Kritik atas Pendidikan Profesi Guru dan Solusinya (hasil dialog)

Posted on November 17, 2011

7


Demo guru bantu

Terkait rencana penerbitan majalah LPM EDUKASI IAIN Walisongo Semarang Edisi 43 yang mengangkat tema utama “Pendidikan Profesi Guru (PPG)”, kru majalah mahasiswa tersebut kemarin mengirimkan email pada saya dengan niat agar saya bersedia sharing pendapat seputar masalah tersebut. Di sinilah saya sampaikan jawaban saya atas pertanyaan yang diberikan oleh mereka. Jawaban di bawah ini sekaligus menegaskan sikap dan posisi saya dalam soal PPG tersebut.

1. Menurut Anda apakah peningkatan mutu guru lewat sertifikasi (lewat portofolio & PLPG) yang telah berjalan saat ini cukup efektif sebagai alat peningkatan profesionalisme guru?

Jawab: Pertama, pertanyaan Anda ambigu, karena dengan menggunakan kata “peningkatan” tersebut seolah-olah menyatakan bahwa program sertifikasi memang telah meningkatkan mutu guru. Kedua, perlu diperjelas konsep “efektif” yang Anda maksud, apa maksud efektif tersebut? Apakah efektif dalam arti pragmatis, yakni meminimalkan aktivitas untuk dapat menghasilkan target, capaian dan tujuan maksimal, atau apa? Ketiga, perlu diperjelas juga arti “profesionalisme” guru tersebut, apakah seperti yang sering dilakukan oleh khalayak ramai, yakni menyamakan profesionalisme dengan kualitas, kemampuan, dan kondisi yang baik, atau bagaimana? Keempat, saya secara personal belum pernah melakukan penelitian secara khusus mengenai “efektivitas” ini (satu hal yang saya ketahui: tema penelitian efektivitas ini banyak dilakukan di kampus-kampus pendidikan dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi yang akhirnya hanya akan menghasilkan kesimpulan efektif atau tidak sebuah program tertentu dari nalar positivistic), pun saya tidak tertarik untuk melakukannya karena tidak akan menghasilkan riset yang mendalam untuk memahami dan mengidentifikasi praksis pendidikan. Oleh karenanya, saya tidak dapat menjawab secara tepat apa yang dimaksud sebagai efektif atau tidaknya dari program PLPG tersebut. Namun saya akan coba artikulasikan dalam istilah yang berbeda.

Kita mesti paham dulu apa itu PLPG dan kemudian melihatnya dari sisi dasar konseptual, operasional dan imbasnya terhadap guru dan sekolah. Sekali lagi saya tidak punya dokumen PLPG, namun saya dapat memberikan acuan teoretisnya, bahwa kalau yang dituju adalah profesionalisme guru, maka konsep PLPG juga harus dapat memenuhi tujuan profesionalisme guru tersebut. Kalau rujukan PLPG adalah standar kompetensi guru, ada standar pedagogi, standar kepribadian dan sejenisnya itu, maka bisa jadi PLPG cukup dapat membekali guru untuk menjadi professional. Namun pertanyaan besarnya adalah: apakah cukup guru menjadi professional? Tepat atau tidak guru menjadi professional? Kalau Anda menjawab “iya”, maka Anda berada pada posisi yang bersebarangan dengan saya yang mengatakan “tidak”.

Mengapa? Karena bagi saya yang lebih penting dari profesionalitas dan profesionalisme adalah kualitas guru itu sendiri, kualitas tentu di sini dalam arti kualitas yang bagus berupa penguasaan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai, konstruksi kultural yang ia bawa dan sejenisnya. Kualitas tidak ada hubungannya dengan professional, itu sudah beda bahasan. “Professional” adalah kata sifat dari “profesi” yang artinya secara ringkas adalah “pekerjaan” (kalau dikaji dari akar katanya, “profession” dari kata “profess” yang artinya “menunjukkan pada publik”), jadi: professional adalah bersifat pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Pekerjaan adalah aktivitas yang tujuannya untuk menghasilkan produk atau mencapai tujuan tertentu, dan dari aktivitas itulah seseorang yang melakukannya mendapatkan bayaran. Dengan demikian, kerja professional adalah kerja untuk mendapatkan untung profit (profitable), contoh sederhana: petinju professional bertinju untuk mendapat upah yang sepadan dari apa yang ia lakukan, petinju amatir bertinju untuk mengharumkan nama bangsa.

