksis pendidikan tersebut. Makin lama orang bersekolah dan kuliah, makin banyak duit ia keluarkan, makin banyak waktu orang tersebut menjadi konsumen, dan makin dijauhkan ia untuk menjadi produsen. Yang paling diuntungkan dari upaya memanjangkan durasi kuliah ini tentu adalah pihak yang bernalar akumulasi modal, terutama finansial.
  4. Jika dilihat lebih lanjut bahwa nanti yang dapat melamar menjadi guru harus bersertifikasi program PPG dan mendapat gelar Gr, maka artinya program PPG, kampus, dan pemerintah (melalui kebijakan yang dibuatnya) makin mengukuhkan dirinya dalam memonopoli siapa yang boleh menjadi guru. Walau sekarang PPG yang terlaksana baru PPG Prajabatan untuk alumni SM-3T yang mendapat beasiswa, maka bagaimana nanti jika PPG Prajabatan dibuka luas, apakah pemerintah akan memberi beasiswa pada semua mahasiswa peserta program PPG? Kalau tidak, maka yang berhak menjadi guru versi pemerintah adalah mereka yang berduit dan mampu mengikuti PPG Prajabatan selama 1 tahun lagi setelah kuliah S1.

 

Sikap dan rekomendasi

  1. Jika asumsi dasar bahwa kualitas S1 kependidikan kurang bagus, maka seharusnya yang diperbaiki adalah perkuliahan di S1, bukan dengan membuat program baru yang secara konseptual menyalahi hakikat profesi guru, dan jika dilihat dari kalkulasi ekonomi dan waktu sangat tidak efektif dan efisien. Untuk apa mahasiswa program studi kependidikan belajar selama 4 tahun dan kemudian tidak dapat menjadi guru? Dan mereka harus mengeluarkan duit lebih banyak lagi untuk ikut program PPG selama 1 tahun dan bersaing ketat dengan lulusan non-kependidikan yang juga ikut PPG untuk dapat menjadi guru? Untuk apa mahasiswa S1 kependidikan harus menambah belajar 1 tahun melalui PPG jika semuanya sudah dipelajari selama kuliah di S1 kependidikan? Jika yang membedakan hanya sistem asrama dan proporsi lebih banyak praktik ketimbang teori, mengapa “hal ideal” tersebut tidak diterapkan dalam desain dan kurikulum S1 kependidikan?
  2. Membuat program baru PPG ketika melihat bahwa LPTK belum dalam kondisi ideal dan tepat untuk menghasilkan para guru sebagai cerdik cendekia, intelektual transformatif (Henry Giroux), guru sebagai peneliti (Joe Kincheloe) dan sekian banyak konsep guru ideal lainnya, adalah ibarat pemerintah sedang membuat perahu boat sebagai sekoci penyelamat dan mengabaikan kapal besar bernama LPTK yang sedang bocor, limbung, tak terarah, dan perlu perbaikan secara mendasar segera.
  3. Saran dan rekomendasi konkritnya adalah: (a) hentikan program PPG; (b) perbaiki LPTK dengan mengarahkan para proporsi imbang antara teori dan praktik (50:50), dengan PPL minimal 1,5 tahun dan bimbingan intensif dari dosen; (c) perbaiki LPTK dengan membangun asrama dan/atau mengarahkan pada pengelolaan mahasiswa indekos dengan tata kelola program yang baik sebagaimana dalam asrama; (d) perbaiki LPTK dengan mengembangkan Ilmu Pendidikan yang berurat akar pada tata nilai budaya dan cara pandang Nusantara dengan tanpa meninggalkan analisis luas pada konteks global, nasional, dan lokal dengan perspektif kritis.

 

[1] Catatan singkat untuk bahan diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu, 23 April 2014, di GSG FIP Unnes.

[2] Penulis, Edi Subkhan, dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, FIP, Unnes, catatan singkat ini adalah pendapat pribadi penulis, tidak mewakili pendapat dan sikap institusi.

[3] Kampanye pemahaman bahwa profesi guru harus disamakan dengan profesi lain dimulai sejak Menteri Pendidikan Nasional di Indonesia dipegang oleh Bambang Sudibyo yang seorang akuntan, hingga dalam beberapa kesempatan sering mengatakan bahwa profesi guru harus sama dengan profesi akuntan yang jelas kode etiknya, standarnya, dan lain-lainnya.

[4] Subject-specific pedagogy adalah metode dan materi ajar yang harus dikuasai oleh calon guru dan guru secara spesifik sesuai dengan latar akademik atau Program Studi tertentu, misal Bahasa Indonesia, Kimia, Fisika, dan Ekonomi.

Ketika Pendidikan Indonesia Terdikte PISA

Ketika hasil pemeringkatan dari Programme for International Student Assessment (PISA) dikeluarkan pada 3 Desember 2013, dan Indonesia berada di peringkat nomor 2 (dua) dari bawah, banyak pihak menyalahkan Pemerintah dengan menunjukkan bahwa inilah hasil dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Yakni pendidikan yang tidak mengasah dengan baik kemampuan nalar anak didik dalam matematika, membaca, dan sains, ketiga hal inilah yang diuji oleh PISA. PISA adalah tes yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada anak umur 15 (lima belas) tahun di lebih 60 (enam puluh) negara sejak tahun 1997. Hasil dari tes PISA digunakan sebagai bahan analisis dan rekomendasi pengambilan kebijakan tertentu, terutama dalam bidang pendidikan.

Banyak pihak mengkritik mengenai bagaimana PISA mengambil data dan analisisnya. Hingga banyak pihak juga mengatakan: acuhkan saja pemeringkatan dari PISA, dan jangan jadikan ia acuan untuk mengubah bagaimana anak-anak kita mesti belajar jadi lebih baik ke depannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Woulfe (2013), Kreiner, seorang profesor emiritus di University of Copenhagen, menemukan beberapa masalah dalam tes ala PISA. Ia menguji 20 (dua puluh) soal kemampuan membaca pada tahun 2006 dengan menggunakan prosedur PISA. Hal yang tidak berbeda juga dikemukakan oleh David Spiegelhalter, profesor di Univesity of Cambridge, ia menyatakan tidak percaya perankingan oleh PISA karena alasan metodologinya.

Profesor Joerg Blasius, seorang sosiolog Jerman yang dari University of Bonn, menyatakan: dalam pengambilan data PISA akan menentukan sekolah yang akan dijadikan sampel tes. Namun sekolah tersebut dapat menerima atau menolak, dengan pertimbangan akan memberi efek buruk atau tidak pada pemeringkatan PISA nantinya. Kalaupun menerima, maka ketika PISA memilih kelas yang akan diberi tes, maka pihak sekolah boleh mengajukan anak-anak yang sekiranya pintar dan tidak memilih anak-anak yang sekiranya tidak akan bisa menjawab tes dengan baik dan benar. Di kelas yang ada sekitar 25 siswa. “Jadi mudah untuk menaikkan rangking PISA, tak ada yang mengeceknya, tak ada yang melihatnya,” ujar Joerg Blasius. Katanya lagi, “Jangan terlalu serius menanggapi perangkingan PISA, kalau turun beberapa poin jangan khawatir, jika naik beberapa poin jangan gembira, dengan kata lain PISA tak ada artinya”.

Problem yang dibahas juga adalah: pemerintah/negara dan banyak akademisi selalu mengaitkan hasil tes PISA dengan sistem pendidikan di negara tersebut (termasuk di Inggris). Oleh karena itu, gegap gempita setelah hasil tes PISA dikeluarkan secara resmi biasanya diikuti oleh diskusi dan perumusan ulang hal-hal apa yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan sebuah negara tertentu (baca: negara inferior yang masih terdikte hasil tes PISA). PISA sendiri menyatakan tidak tepat jika dikatakan perankingan PISA menunjukkan kualitas dari sistem pendidikan di negara tersebut. PISA hanya menguji kemampuan matematika, sains, dan literasi anak saja. Bukan menguji/menilai sistem pendidikan sebuah negara. Walau kemampuan anak didik dapat dilogika sebagai akibat dari praksis pendidikan yang ada di sebuah negara, namun banyak faktor (budaya, psikologis, sosiologis, politik) yang menjadikan kemampuan anak ketika mengerjakan tes PISA bukan akibat linier dari sistem pendidikan resmi negara tersebut.

