/1/

SAM tiga hari di Jayapura; dia guru ikatan dinas dari Jawa. Dan, tak mengira, saat pembukaan penerimaan siswa baru buat SD Batu Tua 1 yang terletak sejurus aspal hitam dengan taksi (sebenarnya minibus), ada yang menggelikan sekaligus, mungkin, menyadarkannya diam-diam. Ia tersenyum mengingat ini.

Ketika seorang lelaki bertubuh besar, dengan tubuh legam dan rambut bergelung seperti ujung-ujung pakis lembut teratur menenteng dua anak lelakinya, sambil bertanya, “Ko pu ilmu buat ajar torang (kami) pu anak pandai melaut? Torang trada pu waktu. Ini anak lagi semua nakal. Sa pusing.”

Sam memahami penggal dua penggal. Dia, seperti yang diajarkan saat micro teaching, mulai mengulai senyum lalu berkata, “Bapak yang baik, kurikulum untuk pendidikan dasar itu keterampilan dasar, matematika, bahasa, olahraga, dan beberapa kerajinan….”

“Ah, omong ko sama dengan dong (dia) di bukit atas! Ayo pulang!”

Kaget. Sam tersentak, belum lagi dia selesai. Dan ini tak pernah diajarkan di pengajaran mikro. Juga dibuku di tum bab penerimaan siswa baru. Dia pucat; diraihnya segelas air putih.

Pendaftar pertama memantik rasa sabar dan sesuatu yang asing dalam dirinya. Ia bersabar menunggu detik berikutnya dari lepas pukul sembilan. Ia mengelap lagi wajahnya. Di meja pendaftaran samping, kosong, Tati belum datang. Cuma ada Markus, Waenuri, dan Tirto—teman sekelasnya yang sedang betugas masing-masing di ruang lain; mulai dari siap berkas, mencatat kebutuhan anggaran, dan menyiapkan papan tulis. Bismillah, ia mengharap, tepat ketika sebarisan orang-orang legam bertelanjang kaki menjejaki halaman setengah becek bertanah merah, dilatari sisa-sisa alat berat dan bekas pengadukan material bangunan itu.

Dan syukurlah, meski dengan penjelasan yang tak kalah berat; setidaknya, tak ada yang seperti orang pertama. Begitu seterusnya sampai Tati tiba membantu. Tapi ia masih penasaran, siapa sebenarnya orang itu. Ia coba mencari tahu, hasilnya, ternyata lelaki pertama tadi adalah kepala suku Lat, berada di sekitar pantai sebelah kanan, menembus seratusan rengkuh dayung untuk sampai di kampungnya yang ada di laut. Kira-kira begitu kata orang-orang yang juga ada berasal dari sana.

“Trada perlu risau, dong itu memang keras kepala,” kata si penjelas itu sambil berbisik bisik, takut ada yang melaporkan omongannya.

/2/

Hari tadi tercatat dua puluh satu siswa mendaftar jadi angkatan baru, sekaligus kelas baru buat sekolah itu. Usia mereka beragam. Hari berjalan, minggu silih berganti, dan bulan menumpang tindih. Tepat memasuki bulan Agustus, keganjilan itu muncul kembali. Meski sebelumnya pernah terjadi, tapi kali ini semakin sering.

Dua anak itu sering muncul di halaman. Mereka nampak memandangi sesuatu yang mungkin aneh baginya. Teman-teman lain menhadapi sebuah tiang dengan bendera dua warna. Berbaris lalu menyanyi-nyanyi. Dari sini, Sam merasa iba. Ia dekati. Dan tahu betul, mereka itu yang tempo hari dibawa oleh kepala suku Lat.

“Kenapa kalian, ingin seperti mereka?”

“He-eh….” yang satu mengangguk. Ia menatap teman-temannya yang menyanyi-nyayi bersama itu, dari sana terbalas, dua tiga melambai ke mereka yang ada di dekat jalan depan sekolah itu.

“Apa ko ini Do! Trada boleh!! Bapa ade bisa marah.”

Mereka kemudian menjauh, menurun di bukit-bukit kecil bercadas, berkelok, samar dan hilang bersama suara angin dan pemandangan hijau hutan juga beberapa rumah penduduk dan sekali dua waktu minibus berlalu dengan muatan penuh.

Sam memutuskan sore nanti ia akan mengunjungi rumah anak-anak itu dan memberikan semacam penjelasan.

Dengan dibantu salah seorang wali murid, sampailah dia di rumah lelaki itu. Sam kemudian menyampaikan maksud dan sejumlah penjelasan, terutama perihal anak-anak mereka yang sering datang ke sekolah.

“Ko trada perlu ajari torang. Torang dah pu sekolah sendiri. Lihat mari! Justru murid ko yang mari.”

Sam, dengan setengah tak percaya mengikuti lelaki itu. Ia turun dari rumah besar, lalu menuju perahu di antara barisan rumah-rumah, aroma laut menebar, hidungnya disesaki asin dan matanya dipenuhi tatapan aneh dari penduduk sekitar. Dia menuju sebuah rumah yang sama di atas laut, dan di sana nampak sudah dua anak lelaki yang menyambanginya siang tadi. Dan, beberapa muridnya yang ia kira sakit, ternyata mereka ada di sana.

Di tempat ini, terlihat: barisan dayung-dayung yang digantung, tombak bermata tajam, sebuah perahu di tengah ruangan, jala, pisau, sebuah titik-titik dengan cangkang karang, yang kemudian Sam tau itu rasi bintang di langit. Lelaki Lat menjelaskan lagi dengan bahasa alihkode semi kacau, bahwa di sinilah sekolah yang ia dirikan. Sekolah yang diberinama Lat: sesuai nama suku.

Sebenarnya lelaki tadi tidaklah bodoh terlalu. Ayahnya dulu pernah menyekolahkanya ke “sekolah pemerintah” meski hanya di kelas satu—demikian mereka menyebutnya, namun suatu hal mengganjal.

Kapal-kapal para Nelayan

Ketika kakaknya yang sudah kelas enam di SD Jayapura 2 tak bisa apa-apa ketika harus menemani kakak mereka yang lebih tua pergi melaut menggantikan ayahnya yang sakit keras. Dia, kakaknya yang SD tersebut, hanya bisa omong dan menyanyi-nyayi, lalu pamer angka-angka tak jelas dalam kertas, tapi ia tak becus membaca rasi bintang, arah angin, membelah ombak, mengarah tombak, apalagi mencecap asin air dan jernih gelombang untuk menerka di mana ikan-ikan berkumpul. Dari situ ia benci sekolah—ia benci menghabiskan waktu dengan menyayi dan menggambar tidak jelas. Dan, pelak, ketika ada pembukaan sekolah baru, ia selalu mencari sekolah yang mengajarkan anaknya melaut, membelah ombak, mendayung, membaca rasi bintang, menombak ikan paus, dan seterusnya. Dan itu tak ada, atau mungkin tak akan pernah ada!

Sam terdiam. Ia paku bagi kelana: semua diktum terkulum gelombang di kaki pancang: berpias-pias.

Dan juga sorenya, Sam melihat di bawah cahaya senja yang senantiasa keemasan sebelum muram jadi gelap, lelaki itu mengajar dua anaknya dan tiga dari muridnya yang belakangan absen. Dia mengajari cara memegang dayung, menggerakkannya kanan kiri di atas perahu di tengah kelas itu. Dan, tak sekalipun lelaki itu membentak atau bahkan memukul bila salah. Dia selalu berkata,

“Ko pasti bisa! Ko dilahir atas laut, makan ikan laut, garam laut, ko anak laut! Laut ibu torang. Kitorang cintai, dayungi, dan ciumi angin asin ini. Laut tempat ko makan, laut tempat ko besar nanti, ko paham sa pu nasehat? Ini tujuan ko sekolah di Lat, ko belajar hidup. Bukan cuma omong kosong dan menggambar. Ko dititipi laut Bapa Kitorang.”

/3/

Peristiwa dua tahun silam terngiang makin dalam, di meja kelas, ketika kini dia mengadapi pesan pendek berisi keluh dari sejumlah kawan di Jogja yang belum juga mendapat kerja. Dia menarik nafas. Untung dia dapat ikatan dinas; meski jauh seperti ini, terpisah dari keluarga.

Dia sedang mengabsen, saat tiba-tiba lelaki kepala suku Lat itu datang mengetuk pintu kelas. Dia izin bentar pada murid- muridnya yang kini tinggal setengah—sisanya “sekolah” di Lat: memilih belajar membelah ombak dengan benar, membaca rasi bintang dengan sket cangkang kerang, dan seterusnya.

“Maaf, ada yang bisa saya bantu, Pak?” Sam bertanya, dalam hati ia mengira lelaki itu, yang kini membawa kedua anaknya beserta sejumlah anak lain, ingin menyekolahkan di tahun ajaran baru yang sebentar lagi tiba.

“Ko orang Jawa, bisa ajar torang buat ini?”

Sam mundur sedikit. Ia kaget. Lelaki itu menunjukkan kalengan bermerek sarden.

Usut punya usut, setelah bercakap kemudian, sekolah Lat tengah mengalami masalah. Murid-muridnya bertambah banyak, orang-orang Batu Tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di sana, yang dalam waktu tak lebih dari setahun dapat membantu menangkap ikan. Yang mengajar juga dari orang mereka sendiri yang berpengalaman. Nah dari sana penghasilan menangkap ikan naik deras. Ketika kepala suku Lat itu pergi ke Jayapura untuk memasar ikan, ia melihat ikan kaleng yang ternyata harga sebuahnya setara dengan harga satu kilogram ikan mentah. Dia terkejut. Padahal, menurut kepala suku Lat itu, satu kaleng hanya berisi dua tiga potong. Dari sini dia ingin menemui sekolah yang bisa mengajarkan “murid”-nya membuat ikan kaleng.

Dan, sekali lagi Sam menggeleng. Ia menejelaskan kembali tentang standar pengajaran di sekolah, kurikulum, evaluasi, ijazah, dan keterampilan, menghitung, bahasa, menghafal nama menteri, Pancasila, Undang-Undang Dasar….

“Ah, baik. Ko tau tempat buat ini?” kepala suku Lat menegas. Matanya resah. Anak-anak di belakangnya tengah membaur bersama anak-anak dalam kelas. Sam membaca pabrik produksinya yang ternyata itu di Banyuwangi Jawa Timur.

“Sa mau ke sana! Ko kasih tau….”

Sam terbengong. Dan ia akan makin kaget, jika tahu bahwa lima hari mendatang akan ada rombongan kecil dengan perahu berlayar sedang, berbekal peta yang ia berikan sewaktu bertanya, beduyun mengarungi Samudra Hindia, menuju Jawa Timur buat belajar cara mengalengkan ikan agar tidak rugi dalam menangkap demikian banyak ikan, agar anak-anak kelak sejahtera, agar listrik penuh, televisi seperti di kota, mobil, motor…. Tidak ada yang ragu; mereka anak-anak sekolah Lat; terlatih membelah ombak dengan dayung, membaca angin, gemintang, dan asin air laut dan jejak-jejak ikan di antara buih dan gelombang. Jiah! Khiaak! (*)

Dari masa ke masa model penilaian terhadap perkuliahan tidak banyak berubah. Padahal perkembangan perspektif paradigmatik dalam melihat pendidikan dan pembelajaran telah berkembang ke arah yang lebih “memanusiakan manusia” (humanis), juga ke arah yang lebih demokratis, kontekstual, menyenangkan, tapi juga tidak kehilangan dimensi kritisnya.

Pada diktat-diktat penilaian pembelajaran dikenal beberapa jenis evaluasi dan tes, mulai dari (1) mode multiple choice; (2) soal essei pendek; (3) membuat karangan essei; (4) portofolio; (5) tes lisan; dan lainnya. Karakteristik dan tujuan masing-masing jenis evaluasi dan test tersebut tentu berbeda, termasuk juga “keunggulan” dan “kekurangannya”.

Testing

Multiple choice tentu mudah diukur, standarnya jelas dan tentu satu standar untuk semua, namun jelas tidak banyak mengasah nalar kreativitas dan daya kritis. Essei pendek juga relatif sama karena jawaban dari soal yang diberikan harus ditulis secara “singkat dan jelas”. Membuat karangan essei tidak ada satu standar tunggal namun dapat lebih memberi ruang kreativitas dan analisis kritis dalam membuatnya. Dokumen portofolio banyak yang menyatakan mudah dimanipulasi, tapi di sisi lain ia memuat “catatan historis” perkembangan kemampuan tertentu. Sementara itu tes lisan lebih memberi ruang untuk beradu argumentasi hingga daya kritis terlatih lebih baik.

Bagi mahasiswa dalam perkuliahan ilmu-ilmu sosio-humaniora tentu soal-soal multiple choice amat sangat tidak dianjurkan, soal essei pendek juga demikian, yang harus dihadirkan adalah model penilaian yang dapat membangun nalar kritis, kreativitas, sensitivitas sosial dan sejenisnya. Di sinilah membuat karangan essei, diskusi kritis, dan sejenisnya adalah prioritas utama. Kalau tetap berkutat pada model tes dan evaluasi menggunakan soal-soal essei pendek, maka kemampuan ‘argumentasi’ dan ‘bahasa’ mahasiswa akan tetap stagnan, tidak berkembang.

Ironisnya hampir sebagian besar mahasiswa lebih suka diberi model evaluasi yang gampang dan mudah. Kita bisa memperkirakan hal itu disebabkan oleh orientasi untuk mendapat nilai yang bagus, dan argumentasi sejenis. Terlepas dari diskursus yang lebih mendalam soal budaya instan mahasiswa, tidak suka tantangan, “tidak suka berkembang”, lebih suka yang fun-fun saja, tujuan yang masih absurd, pegangan ideologis yang rapuh dan lainnya, di sisi lain evaluasi sejatinya bukanlah untuk memvonis seseorang itu cerdas atau bodoh, melainkan sebagai metode dalam melihat sejauh mana level perkembangan penguasaan dari pengetahuan, nilai-nilai, budaya dan ideologi yang telah dipelajari. Dari situ mahasiswa dapat bercermin lebih lanjut tentang kemampuan dirinya sendiri.

Dengan pemahaman tersebut, maka sejatinya evaluasi tetap perlu dilakukan, yang perlu dikaji dan kembangkan sekarang adalah soal formulasi dari evaluasi tersebut.

Di sini, dalam perkuliahan yang saya ampu—untuk mahasiswa semester 1 (satu) matakuliah Kawasan Teknologi Pendidikan (KTP) dan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) pada program studi Teknologi Pendidikan (TP), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Semarang (Unnes)—saya berupaya untuk mengembangkan formula evaluasi yang lebih demokratis, otentik, kritis dan bermakna. Disebut:

1. demokratis karena memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk memilih jenis penilaian atau evaluasi yang akan mereka ambil atau kerjakan, termasuk bebas memilih tema, asalkan tidak keluar dari pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan, juga terbuka kesempatan untuk beradu argumen dalam penilaian tersebut;
2. otentik karena pemilihan jenis penilaian tersebut disesuaikan dengan potensi serta kemampuan utama mahasiswa, tiap mahasiswa berbeda potensinya dalam mengungkapkan gagasan, ada yang jago tulis, ada yang lisan dan lainnya, semuanya diakomodasi;
3. kritis karena diajak untuk melihat realitas sosio-kultural secara kritis berkaitan dengan isu keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, kerakyatan, diskriminasi, eksploitasi, neo-kolonialisme dan sejenisnya;
4. bermakna karena diharapkan proses dan hasil penilaian tersebut betul-betul bermanfaat, berguna dalam mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, emosional mahasiswa, termasuk juga bagi konteks riil masyarakat, jadi bukan evaluasi “tekstual” yang hasilnya tidak signifikan dalam membangun pengetahuan diri pribadi dan juga tidak berguna bagi konteks riil masyarakat. Di sinilah proses dan hasil evaluasi tersebut betul-betul bermakna bagi diri pribadi mahasiswa dan juga konteks sosial riil masyarakat. Semoga!