Jadi, kalau guru disebut professional, maka artinya guru tersebut bekerja untuk mendapatkan upah atau bayaran, sah-sah saja anggapan seperti itu, terlebih dalam alam pikir neoliberal, namun sekali lagi dengan demikian professional tidak ada hubungannya dengan kualitas dan kemampuan diri seseorang guru tersebut. Orang yang bekerja untuk mendapatkan upah (yang disebut sebagai professional) bisa jadi kemampuannya bagus atau tidak, becus atau tidak becus, pintar atau bodoh. Nah, pemahaman awam yang digunakan dan bahkan menjadi rezim baru kebenaran sekarang menyamakan professional dengan kualitas yang bagus. Apa sebenarnya yang terjadi? Tiada lain ini adalah membangun makna dan nilai baru dengan dasar ideologi kapitalisme, bahwa cukup dengan memenuhi indicator sebagai pekerja (baca: professional), maka seseorang tersbut dapat dikatakan sebagai berkualitas. Cukup dengan memenuhi tugas-tugas yang diemban oleh seorang pekerja berdasarkan spesialisasi kerjanya maka ia dapat disebut sebagai berkualitas, padahal lebih tepat disebut sebagai professional saja—yang tidak otomatis disebut sebagai berkualitas dan berkemampuan bagus.

Edward Said dalam bukunya Representations of the Intellectual menegaskan bahwa para intelektual (termasuk guru dalam hal ini) haruslah menjadi amatir, bukan professional. Amatir (amateurs) dari kata “amor” yang artinya cinta. Walau sama-sama dilekatkan pada aktivitas kerja, namun jika seseorang bekerja secara amatir maka ia mendasarkan aktivitas kerjanya pada rasa cinta, pengabdian dan ketulusan, jika mendasarkan pada profesionalisme maka ia mendasarkan pada spesialisasi kerja ala modernitas dan kapitalisme serta hasrat untuk mendapat upah yang layak.

Oleh karena itu, ketika ditanyakan apakah PLPG cukup memberikan bekal profesionalisme, ya saya kira cukup walau saya tidak punya datanya, namun jika ditanyakan apakah PLPG cukup memberikan bekal untuk menjadi guru yang berkualitas bagus, saya bisa jawab: tidak cukup! Guru yang berkualitas bagus menurut Henry Giroux adalah seorang intelektual transformatif, mereka ini beraktivitas kerja tidak didasari hasrat spesialisasi kerja dan profit, melainkan didasari oleh kesadaran kritis untuk perubahan sosial, kecintaan pada manusia dan aktivitas pedagogi dan seterusnya dan seterusnya.

2. Bagaimana Anda melihat flowup pemerintah terhadap guru yang telah lulus sertifikasi?

Jawab: Sejauh yang dapat kita lihat secara umum, tindak lanjut dari program sertifikasi ya guru mendapat tunjangan profesi, itu saja. Klo bicara soal kualitas guru tentu itu soal lain, program sertifikasi itu jelas tidak dapat meningkatkan kualitas guru menjadi lebih baik dalam pemahaman dan praksis pedagogi mereka di kelas. Karena sertifikasi khan sekadar bentuk pengakuan secara formal bahwa guru bersangkutan telah memenuhi indicator-indikator tertentu yang dibuktikan dengan dokumen portofolio dan sejenisnya, ya sudah cukup di situ saja. Kalau mau meningkatkan kualitas ya guru diberi pelatihan, pendalaman materi pelajaran, up date pengetahuan baru berkaitan dengan subjek pelajaran yang ia ampu dan pengetahuan pendidikan kontemporer serta pendampingan intensif dari para intelektual kepada para guru. Tampaknya pemerintah melalui Kemdiknas, dinas pendidikan di daerah, LPMP dan LPTK belum mengarah pada upaya-upaya tersebut. Sekarang yang ada ya MGMP, tapi juga agaknya tidak terdapat proses yang mengarah pada pemberdayaan MGMP untuk meningkatkan intelektualitas guru berkaitan dengan program sertifikasi mereka.