Persoalan yang termasuk utama dalam perangkingan oleh PISA selain metode dan analisis data adalah pada perankingan (league tables) internasional tersebut. Anda tahu, Menteri Pendidikan Denmark, Christine Antorini, menyatakan untuk mengabaikan saja hasil perankingan oleh PISA tersebut? Demikian juga dengan Menteri Pendidikan Argentina! Pendidikan itu tujuannya bukan untuk menggejar ranking, apapun itu, melainkan untuk melakukan perubahan personal dan sosial ke arah yang lebih baik. Lagipula, kalau memang problem Indonesia adalah rendahnya kemampuan bernalar dalam matematika, sains, dan literasi, mengapa tidak berupaya merumuskan sendiri kurikulum, metode pembelajaran, dan assessment yang dapat mendukung itu semua jadi lebih baik? Mengapa menginduk dan menyandarkan diri pada hasil tes PISA yang dikatakan oleh banyak pihak sebagai menyimpan “bias budaya”. Lagipula tes PISA adalah tes di atas kertas (pencil & paper test). Artinya assessment jenis tersebut tidak memberi pengalaman riil memecahkan masalah dalam dunia kehidupan sosial sehari-hari, padahal bukankah pada ujung-ujungnya ilmu itu mesti berguna, bermanfaat, dan bermakna untuk kehidupan? Bukan untuk pamer peringkat.

Logika PISA ini mirip Ujian Nasional (UN), hanya saja bukan untuk kelulusan, melainkan perangkingan. Berikut di bawah ini beberapa link yang dapat dibaca lebih jauh lagi berkaitan dengan kritik terhadap PISA.

Bacaan lebih lanjut:

[1]   Downs, J. (2013, November 26). Should PISA league tables be treated with scepticism? Retrieved December 4, 2013, from Local Schools Network: http://www.localschoolsnetwork.org.uk/2013/11/should-pisa-league-tables-be-treated-with-scepticism/

[2]   Economist. (2013, January 19). PISA Envy. Retrieved December 2013, 4, from Economist: http://www.economist.com/news/international/21569689-research-comparing-educational-achievement-between-countries-growing-drawing

[3]   Fehlen, D. J. (2011, February 19). Apples to Oranges: Are PISA Tests Fair? Retrieved December 2013, 4, from Education Portal: http://education-portal.com/articles/Apples_to_Oranges_Are_PISA_Tests_Fair.html

[4]   Guardian, T. (2013, December 3). The PISA methodology: do its education claims stack up? Retrieved December 4, 2013, from The Guardian: http://www.theguardian.com/news/2013/dec/03/pisa-methodology-education-oecd-student-performance

[5]   OECD. (2013). OECD Programme for International Student Assessment (PISA). Retrieved December 4, 2013, from OECD: http://www.oecd.org/pisa/home/

[6]   Spiegelhalter, D. (2013, November 25). PISA stasticical method – more detailed comments. Retrieved December 4, 2013, from Understanding Uncertainty: http://understandinguncertainty.org/pisa-statistical-methods-more-detailed-comments

[7]   Tes. (2013, December 4). Is PISA fundamentally flawed? Retrieved December 4, 2013, from Tes: http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6344672

[8]   Woulfe, C. (2013, December 4). Education Rankings “Flawed”. Retrieved December 4, 2013, from Listener: http://www.listener.co.nz/current-affairs/education/education-rankings-flawed/

Dari subject matter menuju tematik yang estetis

Ketika saya pesan ayam goreng di sebuah warung makan di Gg. Pete (Sekaran), tiba-tiba saya dapat inspirasi berdasarkan pada soal kuliah. Waduh, pengen rasa-rasanya saya segera menuliskannya, tapi apa boleh buat, sudah telanjur pesan ayam goreng ya harus menghabiskannya dulu.

Begini ceritanya: pada pendekatan sistem (system approach) yang dibawa untuk merumuskan kurikulum dan desain pembelajaran saya pikir tidak efektif. Ya, tidak efektif dalam arti membosankan dan membuat jenuh belajar serta tidak membuat aktif secara partisipatoris. Satu mata kuliah ketika membahas bidang keilmuan tertentu, agar mudah mempelajarinya maka dibagi menjadi beberapa bagian subbahasan. Misal membahas sistem pendidikan nasional, maka dibagi menjadi bahasan konsep dasar pendidikan, sejarah pendidikan nasional, dasar ideologi pendidikan nasional, globalisasi dan pendidikan, dan lainnya. Konon mempelajari bahasan dengan membagi menjadi subbahasan seperti itu akan mempermudah pemahaman. Konon konsepnya mesti dari yang umum ke yang khusus, yang mudah ke yang susah. Mempelajari dan menguasai tiap-tiap subbahasan tersebut (karena ia dijabarkan dari satu bahasan tertentu) maka dianggap sudah menguasai satu bahasan tersebut dengan tuntas.

Lalu saya refleksi berdasarkan pada pengalaman mengajar dan belajar yang selama ini menggunakan konsep tersebut. Menurut saya: mempelajari bagian-bagian atau sub-subbab tersebut dengan baik tidak sama dengan mempelajari satu bahasan secara keseluruhan. Mempelajari bagian-bagian tersebut dengan baik hanya akan paham dengan baik bagian-bagian tersebut saja. Mempelajari satu bagian secara utuh, tanpa dibagi-bagi, ya artinya paham bagian tersebut secara utuh tanpa dibagi-bagi. Bagi saya, mempelajari bagian-bagian walau ia merupakan komponen dari keseluruhan, tidak dapat diartikan sebagai telah mempelajari keseluruhan.

Mempelajari satu pokok bahasan, misalnya tentang sejarah pendidikan, yang waktunya cuma satu perkuliahan agaknya memang tidak akan fokus, kurang, dan terburu waktu, pada akhirnya hanya akan terjebak kembali pada metode pembelajaran konvensional, antara lain: Memberi mahasiswa bahan, berupa buku dan teks lain, kemudian diminta untuk merumuskan dan mempresentasikannya di kelas. Tiap kelompok satu bab atau media tertentu yang berbeda dari kelompok lain. Akibatnya:

  • Mahasiswa lain cuma dapat pengetahuan “tersebut” dari presentasi kelompok lain.
  • Terjebak pada tanya-jawab diskusi yang terkadang cuma akting agar dilihat sudah aktif oleh dosen dan juga dinilai baik oleh dosen.
  • Kelompok yang tidak maju presentasi/belum dapat giliran presentasi, tidak akan terlalu bertanggung jawab terhadap aktivitas perkuliahan di hari mereka tidak maju. Mereka sekadar jadi penonton pasif saja.
  • Kelompok hanya akan mempelajari bagian tertentu sesuai jatahnya saja, tidak mempelajari keseluruhan.
  • Jika kelompoknya tidak aktif, maka presentasi dan diskusi kelas akan sangat membosnakan dan menjenuhkan.

Beberapa waktu yang lalu saya mempelajari perspektif estetis dalam desain pembelajaran, ada satu tulisan menarik berjudul “Aesthetic principles for instructional design” dari Patrick Parrish, dan saya sepakat, bahwa: manusia belajar melalui cerita dan kasus-kasus. Ini bukan bahasan baru sebetulnya, pada konsep lama (selain konsep estetis yang kapan-kapan akan saya ulas tersendiri) sudah muncul dua pilihan utama secara teoretik dan praktik, yaitu apakah akan menggunakan pendekatan subject matter atau tematik. Pendekatan sistem dalam pengembangan kurikulum berbuah pendekatan subject matter, sedangkan perspektif estetis memang tidak menurunkan pendekatan tematik, namun perspektif estetis saya pikir lebih selaras dan cocok untuk melengkapi pendekatan tematik. Mengapa tematik diajukan?