Berikut beberapa jenis evaluasi yang ditawarkan pada mahasiswa, selain itu silakan mahasiswa mengusulkan jenis evaluasi lainnya.

Pertama, membuat essei. Karangan essei berupaya untuk mengulas secara kritis topik bahasan tertentu tanpa disertai sistematika yang kaku seperti dalam membuat makalah dan paper ilmiah. Karangan essei ulasannya bersifat deskriptif (menjelaskan) secara kritis dengan memadukan antara gagasan-gagasan atau pandangan konseptual dan realitas yang terjadi. Selain itu ulasannya juga lebih fleksibel. Dilihat dari panjang karangan, maka essei lebih panjang ketimbang artikel untuk media massa, namun tata bahasanya lebih kurang sama, yakni bahasa populer yang menarik dan enak dibaca oleh pembaca awam/umum. Tidak menggunakan bahasa ilmiah akademik yang lebih ditujukan untuk lingkungan pembaca dari kalangan akademisi saja.

Pada perkuliahan Kawasan Teknologi Pendidikan, tema-tema yang dapat diangkat dalam membuat essei antara lain tentang: (1) problem praktik pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode dan media tertentu; (2) problem dalam pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia; (3) ulasan kritis pergeseran paradigma pembelajaran dari mengendalikan (controling) menuju memfasilitasi (facilitating); (4) ulasan kritis dimensi etika (ethical practice) dan ketepatan (appropriate) dalam praktik pembelajaran di kelas, sekolah dan masyarakat. Tiga bagian utama karangan essei adalah: (1) pendahuluan; (2) ulasan inti; dan (3) simpulan. Contoh draft essei sebagai berikut.

1. Judul: Facebook dalam Praktik Pembelajaran.
2. Demam facebook di kalangan anak-anak muda. Menceritakan tentang demam facebook di kalangan anak-anak muda, termasuk usia sekolah dan mahasiswa. Diulas mengenai apa yang dilakukan melalui facebook tersebut, tujuan menggunakan facebook, budaya yang berkembang di kalangan anak muda berkaitan dengan hadirnya facebook.
3. Karakteristik facebook. Mengulas karakteristik facebook yang berjejaring, sosial, saling terhubung, selain itu juga muncul kultur berbagi (sharing) informasi dan berkomunitas (coomunity), hal-hal yang bersifat privat bisa menjadi milik publik dan tersebar luas, dan lainnya.
4. Masalah yang timbul di sekitar penggunaan facebook. Dalam banyak kasus, facebook justru menjadikan seseorang kecanduan menggunakannya hingga melupakan tugas utama bekerja—bagi karyawan—dan belajar—bagi siswa dan mahasiswa. Banyak pula kasus kejahatan dan tindak kekerasan terjadi dengan diperantarai oleh komunikasi via facebook.
5. Potensi facebook sebagai media pembelajaran. Mengulas potensi facebook sebagai media pembelajaran dengan menggunakan metode tertentu, misalnya dengan diskusi online baik synchronous (saat itu juga) melalui chating dan asynchronous (tidak saat itu juga) melalui catatan (notes) dan status di facebook.

Pada perkuliahan matakuliah Sistem Pendidikan Nasional (SPN) juga sama, yang berbeda hanya tema yang diangkat dalam membuat karangan essei saja. Ketika karangan essei sudah selesai dan diserahkan pada dosen, kalau belum bagus betul maka akan mendapat saran dan koreksi, setelah itu mahasiswa kembali memperbaiki essei yang telah ia buat tersebut. Minimal 5 halaman A4 spasi 1 times new roman, sekitar 2.500 kata atau 17.000 karakter tanpa spasi. Silakan Klik di sini untuk mengunduh satu contoh essei pendidikan.

Kedua, membuat cerita pendek. Karangan cerita pendek (cerpen) merupakan jenis tulisan fiksi yang menceritakan tentang peristiwa tertentu. Sebagai sebuah cerita tentu gaya bahasanya adalah gaya bertutur yang mengalir (naratif), imajinatif, penuh nilai, sarat makna. Dengan demikian, karena membuat karangan essei di sini ditujukan untuk menyampaikan pesan pengetahuan, nilai-nilai dan ideologi tertentu, maka gaya (genre) cerita yang dibuat hendaklah yang bersifat realis, bukan yang abstrak, absurd dan terlalu filosofis. Hal tersebut dilakukan agar mudah dipahami oleh pembaca awam dan juga agar dapat dilihat secara jelas tema pendidikan yang diangkat.

Beberapa tema yang secara lebih spesifik dapat diangkat antara lain untuk matakuliah Sistem Pendidikan Nasional (SPN) adalah: (1) problem pendidikan yang menimpa rakyat kecil; (2) mahalnya biaya pendidikan; (3) cerita mengenai pendidikan alternatif dan non-formal dan lainnya. Sebenarnya banyak sekali cerpen yang mengandung nilai-nilai dan pengetahuan tentang pendidikan walaupun cerpen tersebut tidak secara langsung berkisah tentang pendidikan dan dapat diacu sebagai contoh cerpen yang baik.  Minimal 2 halaman A4 spasi 1 times new roman, sekitar 1000 kata atau 7000 karakter tanpa spasi (Silakan Klik di sini untuk mengunduh contoh cerpen bertema pendidikan, Ikan Kaleng, Eko Triono, 15 Mei 2011).

Ketiga, membuat analisis buku. Analisis buku dibuat dengan terlebih dulu membaca tuntas minimal 3 (tiga) buah buku dan kemudian mengulasnya secara kritis. Formatnya hampir sama dengan membuat karya essei dan resensi buku, hanya saja kalau resensi hanya untuk satu buku, tapi kalau analisis buku di sini minimal tiga buku. Minimal 5 halaman A4 spasi 1 times new roman, sekitar 2.500 kata atau 17.000 karakter tanpa spasi.

Perpustakaan

Substansi yang diulas dalam analisis buku antara lain adalah: (1) isi buku tentang apa; (2) kelebihan dan kekurangan buku; (3) gaya penulisan dan bahasanya; (4) relevansi buku dengan kehidupan dan praktik sosial riil; (5) tentang penulis dan jejak intelektualnya.

Keempat, mendesain proses pembelajaran dengan metode dan media. Tugas ini berupa mendesain proses pembelajaran dengan menggunakan metode dan media tertentu. Logika dasar yang dapat digunakan dalam desain tersebut dapat dari ADDIE atau yang lainnya. Konteks proses pembelajarannya harus jelas, yakni: (1) untuk matapelajaran apa, kelas berapa, semester berapa; (2) kira-kira di sekolah daerah mana (kota, desa atau lainnya); dan (3) latar psiko-sosial siswa.

Kalau mengikuti logika dasar ADDIE, maka prosesnya dimulai dari:

1. analysis (analisis tujuan pembelajaran, target pembelajaran (kognitif, afektif, psikomotorik, konatif), keunikan siswa, level intelektual siswa, konteks dan sumber belajar yang tersedia);
2. design (menerjemahkan tujuan pembelajaran dalam unit-unit materi yang akan dipelajari [silabus], menentukan waktu pembelajaran sesuai dengan materi yang akan dipelajari, membagi proses pembelajaran dalam tahap-tahap tertentu, merumuskan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, mendesain konsep evaluasi yang akan dilakukan;
3. development (mengembangkan metode pembelajaran dan memproduksi media pembelajaran sesuai dengan hasil ‘analisis’ dan ‘desain’ sebelumnya serta melengkapinya dengan sarana pendukung tertentu), kalau metode dan media tersebut ditujukan untuk lingkup yang lebih luas, maka pada proses ‘development’ ini termasuk melakukan try out yang nantinya akan direvisi, diperbaiki dan diproduksi dalam jumlah dan lingkup yang lebih luas);
4. implementation (mengimplementasikan dalam praksis pembelajaran); dan
5. evaluation (mengevaluasi media, metode dan implementasinya).

Kalau menggunakan logika yang terbalik dari ADDIE dalam mendesain metode dan media, dan juga berkebalikan dari logika dasar ASSURE (Analyze learners, State objectives, Select media and materials, Utilize media and materials, Require learner participation dan Evaluate and revise) dalam menentukan/memilih dan menggunakan media yang sudah ada (by utilization), yakni yang dimulai dari media yang sudah ada, maka dapat dimulai dengan:

1)      Membawa media. Membawa sebuah media, bisa berupa (a) berita di koran; (b) cerita pendek; (c) novel; (d) klip lagu; (e) film; (f) gambar dan/atau foto; (g) puisi/sajak dan lainnya.  

2)      Menganalisis dan menentukan. Dianalisis media tersebut tepat digunakan untuk praktik pembelajaran apa, caranya adalah dengan melihat (a) nilai-nilai; (b) budaya; (c) pengetahuan yang secara eksplisit dan implisit terkandung dalam media tersebut. Setelah diketahui kandungan nilai-nilai, budaya dan pengetahuannya, kemudian dikontekstualisasikan dengan kurikulum yang dibelajarkan di sekolah-sekolah, sehingga akan dapat diketahui media tersebut tepat untuk siswa kelas berapa, matapelajaran apa dan seterusnya.  

3)      Merumuskan konsep dan praksis pembelajarannya. Di sini dirumuskan konsep dan rencana praksis pembelajaran nya, yakni mulai dari (misal contohnya adalah media klip lagu sebagai berikut):

• Membawa klip lagu ke dalam kelas, kemudian memutarnya. Setelah itu siswa diminta untuk bersama-sama menyanyikan lagu terebut, dan memberi kesempatan pada siswa yang paling bagus suaranya atau kemampuannya menyanyi untuk menyanyikan lagu tersebut di depan kelas.
• Guru bertanya pada siswa: bagaimana pendapatmu tentang lagu tersebut? Bagus tidak lagu tersebut? Bagian mana yang paling berkesan menurutmu? Apa alasannya?
• Guru mengajak siswa untuk memahami teks dan konteks lagu tersebut dengan bertanya: Apa pesan dari lagu tersebut menurutmu? Kemudian dianalisis syair lagunya, siapa penciptanya, penyanyinya, dan menafsirkan kira-kira maksud dan tujuannya apa? Siswa diajak untuk memahami apakah kondisi sekarang masih mencerminkan seperti yang terdapat dalam lagu tersebut? Apa alasannya? Lalu apa yang dapat dan harus dilakukan?
• Guru meminta siswa menceritakan pengalaman personalnya berkaitan dengan nilai-nilai dan pengetahuan yang disampaikan lewat lagu tersebut? Lalu refleksi apa kira-kira yang dapat dilakukan.
• Guru memberi tugas bagi siswa untuk mencari lagu serupa yang memuat nilai-nilai tertentu tadi, kemudian lagu tersebut dianalisis singkat dalam bentuk essei pendek dan dinyanyikan di depan kelas. Tugas dilaksanakan secara berkelompok.

4)      Mengimplementasikannya. Implementasi di kelas.

5)      Mengevaluasinya. Evaluasi mengenai ketepatan media tersebut digunakan dalam pembelajaran dilihat dari ketertarikan siswa, keterlibatan dan partisipasi ssiwa dalam praktik pembelajaran, juga dilihat dari keberanian mengungkapkan pendapat dan analisis terhadap lagu yang ditugaskan pada mereka dalam bentuk essei pendek.

Kelima, membuat lagu. Dalam membuat lagu silakan untuk menciptakan lirik dan syair tentang pendidikan yang bagus dan enak untuk dinikmati bersama. Pilihan membuat lagu ini hanya untuk matakuliah Sistem Pendidikan Nasional (SPN), sedangkan untuk Kawasan Teknologi Pendidikan tidak, karena memang relatif agak susah untuk berkreasi lagu dengan tema tentang TP. Lebih lanjut tema-tema yang bisa diangkat dalam mengarang sebuah lagu dapat mengambil tema sebagaimana pada karangan essei dan cerpen, sedangkan contoh-contoh lagu yang bertemakan pendidikan dapat disimak pada lagu-lagunya Iwan Fals misalnya. Karena tema yang diambil adalah pendidikan, maka selayaknya yang diangkat adalah tentang permasalahan pendidikan yang terjadi di masyarakat. Durasi lagu lebih kurang 5 (lima) menit.

Penilaiannya dilakukan dalam bentuk perkembangan yang berkelanjutan. Jadi mahasiswa yang memilih untuk mencipta lagu akan menyanyikan lagu ciptaannya di depan kelas, tentu dengan diiringi oleh musik yang ia bawakan sendiri. Kemudian semua mahasiswa memberikan apresiasi dan penilaian serta saran-saran lebih lanjut.

Keenam, evaluasi lisan (verbal). Mahasiswa silakan mendaftar bagi yang ingin ujian lisan. Pada tanggal yang telah ditentukan oleh panitian UAS nanti akan dipanggil secara bergiliran tiga-tiga ke dalam ruangan. Kemudian seorang mahasiswa mempresentasikan sebuah materi sesuai dengan yang telah dipelajari selama kuliah kira-kira 5 (lima) menit, kemudian dosen akan memberi pertanyaan berdasarkan pada apa yang telah disampaikan tadi. Begitu juga dengan mahasiswa lain selanjutnya. Penilaiannya dinegosiasikan antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa ditanya: kira-kira dengan kemampuan menjawab pertanyaan dan kualitas presentasi tersebut ia layak diberi nilai berapa? Dosen dengan pertimbangan kualitas jawaban dan presentasi juga memberikan nilai tersendiri. Kalau mahasiswa merasa berhak mendapat nilai lebih, maka ia harus berargumen apa alasannya, kalau merasa jawabannya tepat maka ia harus berargumen lebih lanjut, kalau alasan tidak tepat, maka ia tidak berhak mendapat nilai lebih.

Ketujuh, beberapa mahasiswa usul membuat poster, komik, dan lainnya. Silakan membuat lagu, poster, komik dan sejenisnya. Bentuk komik atau poster lebih ditekankan pada substansi nilai-nilai dan pengetahuan yang dikandung di dalamnya, juga kemenarikan visualnya. Sebagai sebuah penugasan akhir perkuliahan, maka hasil jadi dalam bentuk poster tersebut dibawa ke kelas kemudian dipresentasikan secara singkat, mahasiswa yang lain lain menanggapi dan kemudian mengapresiasinya dengan memberikan nilai yang layak dan tepat. Kalau mahasiswa yang membuat poster atau komik terlalu banyak, maka proses penilaian dilakukan dengan berhadap-hadapan langsung dengan dosen, termasuk presentasi singkat, pertanyaan, dan “negosiasi” penilaian.