3. Apa asumsi Anda terkait alasan mendasar pemerintah mencanangakan PPG (upaya mempercepat sertifikasi atau peningkatan profesionalisme)?

Jawab: PPG ada dua, dalam jabatan dan prajabatan. Semuanya agaknya dimotivasi oleh hasrat untuk meningkatkan kemampuan guru sebagai pekerja yang dapat memenuhi indicator-indikator kinerja (performance) tertentu. Kalau dikaitkan dengan sertifikasi rasanya kok tidak ada hubungannya, karena sertifikasi tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas guru, sedangkan PPG ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru yang disamakan dengan peningkatan kualitas guru.

Nah, dari dua program PPG tersebut saya menganggap bermasalah, atau kalaupun diterima ya dengan catatan kritis. Pertama adalah PPG Prajabatan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas calon guru. Apa kampus LPTK selama ini kurang membekali mahasiswanya untuk jadi guru berkualitas? Kalau iya jawabannya dan itu yang jadi alasan digagasnya PPG Prajabatan, maka yang harus diperbaiki adalah desain konseptual dan praksis perkuliahan di kampus, bukannya membuat program baru. Dengan adanya PPG Prajabatan mahasiswa program S1 kependidikan harus keluar duit lagi untuk ikut program tersebut, ini artinya PPG tidak efisien dari segi waktu dan finansial. Selain itu apa yang diberikan di PPG Prajabatan juga tidak beda dengan apa yang diberikan di kampus kependidikan. Pertanyaan saya, loh buat apa mengulang kuliah lagi? Ini jelas mubazir—untuk tidak mengatakan “tidak efektif”. Kalau mereka para konseptor PPG Prajabatan menyatakan “ada bedanya”, saya sampai sekarang belum tahu apa bedanya, tapi dari draft panduan PPG Prajabatan jelas tidak ada bedanya. Kalaupun dicari-cari “kebaikan” adari PPG, ya kampus penyelenggara akan mendapatkan untung profit, karena mereka akan menerima mahasiswa PPG Prajabatan selama satu tahun berkuliah di situ. Inilah proyek besar pendidikan di Indonesia hehe…

Sementara itu ada PPG dalam jabatan, yakni yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru yang sudah bekerja sebagai guru. Secara pribadi saya mengatakan ya memang perlu tapi bentuknya bukan dalam bentuk kuliah satu tahun seperti PPG Prajabatan, melainkan pelatihan dan pendampingan intensif dan sejenisnya, itu saja. Tapi sebagaimana saya katakan di depan bahwa tidak cukup guru menjadi professional, yang harus dilakukan adalah guru harus menjadi intelektual, berkualitas bagus dan seterusnya. Jadi, PPG dalam jabatan tidak cukup untuk program meningkatkan kualitas dan intelektualitas guru sekarang.

4. Perlu atau tidak kah pendidikan profesi untuk pendidik (guru dan dosen)? Apa alasannya?

Guru GTT Demo

Guru GTT Demo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab: tidak perlu, karena guru dan dosen sudah bekerja, dengan kata lain sudah memiliki profesi, untuk apa dididik lagi untuk menjadi pekerja atau profesional? Kalau yang dimaksud pendidikan profesi untuk menjadikan guru dan dosen menjadi profesi, loh bukankah sekarang guru dan dosen juga sudah sebuah profesi? Kalaupun yang dimaksud pendidikan profesi tersebut adalah cara untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas guru dan dosen, maka seperti argument saya di depan, bentuknya mesti jelas, yakni pendampingan dan pelatihan intensif untuk guru, pemberdayaan MGMP dan sejenisnya (untuk PPG dalam jabatan), sedangkan yang PPG Prajabatan sama sekali tidak relevan, tidak efektif dan efisien dari sisi biaya, dan dasar epistemology dan empirisnya gak kuat (lihat argument saya di depan).