Selama ini pilihannya adalah subject matter dengan asumsi-asumsi paradigmatik pendekatan sistem seperti yang saya ungkapkan tersebut di atas. Pendekatan tematik pada sistem pendidikan nasional di Indonesia baru banyak digunakan pada jenjang pendidikan dasar, terutama untuk level pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar (lihat misalnya pada ketentuan baru Kurikulum 2013). Selebihnya pendekatan tematik banyak dipakai untuk aktivitas belajar informal, seperti diskusi, seminar, dan sejenisnya. Agaknya subject matter lebih tepat digunakan sebagai pendekatan bagi mereka yang sudah berminat mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu secara teoretik ketimbang praktis.

Di kampus/perguruan tinggi asumsinya memang para mahasiswa sudah memiliki “kesadaran” untuk mempelajari suatu bahasan/pokok bahasan secara teretik. Hal itu karena memang ketika masuk di level pendidikan tinggi, mereka langsung masuk dalam spesialisasi bidang keilmuan dan praktik tertentu, yaitu melalui jurusan dan program studi—yang basisnya adalah bidang atau disiplin keilmuan tertentu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kurikulum yang didesain sampai pada lesson plan (RPP) pendekatannya adalah subject matter, bukan tematik. Walau begitu pada praktiknya di kelas banyak juga yang menggunakan pendekatan tematik, namun (1) seringkali hanya dalam bentuk memberi kasus-kasus di dalam kelas lalu didiskusikan bersama atau dijawab untuk tujuan testing, (2) tematik dalam bentuk memberi kasus dan lainnya hanya menjadi contoh kecil, bukan awalan untuk pembahasan lebih lanjut dan mendalam. Dengan demikian, pendekatan tematik selama ini di perkuliahan sebagian besar lebih banyak berada di dalam frame pendekatan subject matter.

Sayangnya fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang (baca: mahasiswa) berminat mempelajari teori atau belajar secara teoretik. Banyak orang lebih berminat belajar hal yang praktis dan langsung ada hubungannya dengan kehidupan riil sehari-hari. Di sinilah sebenarnya pendekatan tematik jadi penting karena nilai pragmatisnya. Di sinilah pendekatan tematik relevan digunakan, yakni untuk mewadahi semua mahasiswa (dalam konteks kampus), karena memang tidak semua mahasiswa minat dan punya daya tahan dalam mempelajari suatu materi secara teoretik.

Oleh karena itu, saya mengambil inspirasi untuk menggunakan pendekatan tematik dengan inspirasi dari perspektif dan nilai-nilai estetis. Singkatnya kita dapat mengambil inspirasi dari karya estetis, dalam hal ini adalah film, sastra, baik cerita pendek (cerpen), novel, puisi, lagu, dan lainnya. Pada film, cerpen, novel, semua ada ceritanya, ada narasinya, ada plot, awal cerita, klimaks, antiklimas, ada cerita yang linier, ada yang berjenis flashback, dan lainnya, ada pula tokoh, ada karakternya, dan lainnya. Hal tersebut sejatinya sama dengan praktik pembelajaran, yakni: ada skenario pembelaran, ada cerita dan/atau plot awal, tengah dan akhir, ada tokoh dan karakternya masing-masing. Jika mengambil nilai inspirasinya dari karya pentas panggung, maka semacam pentas drama, teater, ketoprak, atau jenis lawakan seperti stand up commedy, lawakan ala OVJ, Srimulat, dan lainnya, terdapat juga nilai-nilai akting, improvisasi, kecairan jalinan cerita, dan lainnya.

Lalu apa yang bisa dilakukan dengan pendekatan tematik dan nilai-nilai/perspektif estetis tersebut untuk merombak praktik perkuliahan?

  1. Saya anggap lebih tepat menggunakan istilah membuat skenario perkuliahan ketimbang istilah mendesain perkuliahan (inspirasinya dari dunia film dan sastra).
  2. Oleh karena itu perlu menyusun perkuliahan sebagai suatu cerita yang cair dan bisa berubah.
  3. Di kelas pembelajaran disampaikan dengan mengambil banyak cerita, kasus, masalah, berita, biografi tokoh disesuaikan dengan bahasan.
  4. Di awal, mahasiswa tentu sudah harus tahu subbahasannya apa saja, dan ketika praktik perkuliahan dijelaskan kaitan cerita-cerita atau kasus tersebut dengan subbahasan. Ketika membahas cerita tertentu mesti jelas kaitannya dengan subbahasan/pokok bahasan apa.
  5. Bentuk penyajian bermacam-macam, film, novel, cerpen, observasi, jalan-jalan, dan lainnya.
  6. Semua kelompok harus aktif untuk mengkaji cerita/kasus yang disajikan. Bisa satu film atau buku diminta untuk dikaji, tapi tiap kelompok memiliki tugas yang berbeda satu sama lain. Misal kelompok 1 mengkaji maksud-tujuan film, kelompok 2 mengkaji konteks sosial dan politiknya, kelompok 3 mengkaji karakter gurunya, dan seterusnya.
  7. Presentasi kelompok dalam satu jam perkuliahan minimal 2-3 kelompok, dan dianjurkan membuat media yang menarik.
  8. Di akhir, mahasiswa satu kelas membuat proyek atau aksi bersama berkaitan dengan hal-hal yang sudah dipelajari bersama.

Lalu, apa perbedaannya dengan metode “konvensional” sebelumnya?

  1. Masing-masing kelompok melihat, menyimak, dan membaca media/sumber belajar yang sama. Yang berbeda adalah tugasnya masing-masing.
  2. Tugas yang berbeda dan diemban oleh tiap-tiap kelompok yang berbeda itulah letak subject matter atau pokok bahasan secara tersembunyi.
  3. Agar tidak terjebak pada model presentasi konvensional kelompok, maka mesti dirancang satu pokok bahasan tersebut tidak hanya ditugaskan untuk dianalisis dan dijawab oleh satu kelompok, melainkan minimal dua kelompok.
  4. Kelompok lain yang tidak maju presentasi dengan demikian tetap mempelajari media/sumber belajar yang sama. Ketika di kelas tidak maju presentasi, mereka bergutas sebagai penanggap. Tidak ada alasan untuk tidak menanggapi, karena media/sumber belajarnya sama dan dipelajari bersama-sama.

Tentu saja ini masih tentatif. Silakan ditambah dan koreksi. Saya sengaja menuliskan saja apa yang ada di pikiran saya sekarang ini, karena kalau tidak saya tuangkan jadinya tambah mumet. Oleh karena itu, tentu saja tulisan ini belum sempurna. Namun minimal saya lega dan setelah ini akan merombak sejumlah kelas yang mata kuliahnya teoretik untuk saya arahkan menggunakan pendekatan tematik yang estetis tadi.

Semarang, 25 Oktober 2013

Mengapa Meninggalkan Kelas?

Dengan prinsip bahwa: kalau sudah tidak ada hasrat untuk belajar, jangan paksa seseorang untuk belajar, maka saya seringkali walk out alias meninggalkan kelas. Bisa jadi saya dikira marah, tidak punya gagasan di kelas, dan secara administratif dinilai sebagai tidak profesional mengajar. Anggapan tersebut sah-sah saja, namun tentu saja aksi walk out tersebut bukan tanpa konteks, bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar teoretik, dan bukan tanpa tujuan.

Saya beri konteks sekarang. Di semester ini ada mata kuliah pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan (Diklat). Ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pengembangan sumber daya manusia, dan nanti dilanjutkan dengan mata kuliah manajemen proyek Diklat. Jika pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia lebih banyak belajar teori dan garis besar/awal mengenai bagaimana melakukan analisis kebutuhan dan gagasan pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia, maka pada mata kuliah pengembangan sistem Diklat lebih fokus lagi pada menghasilkan instrumen perangkat Diklat dan mempertajam kemampuan analisis kebutuhan Diklat di institusi. Baru pada mata kuliah manajemen proyek Diklat mahasiswa praktik menyelenggarakan Diklat.