Panduan penulisan essei.

Berikut panduan penulisan ilmiah yang digunakan dalam perkuliahan yang saya ampu. Di sini karena penugasannya hanya berupa essei yang berkaitan dengan keterampilan menulis ilmiah, maka panduan ini hanya secara ringkas saja tentang dasar-dasar menulis.

1.    Ketika menulis pendapat atau informasi yang berasal dari sumber tertentu (mengutip) maka harus ditulis secara jelas sumbernya tersebut.

a)      Kutipan langsung, misal: Yusufhadi Miarso (2007: 34) menyatakan, “Penelitian dalam bidang teknologi pendidikan sudah seharusnya banyak menggunakan paradigma dan pendekatan kualitatif ketimbang kuantitatif”.

b)      Kutipan tidak langsung, misal: Penelitian dalam bidang teknologi pendidikan sudah seharusnya banyak menggunakan paradigma dan pendekatan kualitatif ketimbang kuantitatif (Yusufhadi Miarso, 2007: 34).

c)       Kutipan dari buku atau jurnal yang ditulis oleh dua orang, misal dalam kutipan langsung: Menanggapi masalah tersebut, Darmaningtyas dan Edi Subkhan (2009: 134) menyatakan, “konsep dan pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak adil dan tidak pro-rakyat”.

d)      Kutipan dari buku atau jurnal yang ditulis oleh dua orang, misal dalam kutipan tidak langsung: Konsep dan pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak adil dan tidak pro-rakyat (Darmaningtyas dan Edi Subkhan, 2009: 134).

e)      Kutipan dari buku atau jurnal yang ditulis oleh tiga orang atau lebih, misal dalam kutipan tidak langsung: Pendidikan di Amerika menurut Joe Kinchelo et al. (2009) sampai sekarang tidak hanya masih diskriminatif terhadap kulit berwarna, tetapi juga terhadap pemeluk agama Islam yang mendapat stigma negatif akibat aksi 9/11.

f)       Kutipan dari buku atau jurnal yang ditulis oleh tiga orang atau lebih, misal dalam kutipan langsung: “Pendidikan di Amerika sampai sekarang tidak hanya masih diskriminatif terhadap kulit berwarna, tetapi juga terhadap pemeluk agama Islam yang mendapat stigma negatif akibat aksi 9/11” (Joe Kincheloe et al. 2009).

g)      Kutipan berita dari koran cukup ditulis nama koran lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun terbitnya, nama koran dicetak miring, misal: Sejak reformasi bergulir, kesadaran terhadap sejarah dan budaya yang melandasari keberadaan bangsa ini kian meluntur. Lebih-lebih di kalangan pelajar dna anak muda pada umumnya (Kompas, 14/12/2011).

h)      Kutipan dari internet dalam paragraf ditulis alamat website dan tahun diunggahnya informasi yang dikutip tersebut, misal: Berkat kerja keras yang telah dirintis oleh Universitas Terbuka (UT) akhirnya meraih 21 sertifikat ISO 9001:2000 (http://www.tempointeraktif.com/, 2008).

2.    Daftar pustaka ditulis lengkap dari nama penulis, tahun, judul, kota terbit dan penerbit.

a)    Dari buku, contoh: Miarso, Yusufhadi. (2007). Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

b)   Dari buku dengan penulis dua orang, contoh: Loveless, Avril & Viv Ellis (eds.). (2000). ICT, Pedagogy and the Curriculum: Subject to Change. London & New York: RoutledgeFalmer.

c)    Dari buku dengan penulis tiga orang atau lebih, contoh: Darmaningtyas, et al. (2009). Tirani Kapital dalam Pendidikan: Menolak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Jakarta: Yashiba.

d)   Dari jurnal dengan penulis hanya satu orang, contoh: Apple, Michael. “Creating Difference: Neo-Liberalism, Neo-Concervatism and the Politics of Educational Reform” Educational Policy, Vol. 18, No. 1, January-March, 2004, pp. 12-44.

e)   Dari artikel di koran, contoh: Joesoef, Daoed. (2011). “Pendidikan di Zaman Edan” Kompas. Jakarta: 18 Agustus.

f)     Dari berita di koran, contoh: Kompas. (2011). “Kesadaran Sejarah dan Budaya Meluntur” Kompas. Jakarta: 14 Desember.

g)    Tempo Interaktif. (2008). “Universitas Terbuka Raih 21 ISO 9001:2000” diunduh pada 17 Januari 2011 dari (http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/09/26/brk,20080926-137606,id.html).

Selain untuk pemahaman yang mendalam terhadap pengetahuan dan nilai-nilai yang dibelajarkan dalam perkuliahan, tujuan lain yang dituju adalah terasahnya kemampuan berbahasa, berpikir kritis, analitis, logis, sistematis, juga terasah nalar apresiasi seni dan budaya mereka, dan seterusnya.

Belajar, belajar dan belajar....

Dari beberapa jenis tugas tersebut orientasi dan tujuannya dapat diidentifikasi sebagai berikut; (1) pilihan tugas karangan essei adalah untuk mewadahi mahasiswa yang ingin memperdalam dan mempertajam analisis dan pemahaman teorinya melalui tulisan populer; (2) pilihan tugas desain metode dan media dalam matakuliah Kawasan Teknologi Pendidikan untuk mewadahi mahasiswa yang memang cenderung ingin melihat hasil praktis dari pengetahuan teoretik yang telah ia pelajari di kelas; (3) pilihan tugas membuat cerita fiksi untuk mewadahi kreasi mahasiswa yang kuat imajinasinya dan juga membelajarkan tentang kemampuan berbahasa, yakni dalam olah bahasa tulis yang menarik; (4) pilihan tugas membuat  analisis buku juga untuk mewadahi mahasiswa yang ingin memperkuat analisis dan daya baca terhadap bacaan ilmiah akademik dengan sekaligus meningkatkan kemampuan menulis kiritis; (5) pilihan tugas membuat lagu untuk mengakomodasi mahasiswa yang memang kuat daya imajinasi dan estetika melalui musik (musical) dan juga berkeinginan untuk mengasah ranah imajinasi dan estetika musikal mereka; (6) pilihan tugas ujian lisan ditujukan untuk mewadahi mahasiswa yang kuat kemampuan berbahasa verbalnya (lisan); dan (7) pilihan tugas membuat poster dan komik untuk mewadahi mahasiswa yang kuat imajinasi kreatifnya dalam seni visual, khusus dalam komik tentu ditambah dengan imajinasi mengarang cerita yang menarik.

Ini adalah bentuk eksperimen awal dalam melakukan evaluasi dan penilaian di kelas agar menjadikan praktik pembelajaran dan pendidikan bermakna, berguna, bermanfaat, tidak sekadar formalitas mengikuti perkuliahan yang ditujukan untuk mendapat selembar ijazah saja. Dengan mahasiswa keseluruhan berjumlah 100 orang lebih, satu kelas 50-an mahasiswa (kelas besar) mari kita lihat bagaimana hasilnya.

Edi Subkhan, …..

1. Menurut Anda apakah peningkatan mutu guru lewat sertifikasi (lewat portofolio & PLPG) yang telah berjalan saat ini cukup efektif sebagai alat peningkatan profesionalisme guru?

Jawab: Pertama, pertanyaan Anda ambigu, karena dengan menggunakan kata “peningkatan” tersebut seolah-olah menyatakan bahwa program sertifikasi memang telah meningkatkan mutu guru. Kedua, perlu diperjelas konsep “efektif” yang Anda maksud, apa maksud efektif tersebut? Apakah efektif dalam arti pragmatis, yakni meminimalkan aktivitas untuk dapat menghasilkan target, capaian dan tujuan maksimal, atau apa? Ketiga, perlu diperjelas juga arti “profesionalisme” guru tersebut, apakah seperti yang sering dilakukan oleh khalayak ramai, yakni menyamakan profesionalisme dengan kualitas, kemampuan, dan kondisi yang baik, atau bagaimana? Keempat, saya secara personal belum pernah melakukan penelitian secara khusus mengenai “efektivitas” ini (satu hal yang saya ketahui: tema penelitian efektivitas ini banyak dilakukan di kampus-kampus pendidikan dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi yang akhirnya hanya akan menghasilkan kesimpulan efektif atau tidak sebuah program tertentu dari nalar positivistic), pun saya tidak tertarik untuk melakukannya karena tidak akan menghasilkan riset yang mendalam untuk memahami dan mengidentifikasi praksis pendidikan. Oleh karenanya, saya tidak dapat menjawab secara tepat apa yang dimaksud sebagai efektif atau tidaknya dari program PLPG tersebut. Namun saya akan coba artikulasikan dalam istilah yang berbeda.

Kita mesti paham dulu apa itu PLPG dan kemudian melihatnya dari sisi dasar konseptual, operasional dan imbasnya terhadap guru dan sekolah. Sekali lagi saya tidak punya dokumen PLPG, namun saya dapat memberikan acuan teoretisnya, bahwa kalau yang dituju adalah profesionalisme guru, maka konsep PLPG juga harus dapat memenuhi tujuan profesionalisme guru tersebut. Kalau rujukan PLPG adalah standar kompetensi guru, ada standar pedagogi, standar kepribadian dan sejenisnya itu, maka bisa jadi PLPG cukup dapat membekali guru untuk menjadi professional. Namun pertanyaan besarnya adalah: apakah cukup guru menjadi professional? Tepat atau tidak guru menjadi professional? Kalau Anda menjawab “iya”, maka Anda berada pada posisi yang bersebarangan dengan saya yang mengatakan “tidak”.

Mengapa? Karena bagi saya yang lebih penting dari profesionalitas dan profesionalisme adalah kualitas guru itu sendiri, kualitas tentu di sini dalam arti kualitas yang bagus berupa penguasaan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai, konstruksi kultural yang ia bawa dan sejenisnya. Kualitas tidak ada hubungannya dengan professional, itu sudah beda bahasan. “Professional” adalah kata sifat dari “profesi” yang artinya secara ringkas adalah “pekerjaan” (kalau dikaji dari akar katanya, “profession” dari kata “profess” yang artinya “menunjukkan pada publik”), jadi: professional adalah bersifat pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Pekerjaan adalah aktivitas yang tujuannya untuk menghasilkan produk atau mencapai tujuan tertentu, dan dari aktivitas itulah seseorang yang melakukannya mendapatkan bayaran. Dengan demikian, kerja professional adalah kerja untuk mendapatkan untung profit (profitable), contoh sederhana: petinju professional bertinju untuk mendapat upah yang sepadan dari apa yang ia lakukan, petinju amatir bertinju untuk mengharumkan nama bangsa.

Jadi, kalau guru disebut professional, maka artinya guru tersebut bekerja untuk mendapatkan upah atau bayaran, sah-sah saja anggapan seperti itu, terlebih dalam alam pikir neoliberal, namun sekali lagi dengan demikian professional tidak ada hubungannya dengan kualitas dan kemampuan diri seseorang guru tersebut. Orang yang bekerja untuk mendapatkan upah (yang disebut sebagai professional) bisa jadi kemampuannya bagus atau tidak, becus atau tidak becus, pintar atau bodoh. Nah, pemahaman awam yang digunakan dan bahkan menjadi rezim baru kebenaran sekarang menyamakan professional dengan kualitas yang bagus. Apa sebenarnya yang terjadi? Tiada lain ini adalah membangun makna dan nilai baru dengan dasar ideologi kapitalisme, bahwa cukup dengan memenuhi indicator sebagai pekerja (baca: professional), maka seseorang tersbut dapat dikatakan sebagai berkualitas. Cukup dengan memenuhi tugas-tugas yang diemban oleh seorang pekerja berdasarkan spesialisasi kerjanya maka ia dapat disebut sebagai berkualitas, padahal lebih tepat disebut sebagai professional saja—yang tidak otomatis disebut sebagai berkualitas dan berkemampuan bagus.

Edward Said dalam bukunya Representations of the Intellectual menegaskan bahwa para intelektual (termasuk guru dalam hal ini) haruslah menjadi amatir, bukan professional. Amatir (amateurs) dari kata “amor” yang artinya cinta. Walau sama-sama dilekatkan pada aktivitas kerja, namun jika seseorang bekerja secara amatir maka ia mendasarkan aktivitas kerjanya pada rasa cinta, pengabdian dan ketulusan, jika mendasarkan pada profesionalisme maka ia mendasarkan pada spesialisasi kerja ala modernitas dan kapitalisme serta hasrat untuk mendapat upah yang layak.

Oleh karena itu, ketika ditanyakan apakah PLPG cukup memberikan bekal profesionalisme, ya saya kira cukup walau saya tidak punya datanya, namun jika ditanyakan apakah PLPG cukup memberikan bekal untuk menjadi guru yang berkualitas bagus, saya bisa jawab: tidak cukup! Guru yang berkualitas bagus menurut Henry Giroux adalah seorang intelektual transformatif, mereka ini beraktivitas kerja tidak didasari hasrat spesialisasi kerja dan profit, melainkan didasari oleh kesadaran kritis untuk perubahan sosial, kecintaan pada manusia dan aktivitas pedagogi dan seterusnya dan seterusnya.

2. Bagaimana Anda melihat flowup pemerintah terhadap guru yang telah lulus sertifikasi?

Jawab: Sejauh yang dapat kita lihat secara umum, tindak lanjut dari program sertifikasi ya guru mendapat tunjangan profesi, itu saja. Klo bicara soal kualitas guru tentu itu soal lain, program sertifikasi itu jelas tidak dapat meningkatkan kualitas guru menjadi lebih baik dalam pemahaman dan praksis pedagogi mereka di kelas. Karena sertifikasi khan sekadar bentuk pengakuan secara formal bahwa guru bersangkutan telah memenuhi indicator-indikator tertentu yang dibuktikan dengan dokumen portofolio dan sejenisnya, ya sudah cukup di situ saja. Kalau mau meningkatkan kualitas ya guru diberi pelatihan, pendalaman materi pelajaran, up date pengetahuan baru berkaitan dengan subjek pelajaran yang ia ampu dan pengetahuan pendidikan kontemporer serta pendampingan intensif dari para intelektual kepada para guru. Tampaknya pemerintah melalui Kemdiknas, dinas pendidikan di daerah, LPMP dan LPTK belum mengarah pada upaya-upaya tersebut. Sekarang yang ada ya MGMP, tapi juga agaknya tidak terdapat proses yang mengarah pada pemberdayaan MGMP untuk meningkatkan intelektualitas guru berkaitan dengan program sertifikasi mereka.

3. Apa asumsi Anda terkait alasan mendasar pemerintah mencanangakan PPG (upaya mempercepat sertifikasi atau peningkatan profesionalisme)?

Jawab: PPG ada dua, dalam jabatan dan prajabatan. Semuanya agaknya dimotivasi oleh hasrat untuk meningkatkan kemampuan guru sebagai pekerja yang dapat memenuhi indicator-indikator kinerja (performance) tertentu. Kalau dikaitkan dengan sertifikasi rasanya kok tidak ada hubungannya, karena sertifikasi tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas guru, sedangkan PPG ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru yang disamakan dengan peningkatan kualitas guru.