Untuk dosen lebih-lebih lagi buat apa? Dosen untuk menjadi berkualitas ya cukup mengaktifkan diskusi intelektual, melakukan penelitian, banyak membaca, melakukan pengadian masyarakat, dan studi lanjut. Mereka yang masih S1 harus studi S2, yang S2 studi lagi untuk S3, yang S3 bisa berupaya jadi professor atau mengambil post-doctoral di banyak kampus di luar (untuk di Indonesia aktivitas belajar post-doctoral agaknya belum familiar). Saya pikir pemerintah jangan lebay deh membuat gagasan yang maunya biar jadi trend, jadi brand, sebuah penanda keberhasilan ide dan program pendidikan di bawah periode menteri tertentu, tapi jelas mubazir dan konyol idenya. 

5. (Jika Perlu) Bagaimana konsep itu (PPG) yang harus disusun? (Jika tidak) Bagaimana alternatif peningkatan mutu pendidikan yang tepat -dipandang dari segi gurunya- mengingat dalam tataran global pendidikan kita tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya?

Jawab: Masalahnya tidak sesimpel dijawab perlu atau tidak PPG. Tentu tidak adil juga kalau memang di masyarakat kita, misal ada mahasiswa yang non-kependidikan mendadak di tengah atau akhr perkuliahannya dia menjadi sadar dan terbentuk niatnya bahwa menjadi guru adalah tugas mulia, dan dorongan itu menjadikan ia berniat sungguh-sungguh jadi guru. Secara factual banyak juga para pendidik yang bagus di masyarakat latar belakangnya justru bukan berasal dari kampus-kampus kependidikan, namun karena mereka serius secara mandiri membaca dan terjun dalam aktivitas pendidikan, maka mereka justru membangun pengtahuan pedagoginya sendiri menjadi lebih baik berbasis pada pengalaman riil. Oleh karena itu PPG Prajabatan boleh ada namun dengan catatan: bahwa mahasiswa S1 kependidkan tidak ikut dalam program tersebut.

Pihak yang boleh ikut PPG Prajabatan adalah mereka yang lulusan kampus non-kependidikan, catatan kritisnya adalah: harus diseleksi ketat, mulai dari niat tulusnya, apakah hanya untuk asal bekerja dapat duit (niat profesi), atau niatnya untuk mengabdikan diri dalam aktivitas pendidikan (niat amatir)? Kalau niatnya adalah yang pertama, maka harus ditolak untuk masuk PPG Prajabatan. Soal niat ini pun sebenarnya juga masalah tersendiri di kampus kependidikan, karena faktanya di kampus kependidikan juga banyak mahasiswanya yang tidak berniat jadi guru, jadi ia kuliah asal mendapat aktivitas pasca SMA/SMK/MA saja, asal mendapat ijazah untuk bekerja. Jadi, niatnya adalah adalah sekadar bekerja dapat duit, selesai. Bagi saya pribadi mereka yang sperti itu tidak layak menjadi guru yang berkualitas. Mereka mestinya bekerja di sector yang memang tujuannya untuk mendapat profit langsung, misal di dunia industri, wirausaha, pertanian dan sejenisnya.

Nah, dengan adanya seleksi ketat tersebut, maka mereka para mahasiswa lulusan program non-kependidikan yang bisa diterima adalah para pilihan calon guru, kualitasnya juga pasti diharapkan menjadi lebih baik. Di sinilah PPG Prajabatan desainnya mestinya tidak hanya satu tahun, itu khan seperti kursus singkat saja. Idealnya dengan tujuan untuk membekali dasar teoretik pedagogi, metodologi pembelajaran, manajemen sekolah, teori kurikulum, pengembangan kurikulum, sosiologi pendidikan, filosofi pendidikan dan lainnya butuh waktu 2 sampai 3 tahun termasuk praktik pembelajaran di lapangan (PPL). Jadi tidak sebagaimana desain PPG Prajabatan yang ada dalam draft sekarang, cuma 1 tahun, jadi sperti kursus singkat menjadi tukang ngajar.