Dengan tujuan itulah, maka fokus mata kuliah pengembangan sistem Diklat adalah menghasilkan instrumen/perangkat Diklat dan praktik analisis kebutuhan Diklat di institusi riil. Dari awal pertemuan sampai jelang pertengahan (mid semester) sudah saya beri dasar teori, termasuk memberi form/template analisis kebutuhan Diklat, format/contoh modul, dan form analisis kebutuhan Diklat untuk instansi. Ketika perkuliahan teori selesai, dilanjut dengan presentasi analisis kebutuhan dan gagasan Diklat (sengaja kelompoknya saya buat beranggota kecil—agar semua aktif berpartisipasi), maka selanjutnya adalah secara riil tiap kelompok mesti memproduksi instrumen/perangkat Diklat, mulai modul, form evaluasi dan lainnya.

Selain itu sembari beraktivitas memproduksi perangkat-perangkat Diklat tersebut, saya beri form analisis kebutuhan Diklat di grup diskusi facebook dan saya minta untuk dikembangkan. Hal ini penting, mengingat nanti kalau bekerja riil di bidang analisis kebutuhan Diklat, kompetensi utama yang diperlukan adalah: merumuskan item dan form analisis kebutuhan Diklat. Jadi memang sengaja template/form yang saya buat tidak sempurna, tidak lengkap, agar dikembangkan sesuai dengan tempat/institusi yang akan menjadi sasaran “observasi”/praktik analisis kebutuhan Diklat. Di sini, tiap kelompok mahasiswa tidak hanya duduk di meja belajar dan memformat ulang form dari saya, melainkan harus (1) menentukan institusi tempat tujuan dan (2) praktik analisis kebutuhan Diklat di institusi tersebut.

Jadi, ada tiga tugas, yaitu (1) memproduksi perangkat Diklat (modul, form evaluasi, dll) dan (2) memperbaiki form analisis kebutuhan Diklat disesuaikan dengan institusi tempat/tujuan “observasi”, dan (3) praktik langsung analisis kebutuhan Diklat di institusi tersebut.

Dengan demikian, di kelas tidak ada lagi perkuliahan teoretik: dosen ceramah di depan kelas, mahasiswa mendengarkan dan dilanjut tanya jawab, tidak ada. Yang ada: perkuliahan konsultatif. Jadi kelas adalah ruang untuk konsultasi tugas mahasiswa per kelompok sampai di mana produksi perangkat Diklatnya, sampai di mana kemajuan penyempurnaan form analisis kebutuhan Diklatnya, dan apakah sudah ke lapangan atau belum. Itu saja. Kelas menjadi ruang terbuka untuk konsultasi, diskusi, keluh kesah masalah yang ditemui di lapangan dan sejenisnya.

Kamis, 17 Oktober 2013, ketika saya masuk kelas pada dua kelas yang berbeda, tidak ada satu pun yang konsultasi mengenai kemajuan proyek mereka. Justru ada satu-dua mahasiswa yang bertanya: apa sih tugasnya Pak?

“Loh, loh, loh,loh….. Tugasnya khan sudah diberikan minggu kemarin, sudah diperjelas apa yang harus dilakukan minggu kemarin,” kata saya. Pada akhirnya di dua kelas tersebut saya meninggalkan kelas. Lah mau apa lagi? Belum ada yang mau dikonsultasikan oleh mahasiswa, belum ada masalah yang muncul dan ingin dipecahkan dan diskusikan dengan saya sebagai dosen mereka. Dan saya meninggalkan kelas tanpa catatan apapun. Mereka ini sudah semester 5 (lima), dan saya husnudzon, berbaik sangka, bahwa mereka akan berpikir kemudian untuk melanjutkan memproduksi perangkat Diklat, menyempurnakan form analisis kebutuhan Diklat, dan mulai menentukan tempat untuk analisis kebutuhan Diklat. Mahasiswa semester lima saya kira sudah dewasa dan paham apa yang mesti lakukan berangkat dari problem yang dihadapi dan hal-hal yang belum selesai mereka kerjakan.

Kedua adalah mata kuliah pengembangan karya ilmiah. Kali ini singkat saja ya. Ketika teori sudah disampaikan, termasuk contoh beberapa paper ilmiah akademik, plus panduan menulisnya, maka selanjutnya adalah mencari literatur dan menuliskan paper tersebut. Jadi, ketika tadi di kelas (Selasa, 22 Oktober 2013) saya minta agar mahasiswa bertanya hal-hal yang belum dipahami, hanya satu-dua saja yang bertanya. Begitupula ketika secara sukarela silakan mahasiswa maju ke depan untuk dikoreksi bersama sampai di mana kemajuan menulis karya ilmiah, termasuk literatur yang didapat apa saja. Hanya ada beberapa mahasiswa yang dengan gagah berani maju ke depan. Walau salah-salah tentu tidak mengapa, tapi keberanian mereka itulah yang patut diapresiasi. Selebihnya, yang lain, tidak bertanya dan tidak/belum berani maju ke depan untuk sekadar menunjukkan sejauh mana kemajuan penulisan paper mereka.

Karena tak ada yang bertanya dan berkenan konsultasi, yah mau apalagi di kelas, akhirnya saya walk out saja.

Hal-hal yang ingin saya belajarkan pada para mahasiswa adalah:

  1. Jadilah berani berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatanmu! Berani ambil risiko lebih baik ketimbang tidak melakukan apapun. So, berani bertanya walau pertanyaan itu konyol tidak mengapa, daripada tidak bertanya tapi sejatinya tidak tahu.
  2. Jadi, beranilah maju ke depan untuk unjuk kebolehan walau konyol dan salah, itu tidak mengapa, karena dari situ dirimu menjadi tahu mana yang belum tepat, mana yang belum benar, dan mana yang harus diperbaiki. Itu lebih baik ketimbang tidak berani dan pada akhirnya tidak tahu mana yang salah dan benar dari tugas/pekerjaannya.
  3. Berani ke depan secara sukarela dan punya inisiatif itu penting, dan harus dilatih sejak dini, dan hal itu dimulai dari rasa sensitif terhadap situasi yang butuh inisiatif tertentu, termasuk sukarela melakukan sesuatu di kelas. Orang yang punya inisiatif dan jiwa sukarela kelak di dunia kerja adalah orang yang paling disukai orang, paling cepat karirnya. Tidak ada atasan, boss, manajer, kepala sekolah, yang suka staf yang tidak punya inisiatif dan tidak sukarela. Itulah mengapa kelas ini selalu dianjurkan untuk inisiatif, inisiatif, inisiatif, berpikir, berpikir, berpikir.
  4. Inisiatif dan berpikir, menjadi sang pencari, dan skill learning how to learn yang sangat penting dalam kehidupan tidak dapat diperoleh melalui perkuliahan yang: Anda datang, diam, dengarkan, tanya-jawab, ditest, selesai. Melainkan melalui perkuliahan: Anda dihadapkan pada masalah, pilihan, kemudian berpikir, menalar, berlogika, ambil kesimpulan, ambil sikap, dan kemudian bertindak, taking action! Inilah desain pembelajaran konstruktivistik yang fokus pada “membangun” pengalaman belajar, bukan fokus pada teknis metode dan media belajar. Ingat, experience is the best teacher.
  5. Dunia kehidupan itu penuh masalah, dan tidak setiap masalah dalam hidupmu nanti akan ada guru yang mendampingi untuk menjawab dan memecahkan masalah untukmu. So, sejak dini di kelas ini saya beri banyak masalah dan pertanyaan, agar dirimu jadi sensitif, terlatih ketajaman pikir, logika, nalar, agar mandiri dirimu ketika nanti bertemu beribu masalah tidaklah lagi perlu menunggu bantuan orang lain untuk mengatasinya.
  6. Berpikir, berpikir, dan berpikir. Ambil pelajaran dari semua yang terjadi di kelas dan luar kelas. Kalau kuliah di kelas sekadar mengulang dan merapal mantra dari buku-buku teks yang sudah kamu miliki melalui presentasi kelompok, mending baca saja buku itu di kost/rumah. Kelas adalah ruang berbagi pengetahuan, gagasan, kegelisahan, dan masalah. Mari berbagi, mari pecahkan bersama.
  7. Dirimu dan kelompokmu ketika menjawab pertanyaan dariku, janganlah sekali-kali engkau niatkan untuk menyenangkan diriku, “Asal bapak dosen senang,” asal dapat nilai A plus plus plus, jangan! Ketika engkau menjawab pertanyaan di kelas, diriku bukanlah pihak yang “harus dipuaskan,” melainkan kawan-kawan sekelasmu. Jadi, pandangan matamu ketika menjawab pertanyaan dan diskusi adalah ke kelas, ke kawan-kawanmu, bukan pada diriku. Ini bukan mengenai diriku vs mahasiswa ke kelas, tapi ini mengenai bagaimana kita di kelas ini sebagai sesama guru-yang murid dan murid-yang guru belajar bersama, saling mendengarkan, saling mengoreksi, pendapat kawan dan kelompok lain. Kalau saja ini hanya soal mahasiswa mengerjakan tugas untuk dosen, maka tidak perlu ada diskusi kelas, cukup aku beri soal, kamu menjawabnya, dan menyerahkannya saja ke aku via email.
  8. Berpikir dan refleksilah mengenai kelemahan dirimu dalam mencatat dan manajemen kelompok dalam memenuhi tugas perkuliahan. Pelajari dan perbaiki apa yang harus diperbaiki dari diri dan kelompokmu.
  9. Belajarlah berbicara dan diskusi, itu skill yang sangat akan dibutuhkan ketika dirimu nanti sudah keluar dari kampus dan bertemu dengan banyak orang.
  10. Ketahuilah kalau dirimu tidak usul, tidak berbicara, tidak bersuara, maka dosen tidak akan pernah tahu apa yang kamu tidak tahu, apa yang kamu inginkan dan mau. Dosen bukan Dedy Cobuzier yang bisa baca pikiran mahasiswanya.