Nah, dari dua program PPG tersebut saya menganggap bermasalah, atau kalaupun diterima ya dengan catatan kritis. Pertama adalah PPG Prajabatan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas calon guru. Apa kampus LPTK selama ini kurang membekali mahasiswanya untuk jadi guru berkualitas? Kalau iya jawabannya dan itu yang jadi alasan digagasnya PPG Prajabatan, maka yang harus diperbaiki adalah desain konseptual dan praksis perkuliahan di kampus, bukannya membuat program baru. Dengan adanya PPG Prajabatan mahasiswa program S1 kependidikan harus keluar duit lagi untuk ikut program tersebut, ini artinya PPG tidak efisien dari segi waktu dan finansial. Selain itu apa yang diberikan di PPG Prajabatan juga tidak beda dengan apa yang diberikan di kampus kependidikan. Pertanyaan saya, loh buat apa mengulang kuliah lagi? Ini jelas mubazir—untuk tidak mengatakan “tidak efektif”. Kalau mereka para konseptor PPG Prajabatan menyatakan “ada bedanya”, saya sampai sekarang belum tahu apa bedanya, tapi dari draft panduan PPG Prajabatan jelas tidak ada bedanya. Kalaupun dicari-cari “kebaikan” adari PPG, ya kampus penyelenggara akan mendapatkan untung profit, karena mereka akan menerima mahasiswa PPG Prajabatan selama satu tahun berkuliah di situ. Inilah proyek besar pendidikan di Indonesia hehe…

Sementara itu ada PPG dalam jabatan, yakni yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru yang sudah bekerja sebagai guru. Secara pribadi saya mengatakan ya memang perlu tapi bentuknya bukan dalam bentuk kuliah satu tahun seperti PPG Prajabatan, melainkan pelatihan dan pendampingan intensif dan sejenisnya, itu saja. Tapi sebagaimana saya katakan di depan bahwa tidak cukup guru menjadi professional, yang harus dilakukan adalah guru harus menjadi intelektual, berkualitas bagus dan seterusnya. Jadi, PPG dalam jabatan tidak cukup untuk program meningkatkan kualitas dan intelektualitas guru sekarang.

4. Perlu atau tidak kah pendidikan profesi untuk pendidik (guru dan dosen)? Apa alasannya?

Guru GTT Demo

Jawab: tidak perlu, karena guru dan dosen sudah bekerja, dengan kata lain sudah memiliki profesi, untuk apa dididik lagi untuk menjadi pekerja atau profesional? Kalau yang dimaksud pendidikan profesi untuk menjadikan guru dan dosen menjadi profesi, loh bukankah sekarang guru dan dosen juga sudah sebuah profesi? Kalaupun yang dimaksud pendidikan profesi tersebut adalah cara untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas guru dan dosen, maka seperti argument saya di depan, bentuknya mesti jelas, yakni pendampingan dan pelatihan intensif untuk guru, pemberdayaan MGMP dan sejenisnya (untuk PPG dalam jabatan), sedangkan yang PPG Prajabatan sama sekali tidak relevan, tidak efektif dan efisien dari sisi biaya, dan dasar epistemology dan empirisnya gak kuat (lihat argument saya di depan).

Untuk dosen lebih-lebih lagi buat apa? Dosen untuk menjadi berkualitas ya cukup mengaktifkan diskusi intelektual, melakukan penelitian, banyak membaca, melakukan pengadian masyarakat, dan studi lanjut. Mereka yang masih S1 harus studi S2, yang S2 studi lagi untuk S3, yang S3 bisa berupaya jadi professor atau mengambil post-doctoral di banyak kampus di luar (untuk di Indonesia aktivitas belajar post-doctoral agaknya belum familiar). Saya pikir pemerintah jangan lebay deh membuat gagasan yang maunya biar jadi trend, jadi brand, sebuah penanda keberhasilan ide dan program pendidikan di bawah periode menteri tertentu, tapi jelas mubazir dan konyol idenya. 

5. (Jika Perlu) Bagaimana konsep itu (PPG) yang harus disusun? (Jika tidak) Bagaimana alternatif peningkatan mutu pendidikan yang tepat -dipandang dari segi gurunya- mengingat dalam tataran global pendidikan kita tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya?

Jawab: Masalahnya tidak sesimpel dijawab perlu atau tidak PPG. Tentu tidak adil juga kalau memang di masyarakat kita, misal ada mahasiswa yang non-kependidikan mendadak di tengah atau akhr perkuliahannya dia menjadi sadar dan terbentuk niatnya bahwa menjadi guru adalah tugas mulia, dan dorongan itu menjadikan ia berniat sungguh-sungguh jadi guru. Secara factual banyak juga para pendidik yang bagus di masyarakat latar belakangnya justru bukan berasal dari kampus-kampus kependidikan, namun karena mereka serius secara mandiri membaca dan terjun dalam aktivitas pendidikan, maka mereka justru membangun pengtahuan pedagoginya sendiri menjadi lebih baik berbasis pada pengalaman riil. Oleh karena itu PPG Prajabatan boleh ada namun dengan catatan: bahwa mahasiswa S1 kependidkan tidak ikut dalam program tersebut.

Pihak yang boleh ikut PPG Prajabatan adalah mereka yang lulusan kampus non-kependidikan, catatan kritisnya adalah: harus diseleksi ketat, mulai dari niat tulusnya, apakah hanya untuk asal bekerja dapat duit (niat profesi), atau niatnya untuk mengabdikan diri dalam aktivitas pendidikan (niat amatir)? Kalau niatnya adalah yang pertama, maka harus ditolak untuk masuk PPG Prajabatan. Soal niat ini pun sebenarnya juga masalah tersendiri di kampus kependidikan, karena faktanya di kampus kependidikan juga banyak mahasiswanya yang tidak berniat jadi guru, jadi ia kuliah asal mendapat aktivitas pasca SMA/SMK/MA saja, asal mendapat ijazah untuk bekerja. Jadi, niatnya adalah adalah sekadar bekerja dapat duit, selesai. Bagi saya pribadi mereka yang sperti itu tidak layak menjadi guru yang berkualitas. Mereka mestinya bekerja di sector yang memang tujuannya untuk mendapat profit langsung, misal di dunia industri, wirausaha, pertanian dan sejenisnya.

Nah, dengan adanya seleksi ketat tersebut, maka mereka para mahasiswa lulusan program non-kependidikan yang bisa diterima adalah para pilihan calon guru, kualitasnya juga pasti diharapkan menjadi lebih baik. Di sinilah PPG Prajabatan desainnya mestinya tidak hanya satu tahun, itu khan seperti kursus singkat saja. Idealnya dengan tujuan untuk membekali dasar teoretik pedagogi, metodologi pembelajaran, manajemen sekolah, teori kurikulum, pengembangan kurikulum, sosiologi pendidikan, filosofi pendidikan dan lainnya butuh waktu 2 sampai 3 tahun termasuk praktik pembelajaran di lapangan (PPL). Jadi tidak sebagaimana desain PPG Prajabatan yang ada dalam draft sekarang, cuma 1 tahun, jadi sperti kursus singkat menjadi tukang ngajar.

Nah, untuk PPG dalam jabatan sebagaimana saya kemukakan di depan, selain dengan pelatihan dan pendampingan intensif, para guru juga dapat melakukan studi lanjut ke jenjang S2 dan S3. Kenapa tidak? Jadi mereka jelas tidak hanya dapat up date pengetahuan, tapi juga dapat gelar, artinya: secara pragmatis tunjangan kesejahteraan mereka akan naik. Selain itu, kalau program S2 dan S3nya bagus, maka tidak hanya keuntungan pragmatis saja yang didapat guru, melainkan memang betul-betul guru dapat meningkatkan kualitas intelektual dirinya. Tentu kendalanya adalah soal biaya. Namun sejauh yang saya ketahui pemerintah punya alokasi beasiswa untuk keperluan studi lanjut guru tersebut. Justru yang paling rawan adalah seringkali di lapangan, para guru progresif yang berniat studi lanjut sering dihalang-halangi oleh para guru senior namun berpandangan konservatif. Perasaan senioritas (age-ism) dan rasa tidak mau disaingi dan dilangkahi karirnya membuat upaya studi lanjut guru-guru berkualitas jadi terhambat.

Selanjutnya, dari pertanyaan poin ke-5 (lima) tersebut, saya rasa acuan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak selayaknya menurut pada apa yang ada di negara-negara Barat dengan mengatakan “untuk mengejar ketertinggalan kita” dari mereka. Kalau kita mengatakan hal itu, artinya sama saja kita menyatakan bahwa tujuan dan orientasi pendidikan kita sama dengan negara-negara Barat yang ingin kita kejar tersebut, artinya juga: kita ada pada satu track lomba lari yang sama dengan tujuan finish yang sama. Ini artinya kita terjebak pada pola pikir ideologi kompetisi dan juga praktik kompetisi pendidikan dalam konteks kapitalisme global. Mestinya Indonesia—dalam tujuan peningkatan kualitas guru misalnya—punya tujuan sendiri, dalam arti kualitas guru Indonesia konsep idealnya tentu berbeda dengan konsep guru berkualitas di Amerika, Jepang dan lainnya. Memang ada anasir universal yang bisa diambil, tetapi tetap ada anasir lokal, nasional, yang hanya dapat dibangun berdasrkan pada konteks Indonesia. Dengan kata lain, jalur upaya peningkatan kualitas guru kita berbeda dengan negara seperti Amerika dan kawan-kawannya.

Kalau ada pertanyaan: loh kalau acuannya tidak ke negara-negara Barat yang sudah maju lalu apa? Kita akan jalan di tempat dong! Bagi saya itu ketakutan yang berlebihan yang didasari oleh logika kompetisi dan inferioritas diri warisan kolonialisme. Ada logika lain yang harus dibangun, yakni logika solidaritas, kebersamaan, gotong royong, dan membuat target-target personal. Analoginya adalah: kita cukup membuat target-target capaian sendiri, misalnya kita ingin fasih berbahasa Inggris dengan skor TOEFL 550, ya itu target kita sendiri yang kita upayakan untuk kita capai. Tidak ada urusannya harus berkompetisi dengan orang lain yang juga punya target sama atau lebih ari skor TOEFL 550. Kalau pendidikan kita dikatakan tertinggal dalam tataran global, maka perlu dipertanyakan, siapa yang mengatakan hal itu? Apakah pernyataan tersebut mendasarkan pada penilaian PISA, TIMMS, THE, QS, Webometric, OECD dan lainnya? Mengapa tidak membuat target sendiri berdasarkan pada acuan nilai dan ideologi kita sendiri? Memangnya para pakar pendidikan, aktivitas dan praktisi pendidikan yang ada di Indonesia bodoh-bodoh hingga harus membebek pada konsep dan standar penilaian institusi-institusi tersebut? Ataukah sebenarnya kita bisa membuat konsep penilaian sendiri berdasrkan pada acuan nilai dan ideologi kita, hanya saja ternyata pemerintah tidak melihat itu, pemerintah dengan rasa inferioritas warisan nalar dan kultur kolonial tidak percaya diri dan kemudian ngikut arus untuk sukarela didikte, dijajah, dikolonialisasi institusi-institusi tersebut.

Hanya dipisahkan dinding

Dengan begitu, artinya sekali lagi Anda terjebak pada pendiktean penilaian oleh institusi tertentu, yang mereka juga punya standar penilaian sendiri, berdasarkan pada basis ideologi dan nilai tertentu. Standar penilaian PISA dan Ujian Nasional (UN) aja beda, standar THE, QS dan Webometric untuk menilai “ranking” kampus-kampus juga berbeda. Masuk dan mengiyakan penilaian mereka artinya mengiyakan desain tata dunia global yang mereka idealkan untuk diwujudkan, artinya juga mengiyakan konsep nilai dan ideologi yang mendasari penilaian mereka. Di sisi lain dengan demikian imbasnya dari menunduk di bawah penilaian THE dan QS untuk menjadi world class university misalnya artinya semua energy akan dilakukan oleh kampus-kampus untuk mengikuti kompetisi tersebut yang boros duit tapi hasilnya nol untuk rakyat riil. Orientasi tersebut akan memangkas sensitivitas dan daya baca kritis serta keberpihakan kampus-kampus kita pada tujuan transformasi sosial masyarakat riil. Dari kacamata studi post-kolonial, kita punya konteks sendiri, kita punya konteks sosio-historis sendiri, kita punya kedaulatan sendiri untuk menentukan apa yang penting dan prioritas bagi kita sendiri.

Bagi saya, jangan risau dan terlalu berkiblat pada Barat yang ironisnya sampai sekarang masih meneguhkan kultur-kultur kolonialisme di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beda cara pandang, paradigm, ideologi, juga akan berimbas pada beda acuan kualitas dan kebermaknaan. Kalau saya menggunakan dasar pro-rakyat dan keadilan sosial dalam membuat pemeringkatan kampus-kampus dunia, atau membuat perankingan dunia untuk pemerintah yang pro-rakyat dan keadilan sosial, pastinya negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, Brazil yang akan menempati peringkat pertama. Tapi dengan basis ideologi “elitism” dan/atau neoliberalisme, maka kampus-kampus yang dinilai oleh THE, QS, dan Webometric akan menempatkan kampus-kampus di Amerika sebagai unggulan berdasarkan kuantitas publikasi dan mutual relationship mereka dengan dunia industri. Saya pikir kita mesti paham betul praktik neo-kolonialisasi yang dilakukan oleh institusi “negara baru” ini…

6. Menurut Anda, tepatkah jika sertifikasi guru juga dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan guru yang akhir-akhir ini di pandang “rendah” di banding profesi -dokter, arsitek, TNI-  lainnya?

Jawab: tidak tepat. Sertifikasi ya sekadar untuk syarat naik gaji melalui tunjangan profesi saja. Tidak lebih dari itu. Ini khan soal pemahaman dan paradigm berpikir sebenarnya. Guru dipandang rendah dibanding pekerjaan lain sebenarnya ketika dilihat dari prestisenya, nah prestise tersebut dilihat dari kepemilikan harta, benda, kekayaan, intinya adalah soal kesejahteraan yang berpangkal pada besaran gaji guru yang tidak seberapa. Kalau di Finlandia guru adalah pekerjaan yang prestise, kenapa? Ya karena gajinya tinggi, selain itu mereka dapat membawa kredibilitas diri mereka di sekolah dan masyarakat. Dulu konsep guru di Nusantara khan juga begitu, dihormati di padepokan, perguruan dan juga di masyarakat, tapi kemudian bergeser menjadi tidak prestise lagi karena perannya dipersempit hanya di sekolah dan gajinya rendah, bagi mereka calon mahasiswa yang cerdas tapi berpikiran modern (modern diartikan sebagai yang mencita-citakan kesuksesan dalam bentuk materi) tentu tidak akan memilih pekerjaan sebagai guru yang bergaji rendah, akhirnya mereka yang “cerdas” namun karena sejak kecil dibangun kesadaran bahwa ideal orang sukses dan orang modern adalah sebagai dokter, insyur, pengacara dll yang gajinya tinggi dan dihormati orang, maka mereka tidak masuk kampus keguruan, jadilah input LPTK dan eks-LPTK yang menjadi univesitas sekarang rendah.