Nah, untuk PPG dalam jabatan sebagaimana saya kemukakan di depan, selain dengan pelatihan dan pendampingan intensif, para guru juga dapat melakukan studi lanjut ke jenjang S2 dan S3. Kenapa tidak? Jadi mereka jelas tidak hanya dapat up date pengetahuan, tapi juga dapat gelar, artinya: secara pragmatis tunjangan kesejahteraan mereka akan naik. Selain itu, kalau program S2 dan S3nya bagus, maka tidak hanya keuntungan pragmatis saja yang didapat guru, melainkan memang betul-betul guru dapat meningkatkan kualitas intelektual dirinya. Tentu kendalanya adalah soal biaya. Namun sejauh yang saya ketahui pemerintah punya alokasi beasiswa untuk keperluan studi lanjut guru tersebut. Justru yang paling rawan adalah seringkali di lapangan, para guru progresif yang berniat studi lanjut sering dihalang-halangi oleh para guru senior namun berpandangan konservatif. Perasaan senioritas (age-ism) dan rasa tidak mau disaingi dan dilangkahi karirnya membuat upaya studi lanjut guru-guru berkualitas jadi terhambat.

Selanjutnya, dari pertanyaan poin ke-5 (lima) tersebut, saya rasa acuan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak selayaknya menurut pada apa yang ada di negara-negara Barat dengan mengatakan “untuk mengejar ketertinggalan kita” dari mereka. Kalau kita mengatakan hal itu, artinya sama saja kita menyatakan bahwa tujuan dan orientasi pendidikan kita sama dengan negara-negara Barat yang ingin kita kejar tersebut, artinya juga: kita ada pada satu track lomba lari yang sama dengan tujuan finish yang sama. Ini artinya kita terjebak pada pola pikir ideologi kompetisi dan juga praktik kompetisi pendidikan dalam konteks kapitalisme global. Mestinya Indonesia—dalam tujuan peningkatan kualitas guru misalnya—punya tujuan sendiri, dalam arti kualitas guru Indonesia konsep idealnya tentu berbeda dengan konsep guru berkualitas di Amerika, Jepang dan lainnya. Memang ada anasir universal yang bisa diambil, tetapi tetap ada anasir lokal, nasional, yang hanya dapat dibangun berdasrkan pada konteks Indonesia. Dengan kata lain, jalur upaya peningkatan kualitas guru kita berbeda dengan negara seperti Amerika dan kawan-kawannya.

Kalau ada pertanyaan: loh kalau acuannya tidak ke negara-negara Barat yang sudah maju lalu apa? Kita akan jalan di tempat dong! Bagi saya itu ketakutan yang berlebihan yang didasari oleh logika kompetisi dan inferioritas diri warisan kolonialisme. Ada logika lain yang harus dibangun, yakni logika solidaritas, kebersamaan, gotong royong, dan membuat target-target personal. Analoginya adalah: kita cukup membuat target-target capaian sendiri, misalnya kita ingin fasih berbahasa Inggris dengan skor TOEFL 550, ya itu target kita sendiri yang kita upayakan untuk kita capai. Tidak ada urusannya harus berkompetisi dengan orang lain yang juga punya target sama atau lebih ari skor TOEFL 550. Kalau pendidikan kita dikatakan tertinggal dalam tataran global, maka perlu dipertanyakan, siapa yang mengatakan hal itu? Apakah pernyataan tersebut mendasarkan pada penilaian PISA, TIMMS, THE, QS, Webometric, OECD dan lainnya? Mengapa tidak membuat target sendiri berdasarkan pada acuan nilai dan ideologi kita sendiri? Memangnya para pakar pendidikan, aktivitas dan praktisi pendidikan yang ada di Indonesia bodoh-bodoh hingga harus membebek pada konsep dan standar penilaian institusi-institusi tersebut? Ataukah sebenarnya kita bisa membuat konsep penilaian sendiri berdasrkan pada acuan nilai dan ideologi kita, hanya saja ternyata pemerintah tidak melihat itu, pemerintah dengan rasa inferioritas warisan nalar dan kultur kolonial tidak percaya diri dan kemudian ngikut arus untuk sukarela didikte, dijajah, dikolonialisasi institusi-institusi tersebut.