Tentu saja ada alternatif lain selain walk out. Bisa ceramah di kelas, bisa memaksa mahasiswa. Tapi ceramah di kelas tidak membuat mahasiswa jadi aktif, termasuk aktif berpikir dan refleksi diri. Memaksa mahasiswa dengan menunjuk satu-satu di sisi lain juga malah membuat kelas serasa menegangkan, membuat tiap mahasiswa deg-degan, takut ditunjuk, pada akhirnya takut masuk kelas, takut kuliah. Level kesiapan mahasiswa memang berbeda untuk sekadar berani dan percaya diri di depan kelas, itulah yang jadikan satu kelas berbeda dengan kelas lain keaktifan mahasiswanya. Itulah juga yang jadikan satu mahasiswa berbeda dengan lainnya soal keberanian, keluguan, kekonyolan, dan inisiatif mereka. Beragamnya karakter dan level “kecerdasan” itulah yang menjadikan model menunjuk dan memaksa mahasiswa agak tidak humanis hehe….

Sepakat dengan paradigma konstruktivisme sosial, yang perlu disetting adalah “lingkungan belajar” untuk menghasilkan “pengalaman belajar”, di sini guru/dosen adalah sebagai fasilitator pembelajaran (facilitating), bukan pengontrol belajar siswa/mahasiswa (controlling). Inilah konsep “kodrat alam” yang dipegang oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mendidik anak-anak di Taman Siswa: biarkan anak berkembang sesuai kodratnya, hal yang sama juga dikemukakan oleh M. Sjafe’i pendiri INS Kayutanam.

Mendidik itu jangan sampai dikontrol oleh administrasi. Administrasi dalam pendidikan adalah ilmu bantu untuk mempermudah kerja-kerja mendidik, kalau administrasi justru mematikan substansi pendidikan, maka sudah seharusnya administrasi menyesuaikan diri. Walk out dari kelas bisa jadi salah secara administrasi, tapi benar secara hakikat pedagogik, karena basis paradigma dan teorinya jelas.

Walk out adalah cara untuk membuat mahasiswa minimal berpikir tentang apa yang baru mereka lakukan, apa kekurangan mereka, apa yang harus dilakukan selanjutnya…

Walau begitu, kadang-kadang mahasiswa memang “perlu ditampar/dipaksa” hehe….

Semarang, 22 Oktober 2013

Lalu Apa Setelah Dead Poet Society?

Kita tidak membaca dan menulis puisi sebab hal itu terlihat manis & menggemaskan.

Kita membaca dan menulis puisi sebab kita merupakan bagian dari umat manusia. Dan umat manusia dipenuhi dengan gairah.

Kedokteran, hukum, bisnis, teknik, itu semua adalah pekerjaan yang mulia dan diperlukan untuk mempertahankan hidup.

Tapi puisi, kecantikan, asmara, cinta, berguna bagi kita untuk tetap hidup.

–dari Whitman, oleh Mr. Keating (dalam film Dead Poet Society, 1989)

Ada banyak nilai yang dapat dipelajari dari film “Dead Poet Society” ini. Tentu saja daya tangkap untuk memahami pesan dan nilai dari film tergantung pada “kecerdasan” seseorang, tergantung juga pada pengalaman menonton dan bacaan serta kepekaan dan nalar kritis masing-masing. Apa yang saya tangkap dari film ini bisa jadi sama atau berbeda dari yang ditangkap oleh orang lain, padahal sama-sama menonton film di tempat yang sama. Dan saya jelas tidak punya otoritas dan hak untuk menyamakan tafsir atas film ini. Semua orang bebas punya tafsirnya sendiri atas sebuah film.

Walau begitu rasanya karena begitu kuatnya pesan dari film ini, tetap ada beberapa nilai yang dapat kita tangkap bersama sebagai pesan paling kuat dari film ini. Selain nilai “keberanian” dan “keluar dari pakem” (kebiasaan, tradisi), film ini memiliki pesan bahwa tidak seharusnya praksis pendidikan memaksa-maksa seorang anak manusia untuk belajar suatu hal yang tidak ia minati dan sukai. Tidak seharusnya seseorang dipaksa mengikuti track kurikulum menuju tujuan yang ia tidak sukai. Tidak seharusnya sistem dan praksis pendidikan membunuh daya hidup dan kreativitas anak manusia. Dan sudah menjadi fitrah pendidikan mestinya untuk makin membuat hidup jadi lebih hidup. Menjadikan manusia sebagaimana mestinya manusia.

Namun bagi saya problemnya bukan ketika menonton film dan dapat memperoleh pemahaman mengenai pesan yang tersurat dan tersiratnya. Melainkan setelah tahu, paham, sadar, dan sepakat mengenai pesan yang terkandung dari film tersebut lalu mau apa? Pertanyaan ini sangat penting dilontarkan. Mengingat kalau kita buat list, sampai sekarang minimal ada beberapa film yang setidaknya bagi saya cukup inspiratif dalam membuka dan memperluas cara pandang kita terhadap praksis pendidikan: bahwa pendidikan formal yang ada dan hegemonik sekarang tidaklah sempurna, dan ada banyak cara yang kuat fondasi filosofis-ideologisnya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebut saja:

  1. “3 Idiots” (2009). Sutradara Rajkumar Hirani.
  2. “Taare Zamen Paar” (2007). Sutradara Aamir Khan.
  3. “I Not Stupid Too” (2006). Sutradara Jack Neo.
  4. “Freedom Writers” (2007). Sutradara Richard LaGravenese.
  5. “Monalisa Smile” (2003). Sutradara Mike Newell.

Film “3 Idiots” mengajak kita untuk mengikuti bakat dan minat kita dalam belajar. Belajar bukan karena terpaksa, melainkan karena memang suka, minat, dan punya bakat di situ, maka belajar akan jadi menyenangkan dan hasilnya optimal. Film “Taree Zamen Paar” menyadarkan kita bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, membangun kreativitas, dan dapat memupuk bakat dan minat siswa. Sebuah pendidikan yang menghargai keunikan individu, bukan pendidikan yang menganggap sama semua anak didik. “I Not Stupid Too” pesannya relatif sama dengan “3 Idiots” dan “Taare Zamen Paar”. Sedangkan “Freedom Writers” menyadarkan kita bahwa sekolah bukan sekadar bagaimana menyelesaikan dan menguasai materi dalam jangka waktu tertentu, melainkan juga soal bagaimana mesti dapat menyelesaikan problem anak didik dan nilai-nilai kekeluargaan.