Pandangan rendah berdasarkan prestise juga patut dipertanyakan, prestise itu khan gengsi, gengsi itu pengertiannya gak jelas, seperti penilaian yang dilakukan oleh anak-anak muda mendasarkan pada konsep keren, cool, gaul dst. Setidaknya acuan nilai dari gengsi, keren dan cool adalah merujuk pada hal-hal yang bersifat fisik-material, keren dan cool dilihat dari tampilan fisik seseorang, pakaian, dandanan rambut, gaya hidup dll, gengsi juga dilihat dari keberpunyaan materi sejenisnya. Pertanyaan saya: apakah tepat menilai guru berdasarkan pada konsep gengsi yang acuannya adalah fisik-material? Tentu tidak tepat karena bidang kerjanya beda, yang diolah adalah manusia, tentu akan beda kalau menggunakan konsep gengsi pada profesi yang memang tujuannya adalah untuk profit, misalnya pengusaha, dll. Pada alam kapitalisme global memang segala jenis profesi atau pekerjaan dalam upaya untuk dinaikkan gengsinya akan dilihat dari upah, bayaran atau gaji yang diterima, semuanya dimaterialkan dan dikuantitatifkan. Inilah yang disebut oleh Giroux sebagai culture of positivism yang sudah merasuk pada nalar pikir masyarakat kapitalisme akhir (the late of capitalism).

Kalau mau ikut-ikutan alur pikir tersebut juga bisa, yakni caranya adalah dengan menaikkan gaji guru. Saya pun sepakat dengan gaji guru naik, tapi beda dasar ideologisnya. Bagi saya, gaji guru harus naik tidak untuk menaikkan gengsi atau prestisenya dan derajatnya dibandingkan pekerjaan lain. Gaji tersebut hanya efek yang niscaya harus diberikan oleh pemerintah dengan jalan memahami dulu bahwa posisi guru memang sudah semestinya sama dengan jenis pekerjaan lain, atau bahkan lebih tinggi. Kalau TNI menjaga negara maka ia digaji tinggi, dokter menyelamatkan nyawa juga digaji tinggi, pengacara menyelamatkan masa depan seseorang dari jerat hukum juga dikasih imbalan tinggi, maka guru sebagai orang yang mengolah dan membangun potensi anak didik, mengarahkan masa depannya, menyiapkan para pemimpin negara, dan memperbaiki karakternya juga harus digaji tinggi. Menaikkan derajat guru dengan demikian pertama adalah melalui merombak cara pikir modernitas dan kapitalis yang menganggap peran guru di sekolah saja. Peran guru harus dikembalikan sebagai guru di masyarakat juga selain di sekolah, di situlah ia sebagai intelektual organik (Gramsci) dan intelektual transformatif (Giroux) dapat dijalankan dengan baik. Ketika guru perannya sudah menjadi penting di masyarakat—dan dalam konteks yang lebih tinggi adalah negara—maka konsekuensinya adalah penghargaan terhadap guru juga harus tinggi, termasuk kesejahteraan, akses terhadap pengetahuan, jaminan kesehatan, keamanan dan lainnya.

7. Boleh dibilang dengan diberlakukannya PPG bagi lulusan LPTK berarti pemerintah menafikkan mutu LPTK sendiri. Bagaimana tanggapan Anda?

Jawab: yang Anda maksud tentu adalah PPG Prajabatan. Ya, saya pikir program tersebut memang melecehkan keberadaan LPTK yang ada. Kalau tujuan PPG Prajabatan adalah untuk meningkatkan kualitas guru dalam kemampuan pedagogisnya—terlebih dulu dengan didasari oleh laporan dari “lapangan” bahwa kualitas mahasiswa lulusan LPTK dan universitas eks-IKIP sekarang tidak lebih baik dari lulusan SPG dulu—maka sudah semestinya yang diperbaiki adalah desain dan praksis perkuliahan di LPTK. Bukan malah membuat program baru yang mubazir dan menyalahi konsep pendidikan dan keguruan serta cenderung merunduk di bawah logika kapitalisme (division of labor and professionalism). Jika dilihat pada draft panduan PPG Prajabatan maka mahasiswa lulusan S1 kependidikan juga wajib ikut PPG tersebut, padahal yang dipelajari di PPG Prajabatan tersebut ada PPL, ada materi ilmu pendidikan, ada subjek palajaran tertentu, nah itu khan sudah dipelajari selama mahasiswa tersebut kuliah S1. Lalu untuk apa ikut PPG Prajabatan ketika materinya sama saja? Kalau materinya beda, bedanya di mana? Kalau ada konsep, materi dan desain belajar yang beda yang tujuannya untuk peningkatan kualitas lulusan, kenapa tidak dimasukkan dalam program S1 saja? Alasannya jelas, dengan PPG Prajabatan mahasiswa yang sudah lulus S1 kependidikan harus keluar duit lagi, memeras tenaga, pikiran dan lainnya lain. Dari itung-itungan ekonomi ini jelas tidak efisien. Yang untung secara ekonomi tentu kampus-kampus yang mendapat kesempatan sebagai penyelenggara PPG Prajabatan, karena uang dari mahasiswa akan mengalir ke kas mereka.

Demo guru bantu

Saya punya cerita analogi yang serupa: dalam kasus UN sekolah-sekolah mewajibkan siswa-siswinya untuk mengikuti Bimbel agar siswa sekolah tersebut lulus UN 100%. Siswa wajib bayar per kepala sekian puluh ribu rupiah. Nah, sekolah bekerjasama dengan Bimbel tersebut, akhirnya sekolah dapat diskon yang bisa berupa potongan harga atau bonus ke dompet guru-guru di sekolah tersebut. Tapi ternyata lewat jalan lain bisa dilakukan dengan cara dan nalar proyek, yakni: guru-guru mendirikan Bimbel sebagai cara mencari duit, Bimbelnya sendiri berkantor di sekolah tersebut, Bimbel itu berfungsi sebagai tim sukses lulus UN 100%, akhirnya yang dapat untung juga guru-guru di sekolah tersebut yang sekaligus sebagai tenaga tutor Bimbelnya. Kasus PPG Prajabatan di kampus-kampus juga agaknya bisa terjadi dengan logika yang sama, tapi semoga saja tidak.

Dengan demikian apakah ini pelecehan atau tidak, ya tergantung dari sudut pandang siapa? Para dosen dan birokrat kampus LPTK mungkin lebh memandang ini menguntungkan dari sisi pemasukan yang akan didapat oleh kampus, persis ketika kampus membuka program baru, ditambah lagi ketika pihak kampus menganggap bahwa untuk menjadi profesi maka guru atau calon guru harus sekolah profesi dulu. Kalau merujuk pada UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 15 dinyatakan bahwa “pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.” Pengertian pendidikan profesi tersebut merujuk pada konsep pendidikan profesi yang dilalui oleh dokter, psikolog, akuntan, advokat dan sejenisnya. Karakternya jelas, yakni spesifikasi, spesialisasi, penyiapan tenaga kerja dengan kemampuan tertentu yang jelas untuk menjalankan aktivitas kerja tertentu yang spesifik dan special. Nah, guru jelas berbeda, bidang garapan guru lebih luas dan lintas-bidang aktivitas, tidak spesifik dan spesialisasi. Guru dalam perspektif pedagogi kritis harus terlibat dalam aktivitas politik untuk transformasi sosial, artinya ia melintas batas bidang pedagogi dan politik, di sisi lain guru juga harus paham dimensi psikologis anak didiknya, di sini juga guru melintas batas bidang pedagogi dan psikologi, dan banyak lagi contohnya. Artinya: salah besar menyamakan guru dengan pekerjaan atau profesi seperti dokter! Oleh karenanya, PPG Prajabatan sebagai sekolah untuk menyiapkan tukang ngajar dengan spesifikasi dan kompentensi professional (karena Cuma satu tahun), yang dibuthkan adalah reformulasi pendidikan keguruan di LPTK untuk membangun pribadi guru lulusannya menjadi intelektual transformatif.

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Semester 1 Rombel 1 & 2 (Drs. Hardjono, M.Pd, Drs. Sutomo, M.Pd, Dr. Nugroho, M.Psi, Edi Subkhan)

Tujuan dipublikasikannya catatan pendek (ringkasan) bahan perkuliahan ini adalah sebagai dokumentasi dan acuan awal bagi mahasiswa yang membacanya. Agar dapat mencari lebih jauh konsep-konsep dasar yang diulas dalam ringkasan ini di banyak sumber belajar (buku, internet, jurnal dll). Ringkasan ini sekadar sebagai panduan ringkas saja, sekaligus memantik rasa ingin tahu dan semangat belajar bersama di kelas. [ini ringkasan tentatif]

Substansi yang diberikan sesuai dengan pertemuan:

1. Perkenalan dan gambaran perkuliahan sistem pendidikan nasional (SPN)

2. Gambaran dasar dan komponen sistem pendidikan nasional di Indonesia

• Tiga komponen utama yang memengaruhi sistem pendidikan nasional, yakni (1) masyarakat; (2) negara; dan (3) pasar. Ketiganya punya kepentingan masing-masing = (1) Negara –> penguatan kekuasaan & status quo; (2) pasar (industri, dunia kerja) –> pasar bebas, akumulasi kapital, profit; dan (3) masyarakat –> kedaulatan rakyat, transformasi sosial.
• Dengan demikian pendidikan tidak netral, penuh kepentingan, dan desain dan sistem pendidikan akan berupaya memenuhinya. Pemenuhannya dapat dilihat dari (1) desain sistem pendidikan; (2) kurikulum; (3) pendekatan metodologis dst.
• Selain itu masing-masing komponen sistem sosial tersebut memiliki “desain” sistem pendidikannya sendiri, yaitu: (1) Negara –> sistem pendidikan formal (akademik, militer, dll); (2) pasar –> formal dan nonformal (wirausaha, prestasi, skill, vokasional); dan (3) masyarakat –> advokasi, pemberdayaan masyarakat.

Tugas mahasiswa:

1.  Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) Paramadina, untuk memenuhi kepentingan siapa? Argumentasiny apa? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan?
2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ditujukan atau didasari oleh kepentingan komponen pihak mana? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan?

3.   Dasar ideologis pendidikan nasional Indonesia

•  Ideologi = pengetahuan tentang ide-ide (definisi Destut de Tracy, Marx, Gramsci, Foucault) (buku Terry Eagleton, ?; Tilaar, ?)… = dua dan/atau tiga besar ideologi –> sosialisme & kapitalisme à Islam (?)

• Pancasila sebagai dasar ideologis bangsa –> penjelasan ideologis sila-sila Pancasia (Negara Paripurna, Yudi Latif, 2011) = ideologi terbuka

• Jejak historis Pancasila –> ditafsir Soekarno (Marxisme-sosialisme) dan Orde Baru (developmentalisme dan militerisme) (terbuka, mixed ideologies, )…

• Pancasila –> UUD 1945 –> UU –> PP dst…

Tujuan: bangsa –> “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dst…

1. Pancasila sebagai dasar ideologis pendidikan nasional –> maka tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara –> masuk di (1) kurikulum, (2) kebijakan, (3) sistem manajemen (sistem)

Tugas mahasiswa: (a) analisis salah satu bentuk/praktik pendidikan di Indonesia, apa kecenderungan ideologisnya? (lihat fenomena pendidikan, kebijakan pendidikan, pertanyakan: tujuannya, siapa yang diuntungkan dan dirugikan, dst).

4.      Dasar sosio-kultural pendidikan nasional Indonesia

• Mengapa mesti melihat dasar sosio-kultural? Karena (1) pendidikan tidak lepas dr konteks sosio-kultural (Ki Hadjar: “pendidikan bagian dari kebudayaan”); (2) pendidikan ditujukan untuk mengolah, merubah kondisi sosio-kultural tsb (pedagogi kritis: “pendidikan untuk transformasi sosial”).
• Realitas sosio-kultural Indonesia –> multicultural (isme)
• Fenomena multikultural berbuah/dimaknai sebagai = (1) kekayaan khazanah; (2) konflik (kelamahan dan kekuatan sekaligus)
• Dijadikan sebagai dasar sistem pendidikan nasional = wujudnya…

• Agama = tradisi, budaya beragam –> tiap agama membuahkan kultur
• Etnis = tiap etnis punya kekhasan budaya sendiri-sendiri, –> bahasa, nilai, tradisi, norma, adat, produk material (bangunan, pakaian dst)
• Kelas sosial = punya kekhasan budaya sendiri (kaya, miskin dst)
• Ideologis = fundamental, moderate, dst…

• Pendidikan berbasis budaya (pendidikan bagian dari kebudayaan
• Pendidikan multikultural (konservatif, liberal, kritis)
• Pendidikan untuk transformasi sosial …

Tugas mahasiswa:

(1)   Berikan contoh salah satu dari bentuk/praktik pendidikan berbasis budaya dan/atau untuk transformasi sosial, analisis (1) detil programnya, (2) pihak yang terlibat, (3) kendala dan masalah yang terjadi; (4) imbas atau efek sosio-kulturalnya; (5) rumuskan solusi alternatifnya..!

(2)   Apa aktivitas kebudayaan di sekolah Anda selama ini? Apa makna kebudayaan dan berbudaya?

5.      Dasar historis sistem pendidikan nasional Indonesia

• Pendidikan di Indonesia secara historis dibagi menjadi beberapa masa, (1) pra-kolonial (Nusantara); (2) kolonial; (3) Soekarno; (4) Orde Baru; dan (5) reformasi-sekarang.

Dasar Historis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

• Karakteristik pendidikan bergerak dari yang semula: (1) individual, personal, elitis –> populis, masal dan masif; (2) tradisional –> modern –> posmodern.

• Tetap terdapat tiga jenis pendidikan pada tiap masa tersebut, yakni: (1) formal; (2) non-formal; dan (3) informal. Rinciannya adalah: (1) formal oleh negara dan swasta; (2) non-formal oleh negara, swasta dan rakyat; (3) informal oleh personal (magang), kolektif (diskusi, advokasi dll). Tapi sebenarnya kategorisasi tersebut hanya untuk memudahkan analisis saja, tidak betul-betul ketat kategorisasinya. (non-formal = selain formal)

Tugas mahasiswa:

(1)   Mengapa muncul praktik pendidikan kolonial? Dasar ideologisnya apa? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Apakah di masa sekarang masih ada atau tidak? Berikan argumentasi dan data-faktanya?

(2)   Mengapa muncul praktik pendidikan “perlawanan”, yang posisinya berlawanan dengan penguasa (pemerintah), tidak mau didikte dan diatur oleh pemerintah? Apa dasar argumentasi ideologisnya?

(3)   Dengan melihat sejarah, kira-kira di masa manakah yang paling tepat untuk membangun pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik?