Hanya dipisahkan dinding

Hanya dipisahkan dinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan begitu, artinya sekali lagi Anda terjebak pada pendiktean penilaian oleh institusi tertentu, yang mereka juga punya standar penilaian sendiri, berdasarkan pada basis ideologi dan nilai tertentu. Standar penilaian PISA dan Ujian Nasional (UN) aja beda, standar THE, QS dan Webometric untuk menilai “ranking” kampus-kampus juga berbeda. Masuk dan mengiyakan penilaian mereka artinya mengiyakan desain tata dunia global yang mereka idealkan untuk diwujudkan, artinya juga mengiyakan konsep nilai dan ideologi yang mendasari penilaian mereka. Di sisi lain dengan demikian imbasnya dari menunduk di bawah penilaian THE dan QS untuk menjadi world class university misalnya artinya semua energy akan dilakukan oleh kampus-kampus untuk mengikuti kompetisi tersebut yang boros duit tapi hasilnya nol untuk rakyat riil. Orientasi tersebut akan memangkas sensitivitas dan daya baca kritis serta keberpihakan kampus-kampus kita pada tujuan transformasi sosial masyarakat riil. Dari kacamata studi post-kolonial, kita punya konteks sendiri, kita punya konteks sosio-historis sendiri, kita punya kedaulatan sendiri untuk menentukan apa yang penting dan prioritas bagi kita sendiri.

Bagi saya, jangan risau dan terlalu berkiblat pada Barat yang ironisnya sampai sekarang masih meneguhkan kultur-kultur kolonialisme di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beda cara pandang, paradigm, ideologi, juga akan berimbas pada beda acuan kualitas dan kebermaknaan. Kalau saya menggunakan dasar pro-rakyat dan keadilan sosial dalam membuat pemeringkatan kampus-kampus dunia, atau membuat perankingan dunia untuk pemerintah yang pro-rakyat dan keadilan sosial, pastinya negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, Brazil yang akan menempati peringkat pertama. Tapi dengan basis ideologi “elitism” dan/atau neoliberalisme, maka kampus-kampus yang dinilai oleh THE, QS, dan Webometric akan menempatkan kampus-kampus di Amerika sebagai unggulan berdasarkan kuantitas publikasi dan mutual relationship mereka dengan dunia industri. Saya pikir kita mesti paham betul praktik neo-kolonialisasi yang dilakukan oleh institusi “negara baru” ini…

6. Menurut Anda, tepatkah jika sertifikasi guru juga dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan guru yang akhir-akhir ini di pandang “rendah” di banding profesi -dokter, arsitek, TNI-  lainnya?

Jawab: tidak tepat. Sertifikasi ya sekadar untuk syarat naik gaji melalui tunjangan profesi saja. Tidak lebih dari itu. Ini khan soal pemahaman dan paradigm berpikir sebenarnya. Guru dipandang rendah dibanding pekerjaan lain sebenarnya ketika dilihat dari prestisenya, nah prestise tersebut dilihat dari kepemilikan harta, benda, kekayaan, intinya adalah soal kesejahteraan yang berpangkal pada besaran gaji guru yang tidak seberapa. Kalau di Finlandia guru adalah pekerjaan yang prestise, kenapa? Ya karena gajinya tinggi, selain itu mereka dapat membawa kredibilitas diri mereka di sekolah dan masyarakat. Dulu konsep guru di Nusantara khan juga begitu, dihormati di padepokan, perguruan dan juga di masyarakat, tapi kemudian bergeser menjadi tidak prestise lagi karena perannya dipersempit hanya di sekolah dan gajinya rendah, bagi mereka calon mahasiswa yang cerdas tapi berpikiran modern (modern diartikan sebagai yang mencita-citakan kesuksesan dalam bentuk materi) tentu tidak akan memilih pekerjaan sebagai guru yang bergaji rendah, akhirnya mereka yang “cerdas” namun karena sejak kecil dibangun kesadaran bahwa ideal orang sukses dan orang modern adalah sebagai dokter, insyur, pengacara dll yang gajinya tinggi dan dihormati orang, maka mereka tidak masuk kampus keguruan, jadilah input LPTK dan eks-LPTK yang menjadi univesitas sekarang rendah.