Namun adakah orangtua yang setelah menonton “3 Idiots” kemudian membiarkan anak kesayangannya untuk belajar dan menjadi apa saja yang diinginkannya? Adakah guru yang setelah menonton “Freedom Writers” kemudian berani untuk merombak ruang kelas, silabus, metode pembelajaran, dan ikut serta menyelesaikan problem anak didiknya? Dan adakah di antara kita yang setelah menonton “Dead Poet Society” kemudian berinisiatif untuk membuat komunitas-komunitas belajar yang membebaskan dan keluar dari rutinitas belajar konvensional di sekolah/kampus? Atau minimal mengajak siswa/mahasiswanya untuk membaca karya sastra di sela-sela “kesibukan” mengejar skor IPK akademik?

Bagi saya ini problem serius. Pertanyaannya adalah: sejauh mana media pembelajaran seperti film-film edukatif tersebut akan dapat menggerakkan perubahan sosial dalam dunia pendidikan? Apakah ia hanya dapat mengantarkan pesan dan nilai-nilai serta pandangan hidup pada penonton saja, atau dapat menjadi tenaga untuk memperkuat daya dobrak perubahan di dunia pendidikan? Sebagai sebuah media tentu saja film-film tersebut dapat menjadi pemantik perubahan revolusioner pendidikan. Namun ketika tidak ada yang melakukan aksi atau tindakan ya pada akhirnya tidak akan ada perubahan. Dengan mengambil prinsip dasar dari pendekatan literasi kritis dalam pembelajaran, maka film-film bagus tersebut tidak akan ada artinya jika tidak dilanjutkan dengan melakukan suatu hal yang riil. Refleksi tanpa aksi tidaklah cukup. Memahami dan sepakat dengan substansi/pesan film tapi tidak melakukan aksi apapun tidaklah ada artinya. Film tersebut—sebagaimana karya sastra dan lainnya-hanyalah “benda mati” yang baru hidup jika dihidupkan dengan dibaca secara kritis, reflektif, dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan riil.

Bagi saya secara personal, terdapat beberapa hal yang dapat saya ambil inspirasinya dari film Dead Poet Society (1989).

  1. Membangun komunitas adalah sarana untuk melawan rutinitas dan desain pembelajaran/pendidikan formal yang membelenggu. Hidup di dalam sistem sekolah yang tertutup dan dikunci oleh tradisi tentu tidak hanya membosankan, namun pelan-pelan akan membunuh kesadaran mengenai siapa diri kita sebenarnya. Lambat laun otentisitas kedirian akan hilang dan berganti menjadi makhluk-makhluk penurut tata aturan baku dan tradisi yang sudah dianggap adiluhung sejak mula. Dalam komunitas: yang terjadi adalah upaya untuk saling menjaga kesadaran mengenai siapa diri masing-masing orang, apa tujuan yang lebih hakiki dalam hidup, apa hal-hal yang mesti selalu didengungkan dan perjuangkan. Di balik dinding dan belenggu rutinitas di sekolah Hindia Belanda dulu, pemuda Soekarno dan kawan-kawan membangun kesadaran dan gerakan perlawanan melalui komunitas-komunitas. Di dalam komunitas-komunitas itulah pada founding father Republik Indonesia mempelajari buku-buku dari rak buku lain yang tidak diberikan oleh para guru di sekolah. Mereka memenuhi kebutuhan diri mereka yang tidak dipenuhi oleh sekolah. Di situlah kesadaran berbangsa dan bernegara dibangun, perlawanan diorganisasikan dan digerakkan.
  2. Diskursus lebih lanjut adalah: Pantaskah menyobek sebuah buku, naik ke atas meja, antara diskursus Timur dan Barat dalam adab atau etika belajar. Dalam tradisi Timur, ambil contoh dalam tradisi seorang santri yang belajar ilmu dari seorang guru, ada beberapa tata cara dan lelaku yang mesti dilaksanakan. Seorang santri harus cinta pada guru, menghormati guru, teman belajar, juga menghormati buah karya berupa kitab/buku. Oleh karena itu, ketika akan belajar secara kolektif maupun personal sebuah karya tertentu, pasti do’a dan rasa terima kasih akan disampaikan oleh santri pada sang penulis atas buah karyanya tersebut. Sebelum dan setelah menelaah kitab/buku pun biasanya ia akan menciumnya sebagai tanda hormat. Bagaimana tata nilai ini disandingkan dengan tata nilai yang disampaikan oleh Mr. Keating dalam Dead Poet Society?

Oleh Edi Subkhan, dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (Unnes), peminat diskursus dan praksis pedagogi kritis (critical pedagogy). Substansi tulisan ini disampaikan dalam acara diskusi pemutaran film “Dead Poet Society” oleh forum kajian “Ufuk Timur” Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIP Unnes, 13 September 2013, di Gedung Serba Guna (GSG) FIP Unnes.

Menyoal Etnografi Ruang Kelas

Siang hari kemarin saya membaca beberapa lembar buku berjudul “Ethnography for Education” karya Pole dan Morrison (2003) terbitan Open-University Press (UK). Saya pikir etnografi untuk dunia pendidikan di Indonesia belum banyak yang melakukannya. Satu semester yang lalu saya mulai berupaya untuk eksperimen menggunakan pendekatan etnografi dalam penelitian di kelas dan lingkungan kampus. Ada beberapa pertimbangan mengapa saya belajar etnografi dan berniat menggunakannya sebagai pendekatan utama dalam riset di kelas dan lingkungan kampus dan/atau sekolah.

  1. Sebagai bagian dari jenis riset kualitatif, etnografi mengungkapkan detil-detil lingkungan sosial dan peristiwa. Hal ini tentu adalah modal awal yang akan menjadikan riset lebih kaya data dan informasi, dan tentu akan menjadikan hasil riset lebih kaya perspektif dan kesimpulannya lebih akurat. Jadi, bukan sekadar riset-riset berpendekatan kuantitatif yang menghitung beberapa variabel, melainkan mencoba interpretasi apa yang terjadi di balik sebuah peristiwa, simbol, dan lainnya. Riset jenis ini akan menghasilkan interpretasi kritis dan mendalam atas suatu hal, bukan sekadar membuktikan bahwa ada relasi antara satu variabel dan variabel lainnya, melainkan pola-pola relasi.
  2. Hasil riset berpendekatan etnografi lebih enak dan renyah dibaca ketimbang hasil riset lain dari pendekatan kuantitatif. April 2013 lalu saya membeli satu buku hasil riset berpendekatan etnografi, judulnya “Back Door Java” karangan Jan Newberry (2013) terbitan YOI dan KITLV-Jakarta.  Gaya tutur dan tulis dalam buku tersebut sangat renyah dan nikmat dibaca, saya yakin mereka yang tidak suka membaca buku-buku hasil riset yang berat dan teoretis pun akan terpikat membaca buku karya Newberry ini. Hampir tak ada bedanya dengan novel dan diary. Dan sangat berbeda dari gaya tutur dan tulis riset-riset yang diakui sebagai karya akademik oleh lingkungan akademik kampus-kampus di Indonesia yang kaku dan rigid bahasanya. Atau silakan baca juga laporan riset berpendekatan etnografi yang berjudul “Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta” karya Hairus Salim HS, Najib Kaelani, dan Nikmal Azekiyah (2011) diterbitkan kerjasama antara CRCS UGM dan LKiS Yogyakarta. Lagi-lagi tulisannya renyah dan nikmat dibaca.
  3. Fokus atau sasaran riset yang ideal ketika menggunakan pendekatan etnografi—dan sekaligus mengisi ruang kosong bidang kajian etnografi untuk dunia pendidikan di Indonesia—tentu saja adalah ruang kelas dan lingkungan belajar (formal, informal, nonformal). Secara teknis, sebagai dosen dengan jadwal mengajar yang sangat padat (saya semester gasal 2013/2014 ini full mengajar dari hari Selasa sampai Jumat) tidak mungkin akan dapat menghasilkan riset kualitatif berkualitas jika subjek/objek risetnya berada di luar kampus. Terlebih kalau pakai pendekatan etnografi yang butuh intensitas tinggi untuk terlibat dalam observasi langsung dan memahami detil-detil dan peristiwa yang terjadi di situ. Observasi kalau mau serius tentu butuh waktu cukup lama. Kalau objek/subjek kajian riset kualitatif di lapangan menggunakan teknik observasi, maka butuh waktu cukup lama untuk melakukan observasi. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh dosen-peneliti yang jadwal mengajarnya full dari Selasa-Jumat. Tentu saja akhir pekan (Sabtu-Minggu) adalah waktu istirahat untuk membaca buku, menulis ringan, atau berlibur. Senin kalau di fakultas saya (fakultas ilmu pendidikan, Unnes) adalah hari fakultas, banyak agenda akademik diselenggarakan oleh fakultas maupun jurusan masing-masing.

