Ki Hadjar, Juli 1913, dan Pendidikan Anti-Kolonialisme

Bulan Juli menyimpan cerita tersendiri bagi Ki Hadjar Dewantara. Pertama karena Perguruan Tamansiswa lahir pada 3 Juli 1924, dan sebelumnya, Juli 1913 ia berani memprotes keras pemerintah kolonial Hindia Belanda atas rencana perayaan besar-besaran 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis di masa Napoleon. Rencananya perayaan itu tidak hanya melibatkan para pembesar saja, melainkan rakyat golongan pribumi juga akan dilibatkan, hanya saja pelibatannya adalah dalam bentuk memberi “derma” yang dipungut secara paksa.

Waktu itu Ki Hadjar Dewantara masih menggunakan nama Soewardi Soerjaningrat. Tulisan protesnya yang setajam pisau berjudul Als i keens Nederlander was atau “Andaikata aku seorang Belanda” dimuat di surat kabar De Expres, Bandung, dengan oplah 5000 eksemplar. Pada akhir tulisan, Soewardi menyatakan:

… Andaikata akoe seorang Belanda, akoe tidak akan merajakan perajaan itoe di dalam negeri jang sedang kami djadjah. Pertama, kami harus memberikan kemerdekaan kepada rakjat jang kami djadjah, kemoedian baroe memperingati kemerdekaan kami sendiri…[1]

Sebelumnya, atas prakarsa Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, pada bulan Juli 1913 itu pula didirikan suatu Indlandsche Comite tot Hardenking van Nederlands Honderdjarige Vrijheid, atau suatu “Panitia Peringatan 100 tahun Kemerdekaan negeri Belanda” di Bandung. Penitia ini disebut dan memang kemudian lebih familiar disebut juga sebagai Comite Boemi Poetra yang diketuai oleh Drp. Tjipto Mangoenkoesoemo, sedangkan jabatan sebagai sekretaris atau penulis dan bendahara diserahkan pada Seowardi.

Pada bulan April, ketika Soewardi pergi ke Buitenzorg atau Bogor sekarang, ia melihat dengan mata kepala sendiri bagiamana Asisten Residen dengan bantuan pegawai pribumi menerima derma untuk acara perayaan kemerdekaan Belanda tersebut. Saat itu juga Soewardi protes keras yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pungutan terhadap golongan pribumi, hal inilah yang menjadikan pemerintah kolonial Belanda melabeliComite Boemi Poetra sebagai gerakan pengacau.

Aksi itu adalah aksi-aksi awal dari tiga sekawan, Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Surjaningrat dan Douwes Dekker dalam Comite Boemi Poetra. Namun Douwes Dekker tidak ikut serta karena ia sedang ke negeri Belanda untuk kepentingan Indische Partij. Waktu itu mereka mengirim surat permohonan pada pemerintah kolonial agar Indische Partij dapat diakui sebagai Badan Hukum, namun dengan keputusan pemerintah kolonial tertanggal 4 Maret 1913 permohonan mereka ditolak, alasannya adalah: perkumpulan tersebut berbau politik dan dianggap dapat mengganggu keamanan umum. Saat itu juga, tepatnya pada 5 Maret 1913, anggaran dasarnya Indische Partij diubah, yakni menyatakan sebagai organisasi yang ditekankan pada bergerak dalam bidang sosial, namun pemerintah kolonial tetap menolaknya. Itulah alasannya Douwes Dekker berangkat ke Belanda, ia berniat mengajukan kasus tersebut ke sidang Parlemen di sana.[2]

Siapa Douwes Dekker? Ia adalah yang mendirikan Indische Partij pada 6 September 1912. Nama lengkapnya adalah Ernes François Eugene Douwes Dekker, seorang Indo yang berjiwa nasionalis tinggi. Bapaknya lahir di Amsterdam dengan darah campuran Fries, Perancis dan mungkin juga

Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Soewardi Soerjaningrat

Portugis, sedangkan Ibunya lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, dengan darah campuran Jerman, Polandia dan Jawa. Agaknya darah Jawa dan lintasan kehidupannya di Jawa itulah yang lebih kuat memengaruhinya dalam menyokong dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan golongan pribumi.

Keberpihakannya pada kaum tertindas sudah terlihat sejak muda. Pada 1901 misalnya, ia pernah ke Afrika Selatan membantu gerakan petani Transvaal pimpinan Paul Krüger yang menyatakan perang kemerdekaan terhadap Inggris yang menjajahnya. Waktu itu Douwes Dekker berumur 20-an tahun, karena keterlibataannya itu ia dicopot kewarganegaraannya sebagai warga negara Belanda, tentu hal itu justru membuat ia bangga, ia sendiri bahkan merasa bahwa dirinya bukan Belanda, ia mengaku sebagai orang Hindia. Karena jasanya dalam membantu perjuangan kaum petani di Afrika Selatan maka ketika Paul Krüger menjabat sebagai Presiden Republik Transvaal Afrika Selatan, Duwes Dekker dianugerahi gelar dan bintang The Boer’s fighting man.[3]