6.      Globalisasi dalam pertimbangan sistem pendidikan nasional Indonesia

• Peta Timur dan Barat. Sekarang yang menghegemoni dunia adalah Barat, terutama Amerika Serikat (A.S.), di sana yang berkuasa adalah rezim neoliberal dan neokonservatif = yakni menggunakan negara untuk kepentingan pasar bebas. Akibatnya = dunia pendidikan diarahkan untuk menyokong pasar bebas, demokrasi liberal, HAM, liberalisme, –> melalui sistem pendidikan (“MBS”) dan muatan materi (kurikulum) = yang paling halus adalah melalui pengetahuan dan pendekatan pembelajaran (“KBK”).
• Peta ekonomi dunia (Utara dan Selatan). Negara-negara maju = OECD. Isu yang muncul, menguat dan digunakan adalah internasionalisasi pendidikan. Misal menggunakan ISO, olimpiade internasional, WCU, dll. Pertanyaan: (1) apa untungnya untuk rakyat & bangsa Indonesia; (2) apakah capaian-capaian tersebut betul-betul bermakna, substansial, esensial, dan berkualitas? “Ukurannya” apa? (piala, hadiah, citra baik kampus); dan (3) itu semua untuk apa?
• Isu kemandirian bangsa, kedaulatan pendidikan, rakyat dst… Pertanyaan: (1) sejalan atau tidak antara tujuan A.S. OECD, neoliberalisme, internasionalisasi pendidikan dengan tujuan bangsa Indonesia; (2) dengan sistem dan arah pendidikan yang “diarah-arahkan” oleh pihak “luar” tersebut apakah bangsa dan rakyat Indonesia akan berdaulat atau justru terjajah (neo-kolonialisme), akan jadi apa, untung atau rugi, arah pendidikan akan ke mana dst?

Tugas mahasiswa:

(1)   Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Apa tujuannya? Orientasinya ke mana? Apa untungnya bagi bangsa dan rakyat Indonesia?

(2)   Vokasionalisasi = masifikasi SMK (kejuruan). Apa tujuannya? Untung ruginya bagi bangsa Indonesia apa –> bandingkan dengan SMA-PT.

7.      Tujuan pendidikan nasional Indonesia –> tujuan masing-masing institusi dll, kompromi…

• Tujuan pendidikan nasional dipengaruhi oleh cara pandang terhadap cita-cita ideal sebuah bangsa. Indonesia = “… merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. (Pancasila dan UUD 1945) –> “mencerdaskan kehidupan bangsa” –> diturunkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003)
• Negara bersifat “hegemonic” = mengatur semua, ingin mengendalikan (controlling) semua praktik pendidikan di bawah pengawasan negara. –> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Namun faktanya pasti ada elemen yang “kontra” atau “oposisi” atau “di luar” jangkauan kekuasaan pemerintah (counter-hegemonic), misal: pendidikan alternatif, pesantren, dst. Mereka punya dasar dan tujuan pendidikan sendiri yang bisa sama atau tidak dengan tujuan pendidikan nasional, tapi yang jelas tidak “didikte” oleh pemerintah. Walau begitu kekuatan “hegemonic” negara tetap berupaya mengatur mereka melalui PNF dan Depag misalnya.
• Desain sistem pendidikan nasional—dengan tujuan yang bermacam-macam—tetap desain pendidikan modern (formal-modernitas: ijazah, dunia industry, kerja dll). Pertanyaan: (1) nasib pendidikan yang tidak mau ikut arus modernitas—yang mengarah pada penguatan dunia industri kapitalisme global—bagaimana; (2) keberadaan pend.alternatif salah satunya karena kecewa dengan pendidikan formal, modern, dikatakan terjadi dehumanisasi dst = jadi, membuat desain sistem pendidikan dengan tujuan dan konsep yang berbeda. Bisakah desain lain tersebut berjalan?

Tugas mahasiswa:

(1)   Contoh masalah masih sama, yakni soal RSBI dan vokasionalisasi (kejuruan). Apakah tujuan pendidikan nasional Indonesia dalam pancasila dan UUD 1945 terwujud dalam program RSBI dan vokasionalisasi? Sebabnya apa? Lalu apa yang mestinya dilakukan?

(2)   Adakah yang kurang dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia? Apakah yang bermasalah di praktik atau konsep dasar tujuannya? Dst…

Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi

Matakuliah Sistem Pendidikan Nasional (SPN)

Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Universitas Negeri Semarang (Unnes)
Semester gasal (untuk mahasiswa Semester 1, September s.d Desember 2011)

Matakuliah ini diampu oleh Drs. Sutomo, M.Pd dan Drs. Hardjono, M.Pd. Saya sekadar sebagai dosen pengganti saja. Perkuliahan ini dilaksanakan 16 kali pertemuan, 2 pertemuan di antaranya adalah mid test dan test akhir semester, jadi kuliah aktif 14 kali pertemuan.

Substansi yang diberikan sesuai dengan pertemuan:
1.    Perkenalan, kontrak perkuliahan, dan gambaran perkuliahan sistem pendidikan nasional (SPN)
2.    Gambaran dasar dan komponen sistem pendidikan nasional di Indonesia
3.    Dasar ideologis pendidikan nasional Indonesia
4.    Dasar sosio-kultural pendidikan nasional Indonesia
5.    Dasar historis sistem pendidikan nasional Indonesia
6.    Globalisasi dalam pertimbangan sistem pendidikan nasional Indonesia
7.    Tujuan pendidikan nasional Indonesia à tujuan masing2 institusi dll, kompromi
8.    Ujian mid semester
9.    Sistem pendidikan formal di Indonesia
10.    Sistem pendidikan non-formal dan informal di Indonesia
11.    Kebijakan pendidikan nasional
12.    Manajemen pendidikan nasional
13.    Standar pendidikan nasional
14.    Politik pendidikan nasional
15.    Diskusi tema aktual sistem pendidikan nasional
16.    Ujian akhir semester

Praktik perkuliahan:
Pak Tomo sudah memberikan tugas membuat makalah per kelompok yang akan dipresentasikan tiap masuk perkuliahan. Dasarnya tugas adalah Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Sedangkan saya akan coba memberikan dasaran teoretik konsepsi sistem pendidikan nasional secara lebih komprehensif, agar fondasi pemahaman mahasiswa tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia lebih kuat. Dengan demikian, tiap pertemuan kelompok-kelompok mahasiswa yang sudah dibentuk tersebut diskusi membawakan tema yang juga telah ditentukan sebelumnya. Peran saya sekadar mengarahkan diskusi dan mengaitkan bahasan diskusi dengan konsep dasar sistem pendidikan nasional secara komprehensif dan luas. Kemudian setelah diskusi selesai, saya kuatkan lagi dengan pemberian materi yang telah saya susun dalam 14 (empatbelas) pertemuan tersebut.

Pendekatan metodologis perkuliahan:
Perkuliahan ini mencoba menggunakan pendekatan konstruktivisme sosial (socio-constructivism) yang diramu dengan prinsip-prinsip dasar pedagogi kritis (critical pedagogy). Dengan demikian mahasiswa diharapkan lebih banyak aktif, mencari, berbicara, berpendapat, kritis, analitis, sementara dosen lebih sebagai fasilitator yang mendampingi dan menjaga agar diskusi dan praktik belajar di kelas berlangsung terarah, yakni tetap dalam upaya agar mahasiswa mampu membangun pengetahuan sesuai dengan materi yang telah ditentukan sebelumnya. Substansi materinya juga diharapkan dapat dikaitkan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat maupun diri mahasiswa. Kelas diharapkan dapat menjadi ruang demokratis dalam belajar dan membangun pengetahuan kritis bersama. Bentuk teknisnya adalah: dibentuk kelompok-kelompok untuk melaksanakan tugas tertentu, dialog, lontar masalah (problem posing), dll.

Tugas perkuliahan:
Tugas perkulihan mengikut apa yang sudah ditentukan oleh Pak Tomo. Saya hanya menambahkan agar makalah yang dibuat tersebut mesti menautkannya dengan realitas sosial nyata, disertai data, fakta dan informasi yang akurat, agar mahasiswa dapat berargumen secara meyakinkan ketika presentasi.

Referensi utama:

1. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
2. Surakhmad, Winarno. (2009). Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi. Jakarta: Kompas.
3. Tilaar, H.A.R. (2009). Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
4. Dan beberapa referensi yang diberikan ketika perkuliahan (mahasiswa silakan mengusulkan referensi yang kiranya penting untuk dirujuk dan diskusikan bersama).

Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Universitas Negeri Semarang (Unnes)
Semester gasal (untuk mahasiswa Semester 1, September s.d. Desember 2011)

Matakuliah ini diampu oleh Prof. Haryono dan saya sendiri (Edi Subkhan). Perkuliahan ini dilaksanakan 16 kali pertemuan, 2 pertemuan di antaranya adalah mid test dan test akhir semester. Jadi kuliah aktif 14 kali pertemuan. Dasar utama bahasan adalah definisi teknologi pendidikan tahun 2004 dari AECT:

Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing aprropriate technological processes and resources (Alan Januszewski & Michael Molenda [ed.], 2008: 1).

Substansi yang diberikan sesuai dengan pertemuan:
1.    Perkenalan dan gambaran umum teknologi pendidikan
2.    Filsafat teknologi pendidikan
3.    Definisi teknologi pendidikan 2004 oleh AECT
4.    Komparasi antar-definisi teknologi pendidikan (perkembangan definisi)
5.    Kajian kawasan kreasi (creating)
6.    Kajian kawasan penggunaan (using)
7.    Kajian kawasan pengelolaan (managing)
8.    Ujian mid semester
9.    Kajian kawasan proses dan sumber belajar (process and resources)
10.    Kajian kawasan kajian (study, penelitian teknologi pendidikan)
11.    Kajian teori-teori yang mendasari teknologi pendidikan (sosiologi, komunikasi, dan psikologi)
12.    Media yang digunakan dalam praksis teknologi pendidikan
13.    Bidang kerja teknologi pendidikan
14.    Keahlian yang diperlukan sebagai teknolog pendidikan
15.    Diskusi tema kontemporer teknologi pendidikan (ulas balik materi)
16.    Ujian akhir semester

Praktik perkuliahan:
Tiap pertemuan diawali dengan diskusi yang dibawakan oleh kelompok-kelompok mahasiswa. Tema yang dibawakan telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya, yakni tema yang dibahas di akhir tiap pertemuan. Misalnya pada pertemuan ke-10 (sepuluh), maka satu kelompok maju ke depan membawakan tema tentang “Kajian kawasan proses dan sumber belajar (process and resources)”. Dengan demikian, tiap pertemuan terdiri dari 2 (dua) aktivitas pembelajaran, yaitu: (1) diskusi; dan (2) materi perkuliahan.

Pendekatan metodologis perkuliahan:
Perkuliahan ini mencoba menggunakan pendekatan konstruktivisme sosial (socio-constructivism) yang diramu dengan prinsip-prinsip dasar pedagogi kritis (critical pedagogy). Dengan demikian mahasiswa diharapkan lebih banyak aktif, mencari, berbicara, berpendapat, kritis, analitis, sementara dosen lebih sebagai fasilitator yang mendampingi dan menjaga agar diskusi dan praktik belajar di kelas berlangsung terarah, yakni tetap dalam upaya agar mahasiswa mampu membangun pengetahuan sesuai dengan materi yang telah ditentukan sebelumnya. Substansi materinya juga diharapkan dapat dikaitkan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat maupun diri mahasiswa. Kelas diharapkan dapat menjadi ruang demokratis dalam belajar dan membangun pengetahuan kritis bersama. Bentuk teknisnya adalah: dibentuk kelompok-kelompok untuk melaksanakan tugas tertentu, dialog, lontar masalah (problem posing), dll.

Tugas perkuliahan:
Tiap akhir perkuliahan—setelah penyampaian materi—mahasiswa diberi tugas sesuai dengan materi tersebut. Tugas berupa menjawab pertanyaan dan menuliskannya dalam beberapa paragraf dikerjakan bersama kelompok. Hasil tugas inilah yang dipresentasikan/diskusikan pada pertemuan selanjutnya di kelas.

Referensi utama:

1. Januszewski, Alan & Michael Molenda (eds.). (2008). Educational Technology: A Definition With Commentary. New York & London: Lawrence Erlbaum Associates.
2. Loveless, Avril & Viv Ellis (eds.). (2000). ICT, Pedagogy and the Curriculum: Subject to Change. London & New York: RoutledgeFalmer.
3. Miarso, Yusufhadi. (2007). Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
4. Dan beberapa referensi yang diberikan ketika perkuliahan (mahasiswa silakan mengusulkan referensi yang dirasa penting untuk dirujuk dan bahas bersama).

Cover Buku Prof. Yusufhadi Miarso, M.Sc

Menyemai Benih Teknologi Pendidikan

Disebut orang pilihan karena mereka adalah elite intelektual waktu itu, Soewardi Soerjaningrat baru kembali dari pembuangannya yang sekaligus ia gunakan sebagai cara untuk mempelajari sebanyak-banyaknya pengetahuan—terutama pendidikan—di negeri Belanda, Gondoatmodjo adalah pemimpin Budi Utomo yang bekerja pada komite perkumpulan beasiswa Dharma Wara dan mewakili Paku Alam pada komite nasional dalam membentuk Dewan Rakyat, Soetatmo juga mewakili Paku Alam, Soetopo Wonobojo aktif juga di Budi Utomo dan lain-lainnya yang hampir semuanya terkait dengan Budi Utomo dan Paku Alam.

Dari perkumpulan tersebut yang paling senior adalah Ki Ageng Suryomentaram, ia sekaligus adalah pemimpin kelompok Selasa Kliwon. Ki Ageng Suryomentaram lahir sebagai anak raja Yogyakarta, yakni Hamengku Buwono VII, namun ia lebih memilih keluar istana dan bersatu dengan rakyatnya menjadi petani biasa di desa, ia juga kemudian meletakkan gelar kebangsawanannya dan memakai gelar “Ki”. Senior berikutnya adalah Soetatmo Soeriokoesoemo dan tentu saja Soewardi Soerjaningrat yang sudah tenar ketika pada Juli 1913 protes pada pemerintah Hindia Belanda soal perayaan ulang tahun kemerdekaan Belanda dari Napoleon Bonaparte.