Pandangan rendah berdasarkan prestise juga patut dipertanyakan, prestise itu khan gengsi, gengsi itu pengertiannya gak jelas, seperti penilaian yang dilakukan oleh anak-anak muda mendasarkan pada konsep keren, cool, gaul dst. Setidaknya acuan nilai dari gengsi, keren dan cool adalah merujuk pada hal-hal yang bersifat fisik-material, keren dan cool dilihat dari tampilan fisik seseorang, pakaian, dandanan rambut, gaya hidup dll, gengsi juga dilihat dari keberpunyaan materi sejenisnya. Pertanyaan saya: apakah tepat menilai guru berdasarkan pada konsep gengsi yang acuannya adalah fisik-material? Tentu tidak tepat karena bidang kerjanya beda, yang diolah adalah manusia, tentu akan beda kalau menggunakan konsep gengsi pada profesi yang memang tujuannya adalah untuk profit, misalnya pengusaha, dll. Pada alam kapitalisme global memang segala jenis profesi atau pekerjaan dalam upaya untuk dinaikkan gengsinya akan dilihat dari upah, bayaran atau gaji yang diterima, semuanya dimaterialkan dan dikuantitatifkan. Inilah yang disebut oleh Giroux sebagai culture of positivism yang sudah merasuk pada nalar pikir masyarakat kapitalisme akhir (the late of capitalism).

Kalau mau ikut-ikutan alur pikir tersebut juga bisa, yakni caranya adalah dengan menaikkan gaji guru. Saya pun sepakat dengan gaji guru naik, tapi beda dasar ideologisnya. Bagi saya, gaji guru harus naik tidak untuk menaikkan gengsi atau prestisenya dan derajatnya dibandingkan pekerjaan lain. Gaji tersebut hanya efek yang niscaya harus diberikan oleh pemerintah dengan jalan memahami dulu bahwa posisi guru memang sudah semestinya sama dengan jenis pekerjaan lain, atau bahkan lebih tinggi. Kalau TNI menjaga negara maka ia digaji tinggi, dokter menyelamatkan nyawa juga digaji tinggi, pengacara menyelamatkan masa depan seseorang dari jerat hukum juga dikasih imbalan tinggi, maka guru sebagai orang yang mengolah dan membangun potensi anak didik, mengarahkan masa depannya, menyiapkan para pemimpin negara, dan memperbaiki karakternya juga harus digaji tinggi. Menaikkan derajat guru dengan demikian pertama adalah melalui merombak cara pikir modernitas dan kapitalis yang menganggap peran guru di sekolah saja. Peran guru harus dikembalikan sebagai guru di masyarakat juga selain di sekolah, di situlah ia sebagai intelektual organik (Gramsci) dan intelektual transformatif (Giroux) dapat dijalankan dengan baik. Ketika guru perannya sudah menjadi penting di masyarakat—dan dalam konteks yang lebih tinggi adalah negara—maka konsekuensinya adalah penghargaan terhadap guru juga harus tinggi, termasuk kesejahteraan, akses terhadap pengetahuan, jaminan kesehatan, keamanan dan lainnya.

7. Boleh dibilang dengan diberlakukannya PPG bagi lulusan LPTK berarti pemerintah menafikkan mutu LPTK sendiri. Bagaimana tanggapan Anda?