Kembali pada peristiwa Juli 1913, Douwes Dekker adalah yang juga melontarkan penentangannya terhadap rencana pesta perayaan kemerdekaan tersebut selain Soewardi. Ia menulis artikel berjudul Wij zullen niet mee yang artinya “Kami tidak akan turut”. Ujarnya:

… Mengapa kamoe tidak merajakan pesta itoe di dalam kamar bolah dengan pantes-pantes, di tempat sendirian, di mana kamoe dapat menoem-minoem soepaja moedah akan berminoem atas kehormatan tanah ajermoe? Tentoe kamoe ta’ akan mendengar setjara bentjih daripada kami dalam perajaan itoe, kerna kami tida haroes toeroet pesta, tentoe kamoe tida akan mendengar setjara salah seorang dari medan kami, jang soeka berpidato, seperti kehendak saja akan nantang pada kamoe orang, yang memboeat pesta sematjam itoe. Kalau ada begitoe tiadalah begitoe. Sjoekoerlah sekarang soedah banjak orang, jang djadi besar di dalam sekolah saja, ja’ni sekolah kemerdekaan. Ja, Toewan-toewan commisie, mengapakah kamoe tidak bersoeka-soeka di medan kamoe empoenya kaoem sendiri?[4]

Sebuah nasionalisme yang mungkin di masa sekarang dapat ditemukan pada diri orang Indo seperti Frans Magnis Suseno dan lainnya—yang kita tidak tahu banyak orang-orang semacam itu sekarang. Lalu apa yang terjadi pada Soewardi setelah tulisannya yang keras menampar muka para pembesar Belanda waktu itu? Comite Boemi Poetra segera dipanggil menghadap Mr. Monsanto yang menjabat sebagai Hakim Pendadilan atau Officier van Justitie. Ia didatangkan khusus dari Batavia ke Bandung untuk memeriksa kasus Soewardi. Akhirnya dengan Soewardi secara terus terang mengaku sebagai penulis artikel itu, ia dinyatakan bersalah melanggar undang-undang percetakan pasal 26 yang menyatakan “… Mengadu domba antar golongan yang ada di dalam negeri…” Soewardi terang menyangkal, ia bertanya apa maksud dari mengadu domba, menghasut dan lainnya yang dituduhkan padanya. Ia menyatakan bahwa apa yang ia tulis justru tiada lain adalah sebagaimana yang dirasakan oleh golongan pribumi pada umumnya.[5]

Pengadilan itu juga menyeret Tjipto Mangoenkoesoemo, dikiranya bahwa dialah yang menulis atau setidaknya “menekan” atau mempengaruhi Soewardi dalam menulis artikelnya itu. Namun Soewardi tegas menyangkal itu. Tjipto Mangoenkoesoemo memang sudah dicurigai sejak awal, karena ia telah dikenal sebagai seorang organisatoris tangguh yang waktu itu masih langka berasal dari kalangan cendekiawan pribumi. Oleh karena itu, Soewardi tidak tinggal diam, pada 28 Juli 1913 masih di harian De Expres, ia menulis Een voor allen, maar ook allen voor een atau “Satu untuk semua, semua untuk satu.” Pada akhir tulisan ia mengajak golongan pribumi untuk siap sedia dalam menghadapi segala kemungkinan.

Kita haroes mempoenjai kekoeatan dan kepribadian dalam menghadapi perdjoeangan nasional ini. Djika tidak, maka selamanja saudara-saudara akan tetap  menjadi boedak! Lepaskan diri dari perboedakan ini![6]

Saya tidak mempunyai intrepretasi yang muluk-muluk kecuali menangkap pesan eksplisit bahwa gerak politik Soewardi sejak mula adalah politik perlawanan terhadap kolonialisme. Dan tiada lain dari Tamansiswa yang ia dirikan adalah bentuk dan daya upayanya membangun gerakan pendidikan anti-kolonialisme, anti-perbudakan, anti-penindasan, anti-imperialisme. Semua tentu sepakat bahwa pilihan Soewardi pada dunia pendidikan sudah pasti jelas dasar ideologisnya bahwa pendidikan adalah sarana utama dalam meraih kemerdekaan melalui jalan pencerdasan kehidupan bangsa. Namun hal menarik yang dapat diungkap adalah ketika Soewardi dan istrinya dibuang di negeri Belanda karena tulisannya pada Juli 1913 itu.

Irna H.N. Hadi Soewito mengutip B.S. Dewantara (1979) bahwa ada satu sifat yang menjadikan Soewardi kurang tepat berkecimpuang dalam perjuangan politik, yakni karena ia sering naik darah karena tidak dapat mengendalikan perasaan. Soetartinah, istri Soewardi, kemudian menyarankan agar sang suami mempertimbangkan untuk mencari senjata lain dan merubah taktik perjuangannya.[7] Di pembuangannya itu Soewardi kemudian mengikuti Pendidikan Sekolah Guru yang disebut Lager Onderwijs hingga mendapatkan ijazah, sedangkan istrinya, Soetartinah mengikuti kursus Pendidikan Guru Fröbel dan kemudian mengajar di Fröbel School (sekolah taman kanak-kanak) di Weimar.