Dari perkumpulan itulah pada 3 Juli 1922 Perguruan Taman Siswa lahir sebagai gagasan dari Soewardi mengenai perlunya pendidikan bagi rakyat, ia merumuskan tujuh butir tujuannya dalam mendirikan Taman Siswa yang kemudian menjadi formulasi yang tidak bisa diubah dan harus dihormati. Pada 31 Desember 1922 Soewardi bermusyawarah dengan Soetatmo untuk menentukan karakter dan aktivitas Taman Siswa ke depan, hingga pada 6 Januari 1923 Soetatmo mengundang para pemimpin Taman Siswa ke kediamannya untuk membentuk Komite Sentral (Instituutraad) dengan Ketua Satu dijabat oleh Soetatmo Soeriokoesoemo, Ketua Dua oleh Soerjopoetro, Sekretaris oleh Soewardi Soerjaningrat. Pada pertemuan itu Taman Siswa ditegaskan sebagai sekolah untuk mendidik rakyat. Begitu Taman Siswa berdiri, kelompok Selasa Kliwon membubarkan diri…[1]

***

Pada pertengahan tahun 2007 segerombolan anak-anak muda berkumpul, ngobrol ngalor-ngidul tak tentu arah, yang jelas satu yang mengemuka: kegelisahan, harapan, pertanyaan-pertanyaan, protes, dan imajinasi tentang masa depan yang tidak jelas. Tiap Selasa malam mereka kumpul di kost saling bergiliran, mendiskusikan hal-hal yang mungkin remeh-temeh, hal yang paling riil sampai yang paling abstrak dan tidak mungkin nyantol dalam benak mahasiswa awam waktu itu: filsafat! Lalu kemudian tiap pertemuan dibuat tema-tema tertentu, tema pertama tentang ideologi, kedua tentang politik, pendidikan dan seterusnya. Tanpa harus disuruh bagi yang berlebih kantongnya akan siap sedia membawa cemilan, mengikhlaskan diri menyeduh kopi susu untuk bekal ngobrol sampai pagi, atau sekadar berkreasi seni membuat bulatan-bulatan kepulan asap dari rokok yang sampai sekarang saya tidak pernah bisa melakukannya hmmm…

Penggagasnya kalau boleh disebut adalah (1) Muhammad Taufiqurrohman (Gus Tauf/Santri Sirun), waktu itu mantan Ketua BEM FBS Unnes, mahasiswa sastra Inggris yang memang sejak dilahirkan sudah ditakdirkan untuk cenderung menjadi pengorganisasi yang hebat; (2) Kang Keristiyan Mulyono, mahasiswa FBS juga yang jagoan nyeduh kopi susunya gak ada saingannya (sayang sekarang saya beralih ke susu jahe dan sejenisnya), beliau inilah sobat setia Gus Tauf yang betul-betul setia mendengarkan curhatan atau—mungkin juga—makiannya hehe, Kang Mul—begitu kami biasa memanggilnya—adalah pekerja keras, ulet, tangguh dengan pedoman nilai Jawa kuno “alon-alon asal kelakon”; (3) Kang Hanafi, mahasiswa FBS juga yang saya ingat waktu itu presentasi soal perdagangan karbon, juga seorang ulet pekerja sampai sekarang; (4) lalu seorang “khidzir” yang saya sering sebut “njeng sunan jogokali”, komentar-komentar sufistik-mistiknya selalu telak menghunjam di balik gegap gempita argumen rasional-kritis teman-temen lain; (5) Kang Riboet, cerpenis, penyair, dan budayawan muda yang tak diragukan lagi; (6) Giyanto, waktu itu mahasiswa adalah aktivitas sambilannya, sedang yang utama adalah wirausahawan muda pemilik rental di Sekaran, juga peminat kajian praxiologi; (7) Awaludin Marwan, ketua DPM Unnes waktu itu (dengan segenap kemampuan lobi dan politiknya yang tidak dimiliki kawan lainnya); (8) Kang Malik Abdul Karim, aktivis mahasiswa Muhammadiyah Unnes; (9) Kang Yoghas, legenda aktivis di FBS…dkk-dkk….

Diskusi refleksi kecil 17 Agustus 2010 Komunitas Embun Pagi (Semarang)

Lalu bergabung lagi beberapa kawan lainnya, ada Mas Fahmi Mubarok, mahasiswa Psikologi FIP Unnes waktu itu; Mas Said Muhtar, mahasiswa aktivis jurusan Hukum Unnes, sering datang juga mas Pompi dari HTI, Mas Abdul Haris Fitriyanto (Acong), mahasiswa Psikologi yang juga aktivis BEM FIP, juga akhirnya ikut juga Ucok dan Iqsan, kawan seperjuangan Om Awaludin Marwan di Undip yang sekali dua kali ikut meramaikan diskusi ketika “markas” sudah pindah ke Sampangan. Saya waktu itu sampai sekarang hanyalah cantrik setia, yang cita-cita tertinggi saya tidak lebih dari menjadi moderator diskusi, itu saja… (Kalau ada yang merasa kurang silakan ditambahi sendiri orang-orangnya yak..!) Kumpulan anak-anak muda yang betah ngobrol apa saja dari jam 8 malam sampai subuh itu menamakan dirinya Komunitas Embun Pagi, entah bagaimana filsafatnya, semua berhak menafsirkannya sendiri-sendiri (konon begitu kesepakatannya hmm…)

Perioder pertama adalah ketika diskusi tiap Selasa malam dilakukan para penggagasnya masih berdiam di sekitar kampus Unnes, yakni kira-kira pada masa akhir aktivitas kuliah (2007). Diskusi dilakukan secara bergantian dari satu kost ke kost lainnya. Periode kedua adalah ketika Gus Tauf dan saya hijrah ke Jakarta untuk belajar disambi bekerja, pada periode inilah kawan-kawan giat menulis di blog yang beralamatkan di: komunitasembunpagi.blogspot.com. Seperti awal mula, banyak hal ditulis dan diskusikan, Gus Tauf karena lanjut studi pada program pascasarjana di UI (ambil kekhususan Cultural Studies) maka satu dua kali nulis soal budaya dari perspektif cultural studies, Giyanto menulis soal ekonomi dan Praxiologi, Luluk (Awaludin Marwan) menulis soal politik, hukum, filsafat dan lainnya, Fahmi dan Haris menulis psikologi dan aktivisme mahasiswa, Kang Yoghas menulis hal-hal yang seakan remeh tapi ternyata bermakna filosofi mendalam, dan lain-lainnya.

Puncak periode ini ditandai dengan peluncuran buku—atau tepatnya “semacam buku”—yang diberi judul “Embun Pagi Nglindur” di FBS Unnes yang dihadiri tiga Guru Utama komunitas embun pagi, yakni Prof. Abu Su’ud, Pak Saratri Wilonoyudho, dan Kang Puthu. Pada periode kedua itu juga Luluk ikut melanjutkan studinya di Undip, magister hukum, juga yang tadi belum disebut tapi selalu berminat dalam interaksi dengan komunitas embun pagi adalah Mbak Elin (Nur Amri El Insiyati) juga studi lanjut di UI (ambil magister Psikologi).

Periode ketiga ditandai oleh migrasi aktivitas interaksi sosial dan tulis menulis dari blogspot menuju jejaring sosial facebook. Periode ketiga ini blog makin sepi dan akhirnya sama sekali berhenti tidak ada up date tulisan (2009), bukan berarti tidak ada yang menulis lagi dari kawan-kawan embun pagi, namun semuanya ditumpahkan dalam bentuk catatan-catatan di facebook yang memang memungkinkan untuk lebih bisa diakses dan publikasikan luas secara berjejaring ketimbang blogspot. Periode ketiga ini juga banyak yang kemudian studi lanjut, bahkan Luluk kembali memecahkan rekor untuk ambil S2 dua kali, yakni ke Onatie (Spanyol), itu belum lagi Luluk telah menerbitkan buku-buku tentang filsafat hukum yang konon laku keras di kalangan terbatas. Selain itu juga ditandai oleh eksperimen munculnya wujud gerak intelektual yang digagas oleh beberapa kawan, antara lain adalah Sekolah Tan Malaka oleh Muhtar Said, sekolah filsafat oleh Luluk (setelah balik dari Spanyol), eksperimen terakhir bahkan sempat menggandeng Gramedia untuk bedah buku di toko bukunya (jl. Pemuda Semarang), juga diskusi lintas disiplin-lintas generasi yang didukung penuh oleh Prof Tjetjep Rohendi Rohidi di Stonen (Semarang) tiap bulan.

Dan sejarah pun masih berlanjut, masih banyak eksperimen-eksperimen gerakan sosio-kultural-intelektual yang dapat diciptakan oleh teman-teman lainnya sampai sekarang dan nanti….

***

Maksud saya begini: komunitas-komunitas seperti embun pagi adalah komunitas sejenis kelompok diskusi Selasa Kliwon yang didirikan oleh Ki Ageng Suryomentaram, Soetatmo, Soewardi dan lainnya waktu itu, yakni komunitas embrionik yang memang fungsinya adalah untuk melahirkan komunitas-komunitas lain yang lebih spesifik dan jelas gerakannya. Apakah akan bergerak di bidang hukum, politik, pendidikan, budaya atau apa? Kelompok Selasa Kliwon memilih bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa yang digagas awalnya oleh Soewardi, setelah itu kelompok Selasa Kliwon membubarkan diri, karena ibarat tujuan kelompok tercapai maka secara sukarela “harus” membubarkan diri. Tentu pertimbangan dari kelompok Selasa Kliwon untuk memilih bergerak dalam bidang pendidikan—atau bagi saya dapat disebut juga sebagai gerak politik pendidikan—berdasarkan pada analisis kritis kondisi dan situasi sosial, kultural, politik, dan ideologi waktu itu. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan “jebolan” komunitas embun pagi adalah eksperimen serupa, yakni mencoba untuk melakukan gerak yang lebih spesifik, menjadi “intelektual organik” dan “intelektual spesifik” sekaligus.

Mau bereksperimen apa saja tentu boleh, asalkan dasarnya jelas, paham peta politik dan ideologi, keberpihakannya juga jelas. Misalnya gerak sosial yang mau dibuat—entah komunitas diskusi baru, program kursus, gerakan advokasi, wirausaha, dll—harus jelas sasaran dan tujuannya apa? Secara personal, komunitas embun pagi ibarat kawah candradimuka yang mungkin memang tidak melahirkan orang-orang hebat, gerakan hebat atau sejenisnya, mungkin memang kapasitasnya sekadar sebagai “kawah candradimuka” tempat temu kangen, berbagi gelisah dan harapan, saling memotivasi, saling berdebat, dan hal-hal sejenis. Rasanya memang sejak awal sama sekali tidak ada Renstra dan target obsesif bahwa komunitas embun pagi harus jadi komunitas mapan di Semarang, tidak ada! Yang ada hanyalah mewarnai, menjadi bagian dari jejaring komunitas intelektual di Semarang, turut meramaikan, turut menjadi bandul “penyeimbang” dan sejenisnya.

Justru komunitas macam embun pagi inilah yang mestinya dibutuhkan di tengah hampir semua komunitas ingin memapankan dirinya, membangun karakter uniknya sendiri, namun ya itu saja, paling banter yang bisa dihasilkan adalah perhelatan diskusi, seminar, menerbitkan buku, dst, namun tidak mampu menghasilkan gerak sosial, kultural dan politik yang lebih riil secara meluas dan berjejaring. Sekarang mungkin adalah awal periode keempat dari komunitas embun pagi, saatnya memikirkan kembali bahwa yang perlu dipikirkan lagi secara serius bukanlah komunitas embun pagi itu sendiri, melainkan komunitas embun pagi akan melahirkan komunitas apa, gerakan sosial apa, partai politik apa (kalau perlu hehe…), sekolah alternatif macam apa, koperasi rakyat jenis apa, advokasi hukum berbentuk apa, pusat studi bidang apa, penerbitan buku genre apa dan lainnya.

Gus Tauf setelah usai studi di Jakarta sekarang ngajar di Unsoed, Luluk setelah lulus dari Undip dan Onatie sekarang mengajar di Unisula, Om Andy Volare sekarang sembari kuliah juga jadi dosen, Om Said sekarang mulai studi lanjut di Undip, Om Haris jadi dosen di FIP Unnes, Om Fahmi studi lanjut di UGM, Kang Malik jadi dosen di Pontianak, Om Giyanto dosen di IKIP PGRI di Palembang, dan lainya (mungkin hanya saya yang masih luntang-luntung gak jelas hehe…). Artinya, masing-masing personal punya perkembangan intelektual, psikologis dan bahkan spiritual masing-masing, secara kolektif juga sudah kelihatan pergeseran gerakan dari mana mau ke mana. Inilah sekali lagi saatnya bagi kita untuk merumuskan keadaan, membaca dan memahami kembali peta sosial, kultural, politik, ideologi sekitar kita, kontemplasi diri untuk memahami kembali juga sampai di mana perjalanan diri personal kita masing-masing, membuat sebanyak mungkin eksperimen gerakan-gerakan yang lebih riil dan konkrit. Bagi saya tentu tidak perlu membubarkan diri sebagaimana kelompok diskusi Selasa Kliwon bubar ketika Taman Siswa berdiri, embun pagi sebagai komunitas atau sekadar sebutan untuk sebuah konsep silaturahmi dan ruang berbagi gelisah dan harapan harus tetap ada, karena dari situlah minimal kita belajar satu sama lain, dan maksimal bisa berbagi ide tentang gerak sosial bagaimanakah yang dapat dibangun entah di Semarang, Purwokerto, Palembang, Pontianak dll….

Saya jadi teringat bagaimana kawan-kawan NGO—atau yang diperhalus oleh Orba menjadi LSM—di Jakarta, mulai memikirkan alternatif lain selain NGO, karena sebagaimana pernah diulas oleh Mansour Faqih (alm.) bahwa NGO sebagai satu bentuk gerakan sosial juga bermasalah, terutama soal pendanaan dan ideologinya. Satu yang dapat digagas mungkin adalah adanya komunitas semacam embun pagi ini yang murni dan berupaya tetap murni sejak dari gagasannya. Namun, bagaimanapun kerasnya keinginan saya atas komunitas embun pagi tersebut, tidaklah tangis tidaklah imperatif…

Tabik,

E.S.

Footnote

[1] Empat paragraf penggalan fakta sejarah di atas diambilkan dari buku Kenji Tsuchiya, Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 103-118.

Waktu itu Ki Hadjar Dewantara masih menggunakan nama Soewardi Soerjaningrat. Tulisan protesnya yang setajam pisau berjudul Als i keens Nederlander was atau “Andaikata aku seorang Belanda” dimuat di surat kabar De Expres, Bandung, dengan oplah 5000 eksemplar. Pada akhir tulisan, Soewardi menyatakan:

… Andaikata akoe seorang Belanda, akoe tidak akan merajakan perajaan itoe di dalam negeri jang sedang kami djadjah. Pertama, kami harus memberikan kemerdekaan kepada rakjat jang kami djadjah, kemoedian baroe memperingati kemerdekaan kami sendiri…[1]

Sebelumnya, atas prakarsa Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, pada bulan Juli 1913 itu pula didirikan suatu Indlandsche Comite tot Hardenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid, atau suatu “Panitia Peringatan 100 tahun Kemerdekaan negeri Belanda” di Bandung. Penitia ini disebut dan memang kemudian lebih familiar disebut juga sebagai Comite Boemi Poetra yang diketuai oleh Drp. Tjipto Mangoenkoesoemo, sedangkan jabatan sebagai sekretaris atau penulis dan bendahara diserahkan pada Seowardi.

Pada bulan April, ketika Soewardi pergi ke Buitenzorg atau Bogor sekarang, ia melihat dengan mata kepala sendiri bagiamana Asisten Residen dengan bantuan pegawai pribumi menerima derma untuk acara perayaan kemerdekaan Belanda tersebut. Saat itu juga Soewardi protes keras yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pungutan terhadap golongan pribumi, hal inilah yang menjadikan pemerintah kolonial Belanda melabeliComite Boemi Poetra sebagai gerakan pengacau.