Selama ini dari beberapa literatur yang saya baca tentang etnografi, teknis “merekam” data memang rigid. Bahkan dicatat detil menggunakan penanda waktu. Jadi, pukul sekian menit kesekian apa yang terjadi di kelas, si A melakukan apa, si B merespon bagaimana, dan lainnya dicatat per periode waktu. Tentu saja kalau saya melakukan hal tersebut akan susah. Karena sebagai dosen-peneliti saya juga adalah aktor di kelas dan kampus. Di sisi lain, kalau model pencatatan/perekaman tersebut ditinggalkan, maka justru mengurangi “nilai” dari riset kualitatif berpendekatan etnografi yang memang dengan model pencatatan/perekaman tersebut akan menghasilkan data yang kaya dan beragam (sebuah modal untuk analisis dan interpretasi yang sangat bernilai tentunya). Oleh karena itu, semester kemarin walau saya sudah membeli audio recorder untuk merekam audio proses perkuliahan di kelas, tetap saja terkendala waktu dan tenaga untuk menuliskannya dalam bentuk teks. Mood juga sangat memengaruhi. Ada kalanya sangat malas untuk merekam, ada kalanya juga malas untuk sekadar menulis.

Untuk mengatasi problem teknis tersebut, saya “berijtihad” untuk merumuskan gaya atau teknis perekaman etnografis yang baru. Saya ambil inti dari etnografi sebagai “menulis cerita” yang terjadi di kelas dan lingkungan kampus, mencari dan menggambarkan detil peristiwa, apa yang saya dan mahasiswa lakukan di kelas, masalah apa yang muncul, bagaimana cara menanganinya secara responsif di kelas, dan lainnya. Oleh karena itu, ijtihad saya adalah: tiap hari sebisa mungkin saya akan menulis apa yang saya dan mahasiswa lakukan di kelas, apa yang saya lihat dan rasakan di kelas dan luar kelas, bagaimana perkembangan mahasiswa di kelas dan luar kelas. Walau terkadang tidak mood menulis, namun setidaknya akan tetap ada rekaman mengenai apa yang terjadi di kelas yang saya ampu. Mungkin hanya barang dua atau tiga paragraf. Detilnya peristiwa tentu saja berkurang jika dibanding dengan gaya pencatatan/perekaman yang menggunakan penanda waktu.

Dengan demikian apa yang saya lakukan hampir tak ada bedanya dengan menulis diary atau catatan harian. Hanya saja fokusnya adalah pembelajaran di kelas dan lingkungan kampus. Saya juga ingat apa yang dikatakan oleh Pole dan Morrison (2003), bahwa seorang etnografer mesti membedakan dirinya dengan seorang jurnalis pendidikan. Ada problem yang diidentifikasi, ada pola relasi yang dicari, ada “teori” yang dicoba bangun. Sedangkan seorang jurnalis pendidikan sekadar menuliskan berita dan menghadirkannya secara renyah untuk khalayak ramai. Namun lagi-lagi tantangannya adalah: bagaimana bisa menuliskan detil peristiwa dan lingkungan setelah proses perkuliahan selesai. Karena tak mungkin saya menuliskannya sambil mengajar di depan kelas. Oleh karena itu, sebisa mungkin setelah jam mengajar saya menulis, kalau tidak begitu ya pada malam hari dalam waktu senggang. Mungkin terlihat agak “ngoyo” kok tiap hal ditulis. Tapi memang itulah etnografi.

Sedikit dari yang saya pahami. Sebetulnya riset etnografi basisnya adalah tulisan dan menjadi seorang etnografer syaratnya memang harus suka menulis—dan otomatis mesti suka membaca. Dalam kesempatan lain nanti saya akan ulas—semoga saya tidak lupa—bahwa pencatatan dan/atau perekaman peristiwa dan detil lingkungan dalam etnografi tidak melulu mesti berupa tulisan tekstual, melainkan dapat juga rekaman audio, video, dan bahkan dapat menggunakan sumber kedua (wawancara untuk menguatkan data, dokumen pelengkap analisis data, dll). Kembali ke depan: jangan sekali-kali menggunakan etnografi sebagai pendekatan riset jika tak suka dan tak bisa menulis dengan baik. Karena kemampuan menulis yang baik akan menentukan kualitas deskripsi dan narasi dari tulisan. Karena—ingat—dalam riset kualitatif, terlebih etnografi, instrumen penelitian utama adalah peneliti itu sendiri. Sang dosen-peneliti-etnografer melihat melalui matanya sendiri (dan atau mata informan—untuk yang menggunakan data sekunder, dapat diperkuat dengan dokumentasi dan data lainnya) kemudian menginterpretasikannya.

Etnografi, ketika dilakukan dengan serius, sejatinya adalah aktivis riset yang murni induktif. Jadi, seorang etnografer tinggal menulis apa saja, menuliskan semuanya. Baru ketika data dan informasi terkumpul, peneliti menganalisisnya dan akan mengalir entah menuju ke mana tergantung pada data yang terkumpul dan perspektif teoretis yang digunakan untuk analisis. Walau menggunakan perspektif teoretis tertentu, etnografi mesti lebih banyak porsinya untuk bercerita secara interpretatif secara luas ketimbang memaksakan analisis atas suatu hal. Problem ditemukan ketika proses penulisan sudah dilakukan. Problem ditemukan oleh peneliti melalui identifikasi atas hasil tulisan yang terkumpul. Jadi, bukan semacam riset yang didahului oleh pengajuan proposal untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah pasti dan dirumuskan sebelumnya. Dalam etnografi, pertanyaan penelitian pun mengalir, bisa berubah, seiring terkumpulnya data. Dan inilah nature atau karakternya kualitatif.

Oleh karena itu, wajar jika dalam laporan riset kualitatif, termasuk yang berkualitas dan diterbitkan dalam bentuk buku, data yang terkumpul dan dianalisis lebih banyak dan “tebal” dibanding hasil laporan “resmi” untuk publik/pembaca. Bagi peneliti, data, fakta, dokumen, informasi, dan lainnya adalah “surga” untuk dianalisis lebih lanjut. Dan bagi etnografer, data paling valid, absah, dan kredibel adalah yang dilihat langsung oleh etnografer dan dialami langsung oleh etnografer. Di kelas dan kampus, seorang dosen-peneliti-etnografer adalah instrumen utama yang mencatat dan merekam data-data tersebut. Dan sudah pasti valid, absah, dan kredibel.

Minggu depan, atau minggu depannya lagi, saya akan lanjutkan mengulas etnografi dan “ijtihad” saya untuk melakukan riset aksi di kelas (classroom action research). Semoga tidak lupa, dan ada waktu menulis.