Soewardi kemudian mempelajari banyak buku-buku referensi utama pendidikan waktu itu yang menarik baginya. Akhirnya ia berkenalan dengan pemikiran tokoh-tokoh seperti Montessori, seorang pendidik dari Italia yang menyatakan bahwa orangtua dan guru tidak dibenarkan memaksakan kehendaknya pada anak-anak. Anak-anak tersebut memiliki “kodratnya” sendiri dan dapat mendidik diri sendiri sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Jadi, tugas pendidik adalah mengarahkannya saja. Soewardi pun tertarik dengan pemikiran Rabindranath Tagore. Ketiga tokoh itulah, Fröbel, Montessori dan Tagore, yang agaknya banyak dirujuk oleh Soewardi, mereka dianggap sebagai pembongkar konsep pendidikan lama dan membangun mazhab baru pendidikan, yakni mazhab yang sesuai dengan kondisi bangsa Hindia (Nusantara) waktu itu.

Oleh Soewardi, semboyannya kemudian adalah Kembali kepada yang bersifat nasional, yang secara simbolik diwujudkan dalam penggunaan bahasa Ibu. Soewardi menguraikan itu dalam kesempatan Koloniaal Onderwijs Congres (Kongres Pengajaran Kolonial) pada Agustus 1916, di Den Haag. Ia merujuk pada penggunaan bahasa Melayu, selain mudah dipelajari (mungkin karena tidak seperti bahasa Jawa yang “bertingkat-tingkat”), bahasa Melayu waktu itu juga sudah menjadi bahasa harian yang dipahami oleh sebagian besar lapisan masyarakat Hindia Belanda. Di sini terlihat bahwa, konsep pendidikan Fröbel, Montessori dan Tagore yang tidak bernuansa anti-kolonial, kemudian diberi warna dan ruh oleh Soewardi menjadi “radikal” dengan ruh anti-kolonial dan tujuannya adalah untuk kemerdekaan—tentu dalam arti luas.[8]

Soewardi dengan demikian adalah yang meracik sendiri konsep pendidikannya dari lintasan hidup dan pengetahuannya sendiri, ia membangun teori pedagogi dan pendidikannya sendiri, mengambil semangat Fröbel, Montessori dan Tagore, kemudian ia kontekstualisasikan, ia benturkan dengan realitas sosial kolonialisme di Hindia Belanda waktu itu, termasuk realitas budaya dan nilai-nilai lokal yang dapat ia ramu dengan apik dalam konsep pendidikannya, Tamansiswa. Jadilah Tamansiswa sebagai situs dan pusat kebudayaan, pusat pergerakan dan perlawanan terhadap kolonialisme. [ ]

NB: Data dan informasi dari tulisan singkat ini sekadar menulis kembali dari yang ada dalam buku Dra. Irna H.N. Hadi Soewito yang berjudul Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan, terbitan Balai Pustaka tahun 1991. Saya dapatkan di lapak bukunya Bang Jose Rizal (Taman Ismail Marzuqi, TIM), Cikini, semalam (malam minggu, 2 Juli 2011) sebelum pentas Ludruk “Kartolo Mbalelo,” yang kebetulan ditayangkan melalui layar tancap secara live juga di halaman Teater Kecil, karena tiket sudah habis. Sialnya, saya juga nggak kebagian Lontong Balap dan Pecel Madiun, ludes diserbu arek2…!!! Parah..!! Qiqiqiqi… ^_^

End Notes:

[1] Lihat Irna H.N. Hadi Soewito, Soewardi Soerjaningrat: Dalam Pengasingan. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, p. 28-29, dikutip dari E.F.E. Douwes Dekker, et al., Mijmeringen van Indiėŕs over Hollands Feesttervierderij in de Kolonie, 1913, p. 32.

[2] Ibid., pp. 26-27.

[3] Ibid., p. 21.

[4] Ibid., p. 24. Istilah “kamar bolah” merujuk pada sebuah gedung tempat orang-orang Belanda bersantai menghabiskan waktu senggangnya. Kebanyakan dari mereka bermain biljart (bilyar) atau bola sodok, ada pula yang sekadar ngobrol sambil minum-minum saja. Di tempat itu pula mereka sering berdansa dari petang hari sampai subuh. “Kamar bolah” ini juga disebut sebagai Sociëteit atau sekarang familiar disebut sebagai Bar atau klab malam (night club). Lihat paragraph terakhir dan catatan kaki pada p. 23.

[5] Ibid., p. 30.

[6] Ibid., pp. 33-34.

[7] Ibid., p. 97, merujuk pada B.S. Dewantara,  Nyi Hajar Dewantara dalam Kisah dan Data, 1979, pp. 102-103.

[8] Irna H.N. Hadi Soewito, Ibid., pp. 98-101.

Posted in: Ulasan Tokoh