Aksi itu adalah aksi-aksi awal dari tiga sekawan, Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Surjaningrat dan Douwes Dekker dalam Comite Boemi Poetra. Namun Douwes Dekker tidak ikut serta karena ia sedang ke negeri Belanda untuk kepentingan Indische Partij. Waktu itu mereka mengirim surat permohonan pada pemerintah kolonial agar Indische Partij dapat diakui sebagai Badan Hukum, namun dengan keputusan pemerintah kolonial tertanggal 4 Maret 1913 permohonan mereka ditolak, alasannya adalah: perkumpulan tersebut berbau politik dan dianggap dapat mengganggu keamanan umum. Saat itu juga, tepatnya pada 5 Maret 1913, anggaran dasarnya Indische Partij diubah, yakni menyatakan sebagai organisasi yang ditekankan pada bergerak dalam bidang sosial, namun pemerintah kolonial tetap menolaknya. Itulah alasannya Douwes Dekker berangkat ke Belanda, ia berniat mengajukan kasus tersebut ke sidang Parlemen di sana.[2]

Siapa Douwes Dekker? Ia adalah yang mendirikan Indische Partij pada 6 September 1912. Nama lengkapnya adalah Ernes François Eugene Douwes Dekker, seorang Indo yang berjiwa nasionalis tinggi. Bapaknya lahir di Amsterdam dengan darah campuran Fries, Perancis dan mungkin juga

Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Soewardi Soerjaningrat

Portugis, sedangkan Ibunya lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, dengan darah campuran Jerman, Polandia dan Jawa. Agaknya darah Jawa dan lintasan kehidupannya di Jawa itulah yang lebih kuat memengaruhinya dalam menyokong dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan golongan pribumi.

Keberpihakannya pada kaum tertindas sudah terlihat sejak muda. Pada 1901 misalnya, ia pernah ke Afrika Selatan membantu gerakan petani Transvaal pimpinan Paul Krüger yang menyatakan perang kemerdekaan terhadap Inggris yang menjajahnya. Waktu itu Douwes Dekker berumur 20-an tahun, karena keterlibataannya itu ia dicopot kewarganegaraannya sebagai warga negara Belanda, tentu hal itu justru membuat ia bangga, ia sendiri bahkan merasa bahwa dirinya bukan Belanda, ia mengaku sebagai orang Hindia. Karena jasanya dalam membantu perjuangan kaum petani di Afrika Selatan maka ketika Paul Krüger menjabat sebagai Presiden Republik Transvaal Afrika Selatan, Duwes Dekker dianugerahi gelar dan bintang The Boer’s fighting man.[3]

Kembali pada peristiwa Juli 1913, Douwes Dekker adalah yang juga melontarkan penentangannya terhadap rencana pesta perayaan kemerdekaan tersebut selain Soewardi. Ia menulis artikel berjudul Wij zullen niet mee yang artinya “Kami tidak akan turut”. Ujarnya:

… Mengapa kamoe tidak merajakan pesta itoe di dalam kamar bolah dengan pantes-pantes, di tempat sendirian, di mana kamoe dapat menoem-minoem soepaja moedah akan berminoem atas kehormatan tanah ajermoe? Tentoe kamoe ta’ akan mendengar setjara bentjih daripada kami dalam perajaan itoe, kerna kami tida haroes toeroet pesta, tentoe kamoe tida akan mendengar setjara salah seorang dari medan kami, jang soeka berpidato, seperti kehendak saja akan nantang pada kamoe orang, yang memboeat pesta sematjam itoe. Kalau ada begitoe tiadalah begitoe. Sjoekoerlah sekarang soedah banjak orang, jang djadi besar di dalam sekolah saja, ja’ni sekolah kemerdekaan. Ja, Toewan-toewan commisie, mengapakah kamoe tidak bersoeka-soeka di medan kamoe empoenya kaoem sendiri?[4]

Sebuah nasionalisme yang mungkin di masa sekarang dapat ditemukan pada diri orang Indo seperti Frans Magnis Suseno dan lainnya—yang kita tidak tahu banyak orang-orang semacam itu sekarang. Lalu apa yang terjadi pada Soewardi setelah tulisannya yang keras menampar muka para pembesar Belanda waktu itu? Comite Boemi Poetra segera dipanggil menghadap Mr. Monsanto yang menjabat sebagai Hakim Pendadilan atau Officier van Justitie. Ia didatangkan khusus dari Batavia ke Bandung untuk memeriksa kasus Soewardi. Akhirnya dengan Soewardi secara terus terang mengaku sebagai penulis artikel itu, ia dinyatakan bersalah melanggar undang-undang percetakan pasal 26 yang menyatakan “… Mengadu domba antar golongan yang ada di dalam negeri…” Soewardi terang menyangkal, ia bertanya apa maksud dari mengadu domba, menghasut dan lainnya yang dituduhkan padanya. Ia menyatakan bahwa apa yang ia tulis justru tiada lain adalah sebagaimana yang dirasakan oleh golongan pribumi pada umumnya.[5]

Pengadilan itu juga menyeret Tjipto Mangoenkoesoemo, dikiranya bahwa dialah yang menulis atau setidaknya “menekan” atau mempengaruhi Soewardi dalam menulis artikelnya itu. Namun Soewardi tegas menyangkal itu. Tjipto Mangoenkoesoemo memang sudah dicurigai sejak awal, karena ia telah dikenal sebagai seorang organisatoris tangguh yang waktu itu masih langka berasal dari kalangan cendekiawan pribumi. Oleh karena itu, Soewardi tidak tinggal diam, pada 28 Juli 1913 masih di harian De Expres, ia menulis Een voor allen, maar ook allen voor een atau “Satu untuk semua, semua untuk satu.” Pada akhir tulisan ia mengajak golongan pribumi untuk siap sedia dalam menghadapi segala kemungkinan.

Kita haroes mempoenjai kekoeatan dan kepribadian dalam menghadapi perdjoeangan nasional ini. Djika tidak, maka selamanja saudara-saudara akan tetap  menjadi boedak! Lepaskan diri dari perboedakan ini![6]

Saya tidak mempunyai intrepretasi yang muluk-muluk kecuali menangkap pesan eksplisit bahwa gerak politik Soewardi sejak mula adalah politik perlawanan terhadap kolonialisme. Dan tiada lain dari Tamansiswa yang ia dirikan adalah bentuk dan daya upayanya membangun gerakan pendidikan anti-kolonialisme, anti-perbudakan, anti-penindasan, anti-imperialisme. Semua tentu sepakat bahwa pilihan Soewardi pada dunia pendidikan sudah pasti jelas dasar ideologisnya bahwa pendidikan adalah sarana utama dalam meraih kemerdekaan melalui jalan pencerdasan kehidupan bangsa. Namun hal menarik yang dapat diungkap adalah ketika Soewardi dan istrinya dibuang di negeri Belanda karena tulisannya pada Juli 1913 itu.

Irna H.N. Hadi Soewito mengutip B.S. Dewantara (1979) bahwa ada satu sifat yang menjadikan Soewardi kurang tepat berkecimpuang dalam perjuangan politik, yakni karena ia sering naik darah karena tidak dapat mengendalikan perasaan. Soetartinah, istri Soewardi, kemudian menyarankan agar sang suami mempertimbangkan untuk mencari senjata lain dan merubah taktik perjuangannya.[7] Di pembuangannya itu Soewardi kemudian mengikuti Pendidikan Sekolah Guru yang disebut Lager Onderwijs hingga mendapatkan ijazah, sedangkan istrinya, Soetartinah mengikuti kursus Pendidikan Guru Fröbel dan kemudian mengajar di Fröbel School (sekolah taman kanak-kanak) di Weimar.

Soewardi kemudian mempelajari banyak buku-buku referensi utama pendidikan waktu itu yang menarik baginya. Akhirnya ia berkenalan dengan pemikiran tokoh-tokoh seperti Montessori, seorang pendidik dari Italia yang menyatakan bahwa orangtua dan guru tidak dibenarkan memaksakan kehendaknya pada anak-anak. Anak-anak tersebut memiliki “kodratnya” sendiri dan dapat mendidik diri sendiri sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Jadi, tugas pendidik adalah mengarahkannya saja. Soewardi pun tertarik dengan pemikiran Rabindranath Tagore. Ketiga tokoh itulah, Fröbel, Montessori dan Tagore, yang agaknya banyak dirujuk oleh Soewardi, mereka dianggap sebagai pembongkar konsep pendidikan lama dan membangun mazhab baru pendidikan, yakni mazhab yang sesuai dengan kondisi bangsa Hindia (Nusantara) waktu itu.

Oleh Soewardi, semboyannya kemudian adalah Kembali kepada yang bersifat nasional, yang secara simbolik diwujudkan dalam penggunaan bahasa Ibu. Soewardi menguraikan itu dalam kesempatan Koloniaal Onderwijs Congres (Kongres Pengajaran Kolonial) pada Agustus 1916, di Den Haag. Ia merujuk pada penggunaan bahasa Melayu, selain mudah dipelajari (mungkin karena tidak seperti bahasa Jawa yang “bertingkat-tingkat”), bahasa Melayu waktu itu juga sudah menjadi bahasa harian yang dipahami oleh sebagian besar lapisan masyarakat Hindia Belanda. Di sini terlihat bahwa, konsep pendidikan Fröbel, Montessori dan Tagore yang tidak bernuansa anti-kolonial, kemudian diberi warna dan ruh oleh Soewardi menjadi “radikal” dengan ruh anti-kolonial dan tujuannya adalah untuk kemerdekaan—tentu dalam arti luas.[8]

Soewardi dengan demikian adalah yang meracik sendiri konsep pendidikannya dari lintasan hidup dan pengetahuannya sendiri, ia membangun teori pedagogi dan pendidikannya sendiri, mengambil semangat Fröbel, Montessori dan Tagore, kemudian ia kontekstualisasikan, ia benturkan dengan realitas sosial kolonialisme di Hindia Belanda waktu itu, termasuk realitas budaya dan nilai-nilai lokal yang dapat ia ramu dengan apik dalam konsep pendidikannya, Tamansiswa. Jadilah Tamansiswa sebagai situs dan pusat kebudayaan, pusat pergerakan dan perlawanan terhadap kolonialisme. [ ]

NB: Data dan informasi dari tulisan singkat ini sekadar menulis kembali dari yang ada dalam buku Dra. Irna H.N. Hadi Soewito yang berjudul Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan, terbitan Balai Pustaka tahun 1991. Saya dapatkan di lapak bukunya Bang Jose Rizal (Taman Ismail Marzuqi, TIM), Cikini, semalam (malam minggu, 2 Juli 2011) sebelum pentas Ludruk “Kartolo Mbalelo,” yang kebetulan ditayangkan melalui layar tancap secara live juga di halaman Teater Kecil, karena tiket sudah habis. Sialnya, saya juga nggak kebagian Lontong Balap dan Pecel Madiun, ludes diserbu arek2…!!! Parah..!! Qiqiqiqi… ^_^

End Notes:

[1] Lihat Irna H.N. Hadi Soewito, Soewardi Soerjaningrat: Dalam Pengasingan. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, p. 28-29, dikutip dari E.F.E. Douwes Dekker, et al., Mijmeringen van Indiėŕs over Hollands Feesttervierderij in de Kolonie, 1913, p. 32.

[2] Ibid., pp. 26-27.

[3] Ibid., p. 21.

[4] Ibid., p. 24. Istilah “kamar bolah” merujuk pada sebuah gedung tempat orang-orang Belanda bersantai menghabiskan waktu senggangnya. Kebanyakan dari mereka bermain biljart (bilyar) atau bola sodok, ada pula yang sekadar ngobrol sambil minum-minum saja. Di tempat itu pula mereka sering berdansa dari petang hari sampai subuh. “Kamar bolah” ini juga disebut sebagai Sociëteit atau sekarang familiar disebut sebagai Bar atau klab malam (night club). Lihat paragraph terakhir dan catatan kaki pada p. 23.

[5] Ibid., p. 30.

[6] Ibid., pp. 33-34.

[7] Ibid., p. 97, merujuk pada B.S. Dewantara,  Nyi Hajar Dewantara dalam Kisah dan Data, 1979, pp. 102-103.

[8] Irna H.N. Hadi Soewito, Ibid., pp. 98-101.

Bagi saya tidak usah ada istilah lulus atau tidak dalam sekolah, tapi sekadar deskripsi anak tersebut sudah menguasai apa saja dan biarkan dunia industri yang menentukan “lulus” atau tidaknya mereka untuk masuk dalam dunia kerja. Bagi mereka yang tidak berminat masuk dunia industri dengan tiadanya konsep lulus dan tidak di sekolah ini jelas akan makin membuka potensi diri mereka, belajar betul-betul untuk kehidupan, bukan untuk lulus UN yang akhirnya mubazir gak dipakai dalam kehidupan. Bagi anak-anak di desa yang pengen jadi petani niai-nilai UN dan lulus sekolah itu gak ada maknanya, bagi yang ingin jadi wirausahawan sekolah dan kuliah juga tidak terlalu berpengaruh, kalau ada orang mau investasi yang dilihat bukan lulus UN atau tidak, lulus sekolah atau tidak, gelar akademiknya apa, tapi bukti keberhasilan usaha dan prospek usaha. Ini soal riil tapi para akademisi di istana menara gading kampus dan pemerintah tetap menganggap UN penting, saya gak habis pikir ko segitu ngototnya ya, hmm…

Kalau diskursus pendidikan kita yang sudah semestinya bergerak menuju pada soal-soal kebermaknaan (meaningful) pendidikan, maka tidak seharusnya justru pendidikan sekarang masih berpegang pada argumen konservatif yang menganggap bahwa instrumen test-test seperti UN adalah penting. Penting itu apa dan menurut siapa? Pemenuhan target instrument seperti UN dan sejenisnya secara faktual jelas tidak memberikan nilai kebermaknaan bagi anak-anak di desa, terlebih dengan logika dan argumen saya di awal notes pendek ini. Ironis, dulu murid mencari guru, sekarang mencari institusi “bertaraf internasional”, sekolah bonafide, world class university dan sejenisnya, dulu murid mencari ilmu yang bermanfaat, sekarang mencari ijazah dan sertifikat-sertifikat, dulu guru perannya luas di masyarakat, sekarang dipersempit di sekolah saja, dulu sekolah oleh Ki Hadjar, M. Sjafe’i, Tan Malaka adalah pusat kebudayaan dan pergerakan rakyat, sekarang sekadar tempat kursus penghasil tenaga kerja dunia industri dan PNS.

Inilah terbolak-baliknya anatomi nilai dan tujuan hidup, ada diskursus yang harus dibangun dengan mempertentangkan antara pendidikan berkualitas dan pendidikan bermakna, antara guru profesional dan guru yang “berkualitas” bagus, berkemampuan pedagogik dan metodik bagus. Banyak logika dalam praktik pendidikan kita salah kaprah, salah satunya yang masih sering disinggung dan dijadikan standar ukur berkualitas dan tidaknya pendidikan kita, yaitu: masa tunggu kerja. Masa tunggu kerja itu dibangun di atas logika ekonomi kapitalis, yaitu klo kerja sebatas dimaknai sebagau masuk dunia kerja industri, PNS dan sejenisnya, klo petani ya gak ada masa tunggu kerja, abis lulus sekolah/kuliah dapat langsung disebut kerja sebagai petani, pedagang dst, jadi masa tunggu kerja tdak dapat dijadikan patokan berkualitas ato tidaknya pendidikan… Begitulah kalau pendidikan dianggap sebagai penyedia tenaga kerja dunia industri belaka, tidak melihat pendidikan sebagai praktik politik kebudayaan dan pusat gerakan sosial untuk transformasi intelektual dan sosial.