Minggu, 08 September 2013

Evaluasi Matakuliah Sistem Pendidikan Nasional

 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Menulis essei atau cerita pendek yang dikaitkan dengan tema-tema yang telah dibahas dalam pertemuan perkuliahan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Mahasiswa secara fair silakan untuk memilih tema masing-masing, tersedia lebih dari 40 (empat puluh) tema. Tema-tema sebagai berikut di bawah ini.

  • Dasar ideologis pendidikan.
  1. Pendidikan untuk transformasi sosial, bukan sekadar untuk prestasi diri dan kelompok elit
  2. Masih relevankah nilai-nilai dan konsep pendidikan Taman Siswa di era sekarang
  3. Pendidikan ala pesantren menghadapi realitas multikultural Indonesia dan era globalisasi
  4. Ideologi Pancasila vs ideologi neo-liberalisme dalam mengarahkan tujuan dan praksis pendidikan
  • Dasar sosio-kultural sistem pendidikan nasional.
  1. Mendamaikan anak didik dari latar sosial, budaya, ras, etnis, dan agama yang berbeda di sekolah dan kelas
  2. Pemikiran dan gerakan pendidikan Romo Mangunwijaya serta relevansinya untuk masa sekarang
  3. Pemikiran dan gerakan pendidikan M. Sjafei (INS Kayutanam) serta relevansinya untuk masa sekarang
  4. Pemikiran dan gerakan pendidikan Tan Malaka (Sekolah Rakjat) serta relevansinya untuk masa sekarang
  5. Pemikiran dan gerakan pendidikan Paulo Freire serta relevansinya untuk masa sekarang
  • Globalisasi dan pengaruhnya terhadap pendidikan nasional.
  1. Hadirnya internet dan pengaruhnya terhadap budaya dan gaya belajar siswa/mahasiswa
  2. Hedonisme dan dekadensi moralitas serta kesopanan di antara pelajar dan mahasiswa akibat pengaruh budaya Barat
  3. Ekonomi pasar bebas dan pengaruhnya bagi dunia pendidikan di Indonesia
  • Tujuan pendidikan nasional dan Renstra pendidikan nasional.
  1. Pendidikan dan tingginya angka pengangguran terdidik lulusan pendidikan formal
  2. Pendidikan formal: melayani kepentingan negara, korporasi, atau masyarakat? Dinamika dan praktiknya
  • Kebijakan dan problem guru di Indonesia.
  1. Dilema guru: antara pengabdian dan perlunya peningkatan kesejahteraan hidup
  2. Para guru progresif vs para guru konservatif
  3. Guru sebagai intelektual transformatif vs guru sebagai operator kurikulum dan “tukang ngajar”
  4. Guru tidak tetap dan honorer yang dilematis
  5. Kontroversi sertifikasi guru: untuk peningkatan kualitas pembelajaran, atau sekadar kesejahteraan?
  • Kebijakan dan problem desentralisasi pendidikan.
  1. Diskriminasi guru di daerah oleh politik elit penguasa lokal
  2. Peluang pendidikan dalam memberdayakan potensi lokal
  • Kurikulum pendidikan nasional.
  1. Hadirnya kurikulum 2013: makin baik atau makin amburadul?
  2. Kegagalan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan solusinya
  3. Kurikulum pendidikan karakter, bagaimana ideal dan sebaiknya?
  • Standar pendidikan nasional.
  1. Masih perlukah Ujian Nasional (UN)?
  2. Pengelolaan sekolah yang anti-korupsi, adakah? Bisakah?
  3. Infrastruktur pendidikan di daerah yang tidak memadai, sebab dan akibatnya
  4. Standar kelulusan pendidikan formal vs standar kualitas masuk dunia kerja
  • Pendidikan anak usia dini.
  1. Menjamurnya PAUD di masyarakat, komersialisasi/kapitalisasi pendidikan?
  2. Kecil-kecil sudah diberi beban pengetahuan selangit di beberapa PAUD, tepatkah?
  • Pendidikan dasar dan menengah.
  1. Problem wajib belajar 9 (sembilan) tahun
  2. Kontroversi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)
  3. Antara pemerataan pendidikan vs peningkatan kualitas pendidikan
  • Pendidikan tinggi dan vokasi.
  1. Untung rugi mengikuti pendidikan vokasi di SMK
  2. Problem salah jurusan pada mahasiswa di universitas dan solusinya
  3. Mahalnya biaya kuliah dan solusinya
  4. World class university: realistis atau utopis?
  • Pendidikan alternatif dan informal.
  1. Membangun masyarakat pembelajar yang kritis dan transformatif melalui pendidikan alternatif
  2. Pendidikan alternatif untuk anak-anak jalanan: kendala dan solusinya
  3. Pendidikan alternatif untuk anak-anak pedalaman: konsep dan praktiknya
  4. Homeschooling: antara idealisme dan realitas, keunggulan dan kelemahannya
  5. Pentingnya parenting education bagi keluarga muda

Panduam umum:

  1. Mohon untuk komting mengumpulkan daftar nama mahasiswa dan tema yang akan dibuat serta jenisnya (essei atau cerpen) pada saya secepatnya (seminggu setelah informasi ini saya up load)
  2. Tema boleh dikembangkan sendiri berdasarkan pada temuan dan gagasan personal, asal masih dalam lingkup bahasan sistem pendidikan nasional.
  3. Hasilnya berupa essei atau cerpen dikumpulkan beserta lembar penilaian essei atau cerpen (print out).
  4. Dalam hasil karya essei atau cerpen memuat identitas mahasiswa (nama, NIM, matakuliah, rombel, hari, jam perkuliahan)

Panduan umum penulisan essei untuk matakuliah sistem pendidikan nasional:

  1. Diketik rapi di kertas ukuran A4 font Sagoe UI font 12 spasi 1 minimal 5 halaman.
  2. Dilarang plagiat, copy paste, cut & glue, dan auto-plagiasi.
  3. Jika diketahui melakukan plagiasi, tidak akan lulus, dan mengulang di semester selanjutnya.

Penilaian essei

No. Kriteria penilaian Bobot  

1

Kemenarikan dan orisinalitas gagasan/ide tulisan 10

2

Kemenarikan judul dan “subbab” 5

3

Logika tulisan secara umum 10

4

Kekuatan identifikasi masalah dan fakta, serta analisis kritis dalam tulisan 10

5

Kekuatan argumentasi (opini penulis) dan data fakta yang dikemukakan 15

6

Ketepatan saran dan solusi yang dikemukakan 10

7

Sistematika penulisan yang runtut 5

8

Ketepatan pembagian subbab 5

9

Tata penulisan yang tepat (termasuk pengutipan dan daftar pustaka) untuk menghindari plagiasi 10

10

Kualitas referensi/rujukan yang digunakan 10

11

Pilihan diksi, rangkaian kata, kalimat, dan paragraf yang tepat dan enak dibaca serta mudah dipahami 10
 

Panduan umum penulisan cerpen pendidikan untuk matakuliah sistem pendidikan nasional:

  1. Diketik rapi di kertas ukuran A4 font Sagoe UI font 12 spasi 1 minimal 3 (tiga) halaman.
  2. Dilarang plagiat, copy paste, cut & glue, dan auto-plagiasi.

Penilaian cerpen pendidikan

No. Kriteria penilaian Bobot Nilai

1

Kemenarikan dan orisinalitas gagasan/ide cerita 10

2

Kemenarikan judul cerita pendek 5

3

Kemenarikan alur dan logika cerita 10

4

Kekuatan karakter tokoh dan peristiwa 5

5

Kekuatan deskripsi dan detil cerita 10

6

Pilihan diksi, dialog, gaya bercerita, dan paragraf 10

7

Kemenarikan konflik dan akhir cerita 10

8

Ketepatan nilai, budaya, ideologi, dan pengetahuan yang terdapat dalam cerita pendek dengan substansi bahasan matakuliah Sistem Pendidikan Nasional 15

9

Derajat kaitan antara cerita yang dikandung dan tema yang dibahas dalam matakuliah Sistem Pendidikan Nasional 15

9

Derajat unsur plagiasi dengan karya lain 10