Jawab: yang Anda maksud tentu adalah PPG Prajabatan. Ya, saya pikir program tersebut memang melecehkan keberadaan LPTK yang ada. Kalau tujuan PPG Prajabatan adalah untuk meningkatkan kualitas guru dalam kemampuan pedagogisnya—terlebih dulu dengan didasari oleh laporan dari “lapangan” bahwa kualitas mahasiswa lulusan LPTK dan universitas eks-IKIP sekarang tidak lebih baik dari lulusan SPG dulu—maka sudah semestinya yang diperbaiki adalah desain dan praksis perkuliahan di LPTK. Bukan malah membuat program baru yang mubazir dan menyalahi konsep pendidikan dan keguruan serta cenderung merunduk di bawah logika kapitalisme (division of labor and professionalism). Jika dilihat pada draft panduan PPG Prajabatan maka mahasiswa lulusan S1 kependidikan juga wajib ikut PPG tersebut, padahal yang dipelajari di PPG Prajabatan tersebut ada PPL, ada materi ilmu pendidikan, ada subjek palajaran tertentu, nah itu khan sudah dipelajari selama mahasiswa tersebut kuliah S1. Lalu untuk apa ikut PPG Prajabatan ketika materinya sama saja? Kalau materinya beda, bedanya di mana? Kalau ada konsep, materi dan desain belajar yang beda yang tujuannya untuk peningkatan kualitas lulusan, kenapa tidak dimasukkan dalam program S1 saja? Alasannya jelas, dengan PPG Prajabatan mahasiswa yang sudah lulus S1 kependidikan harus keluar duit lagi, memeras tenaga, pikiran dan lainnya lain. Dari itung-itungan ekonomi ini jelas tidak efisien. Yang untung secara ekonomi tentu kampus-kampus yang mendapat kesempatan sebagai penyelenggara PPG Prajabatan, karena uang dari mahasiswa akan mengalir ke kas mereka.

Demo guru bantu

Demo guru bantu

Saya punya cerita analogi yang serupa: dalam kasus UN sekolah-sekolah mewajibkan siswa-siswinya untuk mengikuti Bimbel agar siswa sekolah tersebut lulus UN 100%. Siswa wajib bayar per kepala sekian puluh ribu rupiah. Nah, sekolah bekerjasama dengan Bimbel tersebut, akhirnya sekolah dapat diskon yang bisa berupa potongan harga atau bonus ke dompet guru-guru di sekolah tersebut. Tapi ternyata lewat jalan lain bisa dilakukan dengan cara dan nalar proyek, yakni: guru-guru mendirikan Bimbel sebagai cara mencari duit, Bimbelnya sendiri berkantor di sekolah tersebut, Bimbel itu berfungsi sebagai tim sukses lulus UN 100%, akhirnya yang dapat untung juga guru-guru di sekolah tersebut yang sekaligus sebagai tenaga tutor Bimbelnya. Kasus PPG Prajabatan di kampus-kampus juga agaknya bisa terjadi dengan logika yang sama, tapi semoga saja tidak.

Dengan demikian apakah ini pelecehan atau tidak, ya tergantung dari sudut pandang siapa? Para dosen dan birokrat kampus LPTK mungkin lebh memandang ini menguntungkan dari sisi pemasukan yang akan didapat oleh kampus, persis ketika kampus membuka program baru, ditambah lagi ketika pihak kampus menganggap bahwa untuk menjadi profesi maka guru atau calon guru harus sekolah profesi dulu. Kalau merujuk pada UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 15 dinyatakan bahwa “pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.” Pengertian pendidikan profesi tersebut merujuk pada konsep pendidikan profesi yang dilalui oleh dokter, psikolog, akuntan, advokat dan sejenisnya. Karakternya jelas, yakni spesifikasi, spesialisasi, penyiapan tenaga kerja dengan kemampuan tertentu yang jelas untuk menjalankan aktivitas kerja tertentu yang spesifik dan special. Nah, guru jelas berbeda, bidang garapan guru lebih luas dan lintas-bidang aktivitas, tidak spesifik dan spesialisasi. Guru dalam perspektif pedagogi kritis harus terlibat dalam aktivitas politik untuk transformasi sosial, artinya ia melintas batas bidang pedagogi dan politik, di sisi lain guru juga harus paham dimensi psikologis anak didiknya, di sini juga guru melintas batas bidang pedagogi dan psikologi, dan banyak lagi contohnya. Artinya: salah besar menyamakan guru dengan pekerjaan atau profesi seperti dokter! Oleh karenanya, PPG Prajabatan sebagai sekolah untuk menyiapkan tukang ngajar dengan spesifikasi dan kompentensi professional (karena Cuma satu tahun), yang dibuthkan adalah reformulasi pendidikan keguruan di LPTK untuk membangun pribadi guru lulusannya menjadi intelektual transformatif.

Posted in: Pedagogi Kritis